Hardiknas 2026: Ketua DPRD Garut Aris Munandar Pastikan Pengisian Kepala Sekolah Segera Tuntas

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 2 Mei 2026 - 22:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

Nusaharianmedia.com  – Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar di Alun-alun Garut, Sabtu (2/5/2026). Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan diikuti ratusan pelajar, tenaga pendidik, serta unsur Forkopimda, sebagai momentum refleksi bersama terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Garut.

Dalam kesempatan itu, Aris menyoroti persoalan kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah satuan pendidikan yang dinilai berpotensi menghambat efektivitas manajemen sekolah. Meski demikian, ia memastikan bahwa proses pengisian jabatan tersebut saat ini tengah berjalan di Dinas Pendidikan dan berada pada tahap kajian sebelum penerbitan surat keputusan (SK).

“Sebetulnya proses di Dinas Pendidikan ini sudah berjalan. Mungkin saat ini masih dalam tahapan kajian untuk diluncurkannya SK ke tiap-tiap sekolah, sehingga ada pemerataan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan,” ujar Aris.

Ia menegaskan, kekosongan jabatan tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas belajar mengajar. Menurutnya, kegiatan pendidikan tetap berjalan normal karena didukung oleh para guru dan tenaga administrasi yang tetap menjalankan tugasnya secara profesional.

“Kegiatan belajar masih berjalan. Tahapan administrasi juga tetap dilakukan, termasuk pelaporan ke Dinas Pendidikan. Ini akan segera kami evaluasi dan tindak lanjuti,” katanya.

Aris juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan masukan kepada Bupati Garut terkait pentingnya kepemimpinan yang kuat di setiap sekolah. Hal ini dinilai krusial, terutama dalam mendukung berbagai program pendidikan, pembinaan karakter siswa, serta pengembangan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan perlombaan.

Baca Juga :  DPRD Garut Terima Audiensi FAGAR, Siap Carikan Solusi bagi Status dan Kesejahteraan Guru Honorer

“Saya sudah menyarankan kepada Bupati, dengan adanya berbagai kegiatan seperti perlombaan tadi, sangat dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di setiap sekolah,” jelasnya.

Di sisi lain, Aris turut menyinggung isu ketenagakerjaan yang mencuat dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Ia menyebut, DPRD Garut masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, khususnya realisasi janji Prabowo Subianto, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan di daerah.

“Kita menunggu turunan dari janji-janji Presiden di Monas. Itu akan menjadi acuan bagi kami di Kabupaten Garut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPRD Garut telah melakukan berbagai langkah koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta menggelar rapat internal untuk membahas persoalan ketenagakerjaan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kasus yang melibatkan PT Danbi dan serikat buruh KASBI di Garut.

“Terkait tuntutan buruh di Kabupaten Garut, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan internal DPRD. Khususnya masalah KASBI, di mana PT Danbi mengalami pailit, sudah beberapa kali dibahas untuk mencari solusi bersama Bupati,” paparnya.

Baca Juga :  Seminar Naskah Akademik PII Garut Dorong Perda Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila, Islam, dan Budaya Sunda

Menurut Aris, tuntutan buruh saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada aspek perlindungan tenaga kerja yang dinilai semakin penting di tengah dinamika dunia industri.

“Tuntutannya lebih ke perlindungan ketenagakerjaan. Soal kesejahteraan tentu menjadi hal utama, karena itu juga tuntutan buruh secara nasional, khususnya di Garut terkait UMR,” ucapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan terkait upah dan perlindungan tenaga kerja harus tetap mengacu pada regulasi yang ditetapkan di tingkat provinsi, sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“Kita harus mengikuti aturan yang ada di provinsi. Nanti akan dilihat apakah kebijakan tersebut membawa kebaikan bagi Garut atau tidak,” katanya.

Terkait kemungkinan penyusunan peraturan daerah (Perda), Aris menyebut DPRD tidak hanya bersikap menunggu regulasi dari pusat, tetapi juga akan proaktif dengan memanggil bagian hukum untuk membahas berbagai usulan yang disampaikan oleh kalangan buruh.

“Kita tetap menunggu aturan di atasnya, terutama terkait undang-undang perlindungan tenaga kerja. Namun, kami juga akan memanggil bagian hukum untuk membahas usulan dan mekanisme yang disuarakan buruh,” pungkasnya.

Penulis : Hilman

Editor : Redaksi Nusaharianmedia

Berita Terkait

Musda Golkar Garut di Persimpangan: Kader Murni, Diskresi, dan Taruhan Masa Depan Partai Beringin
Imam Al Fiqri Terpilih sebagai Ketua DPK GMNI STIE Yasa Anggana Garut, Siap Lanjutkan Estafet Perjuangan
ABAG Geruduk Pemkab Garut, Pertanyakan Keseriusan Lindungi Generasi Muda di Tengah Maraknya Peredaran Obat Keras Ilegal dan Miras, Desak APH Bongkar hingga ke Pemasok
Menakar Efektivitas Kapolres Baru: Mengapa Razia Miras dan Obat Keras di Garut Selalu Kandas di Permukaan?
Bukan Sekadar Surat Edaran, Ketua DPRD Garut Aris Munandar Dorong Perbup Jam Malam Anak demi Perlindungan Anak
Golkar Garut Peringati HUT ke-50 Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia dengan Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim
Bangun Budaya Berkendara Aman Sejak Dini, inDrive Tuntaskan “Drive Your Future” di SMKN 2 Garut
Perkuat Perlindungan Generasi Muda, Kapolres Garut Bersinergi dengan DPRD Dorong Penguatan Regulasi Jam Malam Anak
Berita ini 35 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 10 Agustus 2026 - 20:16 WIB

Musda Golkar Garut di Persimpangan: Kader Murni, Diskresi, dan Taruhan Masa Depan Partai Beringin

Senin, 10 Agustus 2026 - 17:23 WIB

Imam Al Fiqri Terpilih sebagai Ketua DPK GMNI STIE Yasa Anggana Garut, Siap Lanjutkan Estafet Perjuangan

Senin, 10 Agustus 2026 - 17:11 WIB

ABAG Geruduk Pemkab Garut, Pertanyakan Keseriusan Lindungi Generasi Muda di Tengah Maraknya Peredaran Obat Keras Ilegal dan Miras, Desak APH Bongkar hingga ke Pemasok

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 13:43 WIB

Menakar Efektivitas Kapolres Baru: Mengapa Razia Miras dan Obat Keras di Garut Selalu Kandas di Permukaan?

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 11:16 WIB

Bukan Sekadar Surat Edaran, Ketua DPRD Garut Aris Munandar Dorong Perbup Jam Malam Anak demi Perlindungan Anak

Berita Terbaru