Nusaharianmedia.com — Anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III di Aula Kelurahan Jayawaras, Senin (25/5/2026). Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan 20 RW, para Ketua RT, kader Posyandu, kader PKK, serta sejumlah unsur perangkat daerah guna menyerap berbagai aspirasi masyarakat secara langsung.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Bappeda, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Sosial, Disperkim, hingga UPTD Pertanian. Kehadiran sejumlah dinas teknis tersebut dinilai memberikan ruang dialog yang lebih konkret karena masyarakat dapat langsung memperoleh penjelasan terkait program pemerintah yang tersedia.
Suasana reses berlangsung dinamis dan penuh antusiasme. Warga dari berbagai wilayah di Kelurahan Jayawaras bergantian menyampaikan kebutuhan mendesak di lingkungan masing-masing, mulai dari persoalan infrastruktur dasar, bantuan sosial, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dalam sesi penyampaian aspirasi, sejumlah persoalan menjadi perhatian utama warga. Di antaranya saluran air yang mengalami kerusakan akibat tergerus, jalan lingkungan yang rusak, kebutuhan program rumah tidak layak huni (Rutilahu), hingga bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu yang memiliki semangat untuk melanjutkan kuliah.
Yudha Puja Turnawan mengatakan, kegiatan reses bukan sekadar agenda formal DPRD, melainkan momentum penting untuk mendengarkan langsung kondisi riil masyarakat agar kebijakan yang diperjuangkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.
“Di hari Senin 25 Mei 2026, saya menggelar reses di Aula Kelurahan Jayawaras dengan mengundang seluruh RW dan RT yang ada di wilayah Kelurahan Jayawaras, termasuk kader Posyandu dan kader PKK dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat,” ujar Yudha.
Menurutnya, dari 20 RW yang hadir, terdapat sembilan RW yang secara langsung menyampaikan berbagai aspirasi prioritas yang perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Ia menegaskan akan berupaya maksimal memperjuangkan kebutuhan masyarakat meskipun kondisi fiskal daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan.
“Tadi ada beberapa aspirasi seperti saluran air yang tergerus, jalan rusak, kemudian juga ada anak-anak miskin yang punya semangat untuk kuliah. Selain itu banyak usulan Rutilahu dan fasilitas lingkungan di atas lahan PT KAI,” katanya.
Ia menjelaskan, banyaknya usulan yang masuk menunjukkan masih besarnya kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi secara bertahap. Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dunia usaha, dan masyarakat agar solusi yang dihasilkan dapat lebih optimal.
Dalam kesempatan tersebut, Yudha juga mengapresiasi kehadiran perangkat daerah yang dinilai sangat membantu masyarakat memahami alur dan persyaratan untuk memperoleh bantuan pemerintah, termasuk bantuan permodalan bagi pelaku usaha kecil dan kelompok rentan miskin.
“Alhamdulillah tadi ada narasumber dari Bappeda, Dinas Koperasi UMKM, Dinsos, Disperkim dan UPTD Pertanian. Mereka cukup membantu menjelaskan bagaimana masyarakat miskin dan kelompok rentan miskin bisa mengakses bantuan permodalan,” ungkapnya.
Selain persoalan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi, isu rumah tidak layak huni menjadi salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga hampir di seluruh RW. Menurut Yudha, kebutuhan program Rutilahu di Kabupaten Garut masih sangat tinggi, sementara kemampuan anggaran pemerintah daerah belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan masyarakat.
Karena itu, ia mendorong agar Pemerintah Kabupaten Garut segera membentuk forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau forum CSR sebagai wadah kolaborasi dengan dunia usaha untuk membantu menyelesaikan berbagai persoalan sosial masyarakat.
“Saya berharap Bupati Garut bisa segera membentuk forum TJSLP atau forum CSR. Karena begitu banyak kompleksitas permasalahan di lapangan yang harus segera dibantu, sementara kemampuan anggaran pemerintah terbatas,” ujarnya.
Menurutnya, keberadaan forum CSR sangat penting agar potensi bantuan dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Garut dapat diarahkan secara tepat sasaran, terutama untuk membantu masyarakat miskin, pembangunan rumah layak huni, perbaikan fasilitas lingkungan, serta peningkatan kualitas pendidikan.
Di sisi lain, Yudha juga menyoroti persoalan pembangunan fasilitas lingkungan di atas lahan milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang selama ini menjadi kendala di sejumlah wilayah. Ia menyebut pembangunan sebenarnya tetap memungkinkan dilakukan selama ada koordinasi dan perjanjian resmi antara pemerintah daerah dengan pihak PT KAI.
“Kalau untuk jalan lingkungan di atas tanah PT KAI sebenarnya bisa saja dibangun, selama ada perjanjian antara dinas terkait dengan PT KAI. Tapi memang prosesnya akan lebih rumit karena harus melalui koordinasi dan birokrasi berjenjang,” jelasnya.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Yudha memastikan dirinya akan terus mengawal dan memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat Kelurahan Jayawaras agar dapat direalisasikan secara bertahap melalui dukungan APBD, program pemerintah pusat, maupun kolaborasi CSR perusahaan.
Ia berharap kegiatan reses tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi sarana memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah sehingga berbagai persoalan di lingkungan warga dapat ditangani secara lebih cepat, tepat, dan berkelanjutan.
Penulis : Hilman
Editor : Redaksi nusharianmedia
