Nusaharianmedia.com 27 April 2026 — Pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut menuai polemik serius. Sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap kinerja panitia yang dinilai tidak profesional serta sarat kepentingan.
Dari total 35 PAC PPP se-Kabupaten Garut, mayoritas mengaku tidak menerima undangan resmi untuk menghadiri Muscab. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan tersebut hanya dihadiri oleh sekitar 11 utusan PAC. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait legitimasi dan keabsahan forum Muscab yang sejatinya menjadi ruang demokrasi internal partai.
Selain itu, panitia juga dituding menyusun tata tertib secara sepihak tanpa melibatkan maupun mensosialisasikannya kepada seluruh PAC. Langkah ini dinilai sebagai bentuk pengabaian terhadap prinsip transparansi dan musyawarah yang menjadi dasar dalam organisasi partai.
Situasi tersebut bahkan dianggap mencoreng marwah kepemimpinan tingkat wilayah, khususnya di DPW PPP Jawa Barat, yang dinilai seolah tidak mendapatkan informasi utuh mengenai realitas di lapangan. Sejumlah kader menilai, persoalan ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan mencerminkan kegagalan moral dalam menjalankan amanah organisasi.
“Ini bukan sekadar soal Muscab, ini soal integritas. Ketika amanah dikhianati, maka kepercayaan kader runtuh,” ungkap salah satu perwakilan PAC dengan nada kecewa.
Para kader pun berharap DPW PPP Jawa Barat segera turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses pelaksanaan Muscab di Kabupaten Garut. Mereka menegaskan bahwa PPP adalah milik bersama, bukan alat bagi kepentingan segelintir pihak.
Peristiwa ini disebut sebagai “sejarah baru” dalam dinamika internal PPP di Garut—bukan dalam arti kebanggaan, melainkan sebagai pengingat bahwa tanpa kejujuran dan keterbukaan, demokrasi internal partai berisiko menjadi sekadar formalitas tanpa makna. (Red)
Editor : Redaksi Nusaharianmedia
