Prabowo Sindir Vonis Koruptor dengan Kerugian Ratusan Triliun : ” Hukum Harus Tegak dan Tidak Pandang Bulu”

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 30 Desember 2024 - 21:35 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta,Nusaharianmedia.com – Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, kembali menyoroti isu korupsi di Indonesia dalam pidato refleksi akhir tahun. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas, terutama terhadap pelaku korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah.

Prabowo menyindir sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan pejabat dan perusahaan-perusahaan besar dengan kerugian negara yang sangat signifikan. “Kita tidak bisa membiarkan kasus-kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun hanya dihukum dengan vonis yang ringan atau bahkan tidak ada tindak lanjut. Hukum harus tegak, tanpa pandang bulu,” ujar Prabowo dengan tegas.

Korupsi dengan Kerugian Ratusan Triliun

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah dihadapkan pada sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan angka kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah. Mulai dari proyek infrastruktur, dana bansos, hingga kasus korupsi di sektor energi dan sumber daya alam, kerugian yang ditimbulkan sangat mengkhawatirkan.

Namun, banyak pihak merasa bahwa vonis terhadap para koruptor dalam kasus-kasus besar tersebut tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara. Prabowo mengingatkan agar kasus-kasus tersebut tidak hanya menjadi sorotan sesaat, melainkan harus ada upaya serius untuk menindak tegas pelaku korupsi, terutama yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat dan perekonomian negara.

“Korupsi bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, kita harus berkomitmen untuk menjadikan Indonesia bebas dari praktik-praktik korupsi,” tambahnya.

Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas

Prabowo juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan untuk mencegah terjadinya korupsi. Ia berharap bahwa aparat penegak hukum, termasuk KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian, bisa bekerja dengan lebih efektif dalam memberantas korupsi, tanpa takut atau terpengaruh oleh kekuatan politik.

“Korupsi bisa berkembang jika ada celah atau ketidakterbukaan dalam proses pemerintahan. Kita harus berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dalam setiap kebijakan dan penggunaan anggaran negara. Semua harus dipertanggungjawabkan dengan jelas,” ujar Prabowo. Senin, (30/12/2024).

Tantangan dalam Pemberantasan Korupsi

Prabowo mengakui bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Namun, ia tetap optimis bahwa jika ada komitmen bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat, maka masalah korupsi bisa ditanggulangi dengan lebih baik.

“Masyarakat Indonesia sudah mulai sadar dan peduli terhadap pentingnya menjaga keuangan negara. Saya yakin, dengan dukungan semua pihak, kita bisa menciptakan Indonesia yang bersih dari korupsi,” tandasnya.

Pentingnya Pendidikan Anti-Korupsi

Sebagai bagian dari upaya pencegahan, Prabowo juga menyarankan agar pendidikan anti-korupsi mulai diterapkan sejak dini di berbagai institusi pendidikan. “Kita harus menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas kepada generasi muda kita, agar di masa depan mereka bisa menghindari praktik-praktik yang merugikan bangsa,” tuturnya.

Harapan untuk Tahun 2025

Menutup pidatonya, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama berjuang mengurangi praktik korupsi dan memastikan Indonesia menjadi negara yang lebih baik di tahun 2025. Ia menegaskan bahwa hanya dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, Indonesia dapat meraih kemajuan yang sesungguhnya. (Alfart M Fathir)

Baca Juga :  Tim Korlantas Polri Lakukan Penilaian Kampung Tertib Lalu Lintas di Kabupaten Garut

Berita Terkait

Penataan PKL Pasar Baru Garut, Ketua Bapemperda Dorong Penataan yang Tertib, Transparan, dan Berlandaskan Hukum
Pembangunan PKL Pasar Baru Dipertanyakan, Rawink Rantik Tantang Pemda Buka Payung Hukumnya
Aset Publik Dipakai Bisnis Provider, BPKAD Garut Akui Belum Ada Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah
Disnakertrans Garut Respons TKI Terlantar di Malaysia, Istri Menangis Menunggu Suami Pulang
Pembangunan Sarana PKL Pasar Baru Garut Masuk Babak Baru, DPRD Soroti Kepastian Hukum
Lebakagung Juara Liga Desa Garut 2026 usai Menang Dramatis 3-2 atas Sukawargi, Camat Karangpawitan Dorong Pembinaan Atlet Muda Berkelanjutan
Raperda PKL Tengah Dibahas, Penataan Pasar Baru Sudah Berjalan, Rawink Rantik Pertanyakan Dasar Hukum dan Sinkronisasi Kebijakan Pemkab-DPRD
Budaya Sunda Bagian dari Jati Diri, H. Aten Munajat Dorong Pelestarian, Penggerak Ekonomi, dan Peningkatan Kesejahteraan Seniman
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 10 September 2026 - 22:31 WIB

Penataan PKL Pasar Baru Garut, Ketua Bapemperda Dorong Penataan yang Tertib, Transparan, dan Berlandaskan Hukum

Kamis, 10 September 2026 - 15:55 WIB

Pembangunan PKL Pasar Baru Dipertanyakan, Rawink Rantik Tantang Pemda Buka Payung Hukumnya

Rabu, 9 September 2026 - 15:20 WIB

Aset Publik Dipakai Bisnis Provider, BPKAD Garut Akui Belum Ada Kontribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Rabu, 9 September 2026 - 08:33 WIB

Disnakertrans Garut Respons TKI Terlantar di Malaysia, Istri Menangis Menunggu Suami Pulang

Selasa, 8 September 2026 - 21:39 WIB

Lebakagung Juara Liga Desa Garut 2026 usai Menang Dramatis 3-2 atas Sukawargi, Camat Karangpawitan Dorong Pembinaan Atlet Muda Berkelanjutan

Berita Terbaru