Hardiknas 2026: Ketua DPRD Garut Aris Munandar Pastikan Pengisian Kepala Sekolah Segera Tuntas

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 2 Mei 2026 - 22:24 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oplus_131072

Oplus_131072

Nusaharianmedia.com  – Ketua DPRD Garut, Aris Munandar, menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang digelar di Alun-alun Garut, Sabtu (2/5/2026). Kegiatan tersebut berlangsung meriah dengan diikuti ratusan pelajar, tenaga pendidik, serta unsur Forkopimda, sebagai momentum refleksi bersama terhadap kondisi pendidikan di Kabupaten Garut.

Dalam kesempatan itu, Aris menyoroti persoalan kekosongan jabatan kepala sekolah di sejumlah satuan pendidikan yang dinilai berpotensi menghambat efektivitas manajemen sekolah. Meski demikian, ia memastikan bahwa proses pengisian jabatan tersebut saat ini tengah berjalan di Dinas Pendidikan dan berada pada tahap kajian sebelum penerbitan surat keputusan (SK).

“Sebetulnya proses di Dinas Pendidikan ini sudah berjalan. Mungkin saat ini masih dalam tahapan kajian untuk diluncurkannya SK ke tiap-tiap sekolah, sehingga ada pemerataan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan,” ujar Aris.

Ia menegaskan, kekosongan jabatan tersebut tidak sampai mengganggu aktivitas belajar mengajar. Menurutnya, kegiatan pendidikan tetap berjalan normal karena didukung oleh para guru dan tenaga administrasi yang tetap menjalankan tugasnya secara profesional.

“Kegiatan belajar masih berjalan. Tahapan administrasi juga tetap dilakukan, termasuk pelaporan ke Dinas Pendidikan. Ini akan segera kami evaluasi dan tindak lanjuti,” katanya.

Aris juga mengungkapkan bahwa dirinya telah memberikan masukan kepada Bupati Garut terkait pentingnya kepemimpinan yang kuat di setiap sekolah. Hal ini dinilai krusial, terutama dalam mendukung berbagai program pendidikan, pembinaan karakter siswa, serta pengembangan potensi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan perlombaan.

Baca Juga :  Sinergi DPRD dan BPR Garut, Yuda Puja Turnawan Apresiasi CSR untuk Warga dan Dorong Lanjutan Program BSPS

“Saya sudah menyarankan kepada Bupati, dengan adanya berbagai kegiatan seperti perlombaan tadi, sangat dibutuhkan kepemimpinan yang kuat di setiap sekolah,” jelasnya.

Di sisi lain, Aris turut menyinggung isu ketenagakerjaan yang mencuat dalam peringatan Hari Buruh Internasional 2026. Ia menyebut, DPRD Garut masih menunggu kebijakan lanjutan dari pemerintah pusat, khususnya realisasi janji Prabowo Subianto, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan di daerah.

“Kita menunggu turunan dari janji-janji Presiden di Monas. Itu akan menjadi acuan bagi kami di Kabupaten Garut,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa DPRD Garut telah melakukan berbagai langkah koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta menggelar rapat internal untuk membahas persoalan ketenagakerjaan. Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah kasus yang melibatkan PT Danbi dan serikat buruh KASBI di Garut.

“Terkait tuntutan buruh di Kabupaten Garut, kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan Forkopimda dan internal DPRD. Khususnya masalah KASBI, di mana PT Danbi mengalami pailit, sudah beberapa kali dibahas untuk mencari solusi bersama Bupati,” paparnya.

Baca Juga :  Ketua Komisi II Suprih Rozikin, SH., M,H Dukung Pengkaderan Nasional: Training Raya HMI Garut Jadi Momentum Lahirkannya Pemimpin Cinta Lingkungan

Menurut Aris, tuntutan buruh saat ini tidak hanya berfokus pada peningkatan kesejahteraan, tetapi juga pada aspek perlindungan tenaga kerja yang dinilai semakin penting di tengah dinamika dunia industri.

“Tuntutannya lebih ke perlindungan ketenagakerjaan. Soal kesejahteraan tentu menjadi hal utama, karena itu juga tuntutan buruh secara nasional, khususnya di Garut terkait UMR,” ucapnya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan terkait upah dan perlindungan tenaga kerja harus tetap mengacu pada regulasi yang ditetapkan di tingkat provinsi, sehingga tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“Kita harus mengikuti aturan yang ada di provinsi. Nanti akan dilihat apakah kebijakan tersebut membawa kebaikan bagi Garut atau tidak,” katanya.

Terkait kemungkinan penyusunan peraturan daerah (Perda), Aris menyebut DPRD tidak hanya bersikap menunggu regulasi dari pusat, tetapi juga akan proaktif dengan memanggil bagian hukum untuk membahas berbagai usulan yang disampaikan oleh kalangan buruh.

“Kita tetap menunggu aturan di atasnya, terutama terkait undang-undang perlindungan tenaga kerja. Namun, kami juga akan memanggil bagian hukum untuk membahas usulan dan mekanisme yang disuarakan buruh,” pungkasnya.

Penulis : Hilman

Editor : Redaksi Nusaharianmedia

Berita Terkait

DPD PAKSI Garut Resmi Dilantik, Dorong Penyuluhan Hukum ke Masyarakat Desa
Bansos Garut Jadi Sorotan: Rumah Nyaris Roboh Tak Dapat Bantuan, Pemilik Mobil Justru Terdaftar Penerima
DKKG Garut Gelar Festival Pembudayaan Olah Raga Tradisional, Perkuat Pelestarian Budaya Lokal
Bidang ESDM PB HMI Gaungkan Pentingnya Geothermal untuk Masa Depan Energi Indonesia
Parkir Liar Jadi Sorotan, Dishub Garut Optimalkan Penataan dan Penegakan Aturan Tahun 2026
Paripurna DPRD Jabar, Yusuf Erwinsyah Pertanyakan Sejarah Milangkala Tatar Sunda dan Program Pendidikan Elitis
DPPKBPPPA Garut Perkuat Edukasi Perlindungan Anak demi Wujudkan Generasi Sehat dan Berkarakter
DPR-RI Muhammad Husein Fadlulloh Sidak Bulog Garut, Pastikan Distribusi Beras dan Minyak Goreng Stabil
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 15 Mei 2026 - 22:32 WIB

DPD PAKSI Garut Resmi Dilantik, Dorong Penyuluhan Hukum ke Masyarakat Desa

Jumat, 15 Mei 2026 - 09:43 WIB

Bansos Garut Jadi Sorotan: Rumah Nyaris Roboh Tak Dapat Bantuan, Pemilik Mobil Justru Terdaftar Penerima

Kamis, 14 Mei 2026 - 02:06 WIB

DKKG Garut Gelar Festival Pembudayaan Olah Raga Tradisional, Perkuat Pelestarian Budaya Lokal

Kamis, 14 Mei 2026 - 01:41 WIB

Bidang ESDM PB HMI Gaungkan Pentingnya Geothermal untuk Masa Depan Energi Indonesia

Rabu, 13 Mei 2026 - 08:11 WIB

Paripurna DPRD Jabar, Yusuf Erwinsyah Pertanyakan Sejarah Milangkala Tatar Sunda dan Program Pendidikan Elitis

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemkab dan Kadin Garut Kolaborasi Percepat Legalitas UMKM

Jumat, 15 Mei 2026 - 19:36 WIB