Nusaharianmedia.com – Pemerintah Kecamatan Tarogong Kidul menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Koordinator Dapur, Mitra, dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Rabu, 8 Oktober 2025, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Tarogong Kidul. Kegiatan ini turut melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Korwil Badan Gizi Nasional (BGN), Satuan Pengelola Program Gizi (SPPG), serta dihadiri oleh para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Tarogong Kidul.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah program strategis di bidang kesehatan, gizi masyarakat, serta penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa dan kelurahan.
Camat Tarogong Kidul, Achmad Mawardi, AP., SE., dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi agar setiap program pemerintah berjalan efektif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
“Kita harus bergerak bersama — pemerintah kecamatan, desa, maupun lembaga teknis seperti Dinkes dan SPPG — supaya pelayanan di bidang kesehatan dan sosial bisa lebih optimal,” ujarnya.
Kegiatan ini juga menjadi ajang konsolidasi antara pemerintah daerah, tenaga kesehatan, dan pemerintahan desa dalam memperkuat implementasi program Garut Sehat dan Ngahiji, yang sejalan dengan visi Kabupaten Garut menuju masyarakat yang mandiri, sejahtera, dan berdaya saing.
Rapat koordinasi berlangsung kondusif dan interaktif, ditutup dengan sesi diskusi antara peserta dan narasumber untuk membahas langkah tindak lanjut di masing-masing wilayah kerja.
Tarogong Kaler Fokus Benahi Perizinan Dapur MBG
Sementara itu, Camat Tarogong Kaler menyampaikan bahwa pihaknya tengah memperkuat koordinasi dengan perwakilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya, khususnya dalam fasilitasi pembuatan Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur penyedia makanan.
Menurutnya, langkah ini merupakan tindak lanjut dari instruksi pimpinan untuk memastikan setiap dapur yang beroperasi memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Kami punya kewajiban dari instruksi pimpinan untuk mengkomunikasikan dan memfasilitasi pembuatan SLHS bagi semua dapur yang ada. Sekaligus juga untuk meningkatkan komunikasi, karena selama ini MBG berjalan sendiri tanpa melibatkan kami,” ungkapnya.
Di wilayah Kecamatan Tarogong Kaler saat ini terdapat 14 dapur MBG yang sudah beroperasi. Namun, baru satu dapur yang memiliki SLHS, sementara dapur lainnya masih dalam proses melengkapi perizinan sesuai arahan pemerintah pusat.
“Diberikan waktu satu bulan untuk menyesuaikan, tapi program tetap berjalan di bawah pengawasan kami, tim kesehatan dari puskesmas, dan unsur Forkopimcam,” jelasnya.
Menanggapi pertanyaan terkait dapur yang belum memiliki izin lengkap, Camat menegaskan bahwa pihak kecamatan tidak memiliki kewenangan langsung untuk menindak, karena program MBG merupakan bagian dari program nasional dengan leading sector dari Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Kami tidak punya kewenangan untuk menindak. Tugas kami hanya mengoordinasikan dan mengkomunikasikan agar pelaksanaannya sesuai aturan. Namun tentu jika ada masalah seperti keracunan, kami tetap bertanggung jawab karena terjadi di wilayah kami,” tambahnya.
Ke depan, pihak kecamatan berharap program MBG dapat dimanfaatkan untuk mendorong potensi ekonomi lokal, misalnya dengan melibatkan koperasi desa dalam penyediaan bahan pangan seperti sayur dan sumber protein bagi dapur MBG.
“Ini peluang besar. Koperasi Desa Merah Putih bisa ikut membuka usaha penyediaan bahan pangan, sehingga manfaat program MBG juga dirasakan masyarakat sekitar,” pungkasnya. (Hil)
