Pemerintah Desa Sarimukti yang dinakhodai oleh Kepala Desa Deni, menjalin kerja sama erat dengan Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial (GEMA PS) Garut. Kolaborasi ini menjadi bukti nyata bahwa perubahan dari bawah, dari desa dan rakyat itu sendiri, bukan sekadar wacana.
Langkah tersebut bertujuan untuk mengurai simpul persoalan lahan yang selama ini dikelola oleh masyarakat secara turun-temurun namun belum memiliki kejelasan legalitas.
Di sisi lain, negara melalui berbagai regulasi memberikan ruang untuk skema perhutanan sosial sebagai jembatan antara hak rakyat dan kebijakan pengelolaan hutan negara yang lebih adil.
GEMA PS Dorong Penguatan Kedaulatan Agraria di Tingkat Desa
Dalam keterangannya, salah seorang anggota sekaligus sebagai pengurus di GEMA PS Garut, Dera Hermana dan Andres, menyampaikan bahwa sinergi antara organisasi masyarakat sipil dan pemerintah desa adalah jalan strategis dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria berbasis partisipasi rakyat.
“Desa Sarimukti memiliki potensi tanah garapan yang luas, dan selama ini telah dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, posisi mereka rentan karena belum memiliki legitimasi hukum yang kuat. Di sinilah kami hadir, untuk mendampingi desa dan warga agar bisa mendapatkan hak kelola yang sah melalui skema perhutanan sosial, sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat,” terang Dera saat ditemui usai pertemuan bersama aparat desa. Rabu, (25/06/2025).
Menurutnya, perhutanan sosial bukan hanya sekadar legalisasi akses lahan, tetapi juga tentang peningkatan kapasitas warga desa dalam menjaga, memelihara, dan mengembangkan kawasan hutan secara produktif dan berkelanjutan.
“Ini bukan soal bagi-bagi tanah. Ini soal mengembalikan hak rakyat yang selama ini justru sering kali terpinggirkan dalam kebijakan pembangunan. Kami ingin petani-petani kecil bisa hidup layak, punya jaminan atas tanah yang mereka garap, dan pada saat yang sama berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan,” tambahnya.
Kepala Desa Sarimukti: Kami Ingin Rakyat Jadi Subjek Pembangunan
Sementara itu, Kepala Desa Sarimukti, Deni, menyatakan pihaknya terbuka dan antusias atas inisiatif GEMA PS. Ia menegaskan bahwa pemerintah desa memiliki kepentingan langsung untuk membela hak-hak warganya, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya alam.
“Banyak warga kami yang menggantungkan hidup dari lahan garapan. Namun karena statusnya belum jelas, mereka hidup dalam ketidakpastian. Ini jelas tidak adil. Maka kami merasa perlu mencari solusi yang legal dan berpihak pada rakyat,” ujar Deni.
Ia juga menekankan bahwa desa tidak bisa bekerja sendiri dalam menghadapi persoalan kompleks seperti ini. “Kami butuh mitra yang memahami regulasi, punya jaringan, dan punya semangat perjuangan yang sama.
GEMA PS adalah mitra itu. Bersama-sama, kami ingin mengubah cara pandang: rakyat bukan objek pembangunan, tapi subjek utama yang harus didengar dan dilibatkan.”
Menuju Model Desa Mandiri Agraria
Kerja sama antara GEMA PS dan Desa Sarimukti akan difokuskan pada pemetaan lahan garapan, pendampingan hukum, advokasi ke kementerian terkait, serta pelatihan-pelatihan bagi masyarakat dalam pengelolaan lahan secara produktif dan lestari.
Sementara Dera menegaskan, GEMA PS akan memastikan bahwa proses ini berjalan sesuai hukum dan transparan.
“Kita ingin model seperti di Sarimukti ini menjadi percontohan. Bukan hanya menyelesaikan konflik agraria secara damai, tapi juga membuka ruang partisipasi rakyat dalam pengelolaan hutan secara berkeadilan.”
Kolaborasi ini sejalan dengan visi besar pemerintah dalam program Reforma Agraria Nasional dan penguatan ketahanan desa melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal.
Di tengah tantangan ketimpangan akses tanah yang masih tinggi di Indonesia, upaya seperti ini menunjukkan bahwa perubahan bisa dimulai dari desa-desa kecil seperti Sarimukti.
Dengan semangat gotong royong dan keberpihakan terhadap rakyat, Desa Sarimukti dan GEMA PS Garut membuka babak baru perjuangan rakyat desa dalam mengklaim hak atas tanah yang selama ini hanya mereka garap secara informal.
Perjuangan yang bukan hanya soal lahan, tetapi juga harga diri dan masa depan generasi mendatang. (Red)
