Nusaharianmedia.com – Komisi II DPRD Kabupaten Garut menerima audiensi dari Lingkungan Anak Bangsa (LIBAS) pada Selasa (2/6) untuk membahas berbagai persoalan lingkungan hidup, aktivitas pertambangan, hingga dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor galian C yang dinilai masih memerlukan perhatian serius pemerintah daerah.
Audiensi yang berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Garut tersebut dihadiri sejumlah unsur pemerintah dan aparat penegak hukum, di antaranya Polres Garut, Kodim 0611 Garut, Kejaksaan Negeri Garut, Dinas PUPR, Bapenda, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan Wilayah V Jawa Barat, Balai KSDA, Satpol PP, SDA, Perum Perhutani, serta instansi terkait lainnya.
Namun, jalannya audiensi diwarnai kekecewaan dari peserta setelah Bupati Garut kembali tidak hadir memenuhi undangan yang telah disampaikan. Ketidakhadiran kepala daerah tersebut memicu aksi walk out dari perwakilan LIBAS sebagai bentuk protes terhadap sikap pemerintah daerah yang dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti berbagai persoalan lingkungan yang selama ini disuarakan masyarakat.
Ketua LIBAS sekaligus pemerhati lingkungan, Teddy Sutardi, menegaskan bahwa berbagai forum audiensi yang telah dilakukan selama ini belum menghasilkan langkah konkret yang mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan. Menurutnya, kehadiran langsung Bupati Garut sangat diperlukan untuk menunjukkan komitmen dan keberpihakan pemerintah daerah terhadap penyelesaian persoalan lingkungan serta tata kelola sumber daya alam.
“Persoalan lingkungan tidak cukup hanya dibahas dalam forum tanpa adanya keputusan dan tindakan nyata. Kehadiran kepala daerah sangat penting untuk memberikan kepastian terhadap berbagai tuntutan dan aspirasi masyarakat,” tegas Teddy.
Sementara itu, Komisi II DPRD Kabupaten Garut menyampaikan bahwa sebagian besar pihak yang diundang telah hadir dalam audiensi tersebut. Meski demikian, DPRD memahami kekecewaan peserta audiensi yang mengharapkan kehadiran langsung Bupati Garut sebagai pengambil keputusan tertinggi di daerah.
Dalam forum tersebut, salah satu isu yang mendapat perhatian serius adalah dugaan kebocoran PAD dari sektor galian C. Komisi II DPRD mempertanyakan efektivitas pengawasan aktivitas pertambangan, mekanisme pemungutan pajak dan retribusi, serta transparansi penerimaan daerah yang bersumber dari sektor tersebut.
Menurut DPRD, sektor pertambangan merupakan salah satu sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat agar seluruh kewajiban pajak dan retribusi dapat masuk secara optimal ke kas daerah tanpa menimbulkan potensi kebocoran.
Selain persoalan PAD, audiensi juga menyoroti kondisi perizinan usaha pertambangan di Kabupaten Garut. Berdasarkan pembahasan yang berkembang dalam forum, jumlah perusahaan tambang yang memiliki kelengkapan perizinan disebut mengalami penurunan. Jika sebelumnya terdapat sekitar 12 perusahaan yang beroperasi dengan izin lengkap, saat ini hanya tersisa beberapa perusahaan yang masih memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan perizinan.
Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius karena tidak hanya berdampak terhadap penerimaan daerah, tetapi juga menyangkut aspek perlindungan lingkungan, kepastian hukum, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Garut.
Meski audiensi berakhir dengan aksi walk out, Komisi II DPRD Garut menegaskan tetap menerima seluruh aspirasi yang disampaikan LIBAS dan masyarakat. DPRD juga menyatakan akan menjadikan berbagai masukan yang berkembang dalam audiensi sebagai bahan evaluasi serta rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti.
“Kami menerima dan menghargai seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat. Persoalan lingkungan dan tata kelola pertambangan merupakan isu penting yang harus mendapatkan perhatian bersama. DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan mendorong adanya tindak lanjut yang konkret dari pemerintah daerah,” ujar perwakilan Komisi II DPRD Garut.
Di sisi lain, LIBAS menegaskan akan terus mengawal berbagai persoalan lingkungan, aktivitas pertambangan, serta dugaan kebocoran PAD yang terjadi di Kabupaten Garut. Mereka berharap pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmen yang lebih nyata melalui langkah-langkah konkret, termasuk membuka ruang dialog yang melibatkan langsung kepala daerah sebagai pengambil kebijakan utama.
Audiensi tersebut menjadi cerminan tingginya perhatian masyarakat terhadap tata kelola lingkungan, aktivitas pertambangan, dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Garut. Berbagai pihak berharap hasil pembahasan yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas forum audiensi, melainkan ditindaklanjuti melalui kebijakan, pengawasan, dan penegakan aturan yang lebih efektif demi kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan hidup. (Hil)
Penulis : Hilman
Editor : Redaksi nusharianmedia
