Tahapan final, yaitu wawancara langsung oleh Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini Bupati Garut, dilaksanakan pada 30 Juni 2025. Namun di tengah berlangsungnya proses yang secara administratif dinilai tertib dan sesuai regulasi, muncul sorotan tajam dari publik Garut, terutama terkait dugaan keterlibatan politik dalam penentuan nama-nama akhir.
Tiga Posisi Strategis dan Nama-Nama Kandidat
Proses seleksi ini bertujuan untuk mengisi tiga posisi penting di jajaran manajemen Perumda Tirta Intan Garut, yakni Direktur Utama, Direktur Teknik, dan Direktur Administrasi Umum dan Keuangan.
Berikut daftar nama kandidat yang dinyatakan lolos UKK:
Direktur Utama:
Dadan Hidayatulloh
Gun Gun Safarai Hidayat
Iim Ramdani
Direktur Teknik:
Didi Mulyadi
Hendra Herdiana
Zenzen Zaelani
Direktur Administrasi Umum dan Keuangan:
Mahmud Gustiawan
Muhammad Ibnu Ramdhani
Yusef Gantiawan
Dari masing-masing tiga kandidat tersebut, akan dipilih satu nama terbaik yang akan dilantik secara resmi oleh Bupati sebagai bagian dari transformasi manajemen Perumda Tirta Intan.
Dugaan Politisasi Seleksi dan Sorotan Publik terhadap Nama Dadan Hidayatulloh
Di balik daftar nama tersebut, muncul dugaan publik terkait adanya potensi intervensi politik, khususnya pada pencalonan Dadan Hidayatulloh sebagai Direktur Utama. Nama Dadan disebut-sebut memiliki kedekatan dengan kekuatan politik lokal pasca-Pilkada Garut 2024, dan pencalonannya diduga merupakan bagian dari skema “balas jasa politik”.
“Kita tidak ingin kursi direksi ini dijadikan ‘hadiah politik’. Ini perusahaan milik publik, yang mengelola layanan air bersih sumber kehidupan masyarakat. Jangan sampai jabatan strategis ini hanya diberikan kepada yang dekat kekuasaan, bukan yang punya kemampuan,” tegas seorang tokoh masyarakat Garut yang meminta di rahasiakan namanya agar tidak disebutkan.
Kekhawatiran publik tidak datang tanpa dasar. Praktik politisasi pengisian jabatan di BUMD bukan hal baru di sejumlah daerah. Namun, masyarakat Garut berharap agar momentum seleksi ini bisa menjadi titik balik perbaikan manajemen, bukan justru mengukuhkan kembali pola lama yang sarat kepentingan.
Tuntutan Integritas, Transparansi, dan Profesionalisme
Desakan kuat terus mengalir kepada Pansel maupun Bupati Garut selaku KPM agar menjaga integritas proses seleksi ini. Berbagai pihak menilai bahwa pemilihan direksi Tirta Intan harus berpijak pada kompetensi, pengalaman, dan visi pengembangan pelayanan publik, bukan pada lobi politik dan kedekatan pribadi.
“Kami akan terus memantau. Ini ujian besar untuk komitmen pemerintah daerah dalam membenahi BUMD. Masyarakat sangat bergantung pada pelayanan air bersih yang berkualitas, jadi direksi ke depan harus benar-benar profesional,” ujar Ketua sebuah LSM pengawasan publik di Garut. Rabu, (02/07/2025).
Tantangan Direksi Baru: Distribusi Air dan Kepercayaan Publik
Tugas direksi terpilih tidak akan mudah. Selama beberapa tahun terakhir, Perumda Tirta Intan kerap menjadi sorotan karena berbagai persoalan teknis dan manajerial, mulai dari aliran air yang sering tersendat, pelayanan pelanggan yang dinilai lambat, hingga tagihan yang tidak sesuai.
Banyak pelanggan menyuarakan ketidakpuasan terhadap layanan yang diberikan. Maka dari itu, jajaran direksi baru dituntut untuk segera melakukan reformasi menyeluruh, baik dari sisi teknis distribusi, penguatan sistem informasi, hingga perbaikan kultur pelayanan kepada pelanggan.
Tak hanya itu, manajemen keuangan perusahaan juga harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Laporan keuangan yang terbuka, audit rutin, serta evaluasi kinerja secara berkala harus dijadikan standar baru demi meningkatkan kepercayaan publik.
Menanti Hasil Akhir, Publik Tidak Ingin Hanya Formalitas
Keputusan final mengenai siapa yang akan diangkat sebagai Direktur Utama, Direktur Teknik, dan Direktur Administrasi Umum dan Keuangan dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dekat. Namun hingga berita ini diturunkan, baik Pansel maupun Bupati Garut belum mengungkapkan tanda-tanda siapa saja kandidat yang paling berpeluang.
Namun yang jelas, masyarakat kini tidak hanya menanti nama, tetapi juga arah perubahan. Jika seleksi ini berakhir dengan keputusan yang memuaskan secara moral dan substansi, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah akan meningkat. Sebaliknya, jika publik merasa proses ini hanya formalitas yang berujung pada kompromi politik, maka kekecewaan dan ketidakpercayaan bisa meningkat tajam.
Harapan Rakyat: Direksi yang Bekerja, Bukan Sekadar Duduk di Kursi
Publik berharap direksi Perumda Tirta Intan ke depan bukan hanya pengisi jabatan, melainkan agen perubahan yang mampu membawa perusahaan daerah tersebut keluar dari berbagai permasalahan lama. Profesionalisme, integritas, dan orientasi pada pelayanan harus menjadi karakter utama jajaran direksi yang baru.
Garut butuh pemimpin BUMD yang memahami esensi pelayanan publik, bukan yang hanya piawai menjalin kedekatan politik. Dalam situasi krisis kepercayaan dan tantangan pelayanan seperti sekarang, jabatan direksi bukan hadiah politik, tapi amanah rakyat. (Red)