Nusaharianmedia.com – Kelangkaan gas LPG 3 kilogram bersubsidi di Garut Kota bukan lagi sekadar persoalan distribusi biasa, melainkan cerminan lemahnya pengawasan dan ketidaktegasan pemerintah dalam mengelola kebutuhan dasar rakyat. Menjelang Idul Fitri, kondisi ini justru semakin parah dan memicu kemarahan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga.
Eni Jubaedah, warga Sukadana, Garut Kota, mengaku harus berulang kali berkeliling hanya untuk mendapatkan satu tabung gas. Ironisnya, di saat rakyat kesulitan, gas justru tersedia di pengecer dengan harga selangit, mencapai Rp28.000 hingga Rp30.000 per tabung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Ini bukan lagi langka, tapi seperti dipermainkan. Di warung ada, tapi mahal. Pemerintah ke mana?” keluhnya dengan nada geram.
Fenomena ini menimbulkan kecurigaan kuat adanya praktik kotor dalam rantai distribusi, mulai dari penimbunan hingga permainan harga oleh oknum yang memanfaatkan situasi. Jika benar terjadi, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat kecil yang seharusnya dilindungi oleh kebijakan subsidi.
Lebih parah lagi, kondisi ini terus berulang setiap tahun tanpa solusi konkret. Pemerintah seolah gagal belajar dari persoalan yang sama, membiarkan rakyat terus menjadi korban dari sistem distribusi yang amburadul.
Menjelang Idul Fitri, kebutuhan rumah tangga meningkat tajam. Gas LPG 3 kg bukan barang mewah, melainkan kebutuhan pokok. Ketika akses terhadapnya dipersulit dan harganya dimainkan, maka yang terjadi adalah tekanan langsung terhadap kehidupan masyarakat kecil.
Pemerintah daerah dan instansi terkait tidak boleh lagi hanya sebatas imbauan. Harus ada langkah tegas dan terukur: sidak menyeluruh, penindakan tanpa kompromi terhadap penimbun, serta jaminan distribusi yang benar-benar tepat sasaran.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka wajar jika kepercayaan publik kian runtuh. Rakyat tidak butuh janji, mereka butuh kehadiran negara yang nyata terutama dalam menjamin kebutuhan dasar di momen penting seperti Idul Fitri.
