Garut, Nusaharianmedia.com – Pemerintah Kabupaten Garut tengah mengkaji ulang kerja sama pengelolaan sampah dengan Kota Bandung yang melibatkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasir Bajing. Sekretaris Daerah (Sekda) Garut, Drs. H. Nurdin Yana, M.H., menyatakan bahwa keputusan akan didasarkan pada kepentingan masyarakat Garut serta aspek keberlanjutan lingkungan.
“Perjanjian ini berlaku selama tiga bulan. Jika masyarakat Garut merasa dirugikan, kerja sama akan dihentikan. TPA Pasir Bajing merupakan aset daerah yang harus dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat lokal,” tegas Nurdin, Jumat (25/01/2025).
Ia menambahkan bahwa setiap kebijakan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Proses pengambilan keputusan juga akan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga terkait.
Sementara tanggapan dari Ketua Perkumpulan Anak Bangsa (LIBAS), Tedi Sutardi, menyambut baik langkah evaluasi ini. Ia menegaskan pentingnya pendekatan berbasis pembangunan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahapan evaluasi.
“evaluasi ini. Harus transparansi proses serta analisis mendalam terkait kapasitas TPA, dampak lingkungan, dan manfaat bagi masyarakat harus menjadi prioritas. Jangan sampai aset daerah dimanfaatkan tanpa kajian yang matang,” ujar Tedi Sutardi.
Menurutnya, pengelolaan sampah berbasis data seperti analisis jejak karbon dan kapasitas lingkungan perlu diterapkan untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat Garut. “Kerja sama antardaerah harus saling menguntungkan tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan ekosistem lokal,” tambahnya.
Di lain sisi, kekhawatiran Warga Sekitar
Masyarakat yang tinggal di sekitar TPA Pasir Bajing telah menyuarakan kekhawatiran mereka mengenai meningkatnya volume sampah dari Kota Bandung. Mereka berharap pemerintah memastikan pengelolaan sampah tetap sesuai kapasitas agar tidak merusak lingkungan.
Proses evaluasi yang tengah berjalan akan melibatkan masukan dari masyarakat, lembaga lingkungan, dan pihak terkait lainnya untuk menemukan solusi terbaik yang mengedepankan keberlanjutan daerah. (DIX)
