Nusaharianmedia.com – Kamis 16 April 2025, Bidang Lingkungan Hidup (LH) HMI Cabang Garut melaksanakan audiensi strategis dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut. Audiensi ini diterima langsung oleh Kepala Dinas DLH, Jujun Juansyah Nurhakim, dan menjadi forum terbuka dalam membedah persoalan mendasar terkait Indikator Kinerja Utama (IKU), khususnya pada sektor pengelolaan sampah dan kualitas lahan.
Dalam forum tersebut, DLH secara terbuka mengakui bahwa kapasitas layanan pengelolaan sampah masih jauh dari ideal. Dari total 42 kecamatan di Kabupaten Garut, baru sekitar 13 kecamatan yang terlayani. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan layanan publik yang serius, di tengah kewajiban masyarakat yang sama dalam membayar pajak.
Kepala Dinas DLH Kabupaten Garut, Jujun Juansyah Nurhakim, menyampaikan bahwa keterbatasan tersebut bersumber dari persoalan struktural, terutama pada aspek anggaran, sarana, dan sumber daya manusia.
“Kami tidak menutup mata bahwa pelayanan kami belum maksimal. Keterbatasan armada, SDM, dan dukungan anggaran menjadi tantangan utama. Namun, kami terus berupaya melakukan pembenahan, termasuk merencanakan pembangunan TPA baru di lima titik sebagai langkah strategis ke depan,” ungkapnya.
Namun demikian, HMI Cabang Garut menilai bahwa persoalan lingkungan hidup tidak dapat terus dibingkai semata sebagai keterbatasan. Terlebih, dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setiap tahunnya, yang menimbulkan pertanyaan serius terkait prioritas kebijakan.
Kepala Bidang Lingkungan Hidup HMI Cabang Garut, Rizky Supriyadi, menegaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara capaian indikator kinerja dengan realitas di lapangan.
“Kami menghargai keterbukaan DLH, namun harus ditegaskan bahwa keterbatasan tidak bisa terus dijadikan alasan. Ketika lebih dari separuh wilayah belum terlayani dan persoalan sampah masih menjadi keluhan utama masyarakat, maka indikator kinerja yang ada harus dievaluasi secara serius. Jangan sampai kinerja hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi lemah dalam implementasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Rizky menekankan pentingnya reorientasi kebijakan agar berbasis pada dampak nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar capaian administratif.
Senada dengan itu, Wakil Sekretaris Bidang LH HMI Cabang Garut, Walia M., menegaskan bahwa penyelesaian persoalan lingkungan hidup membutuhkan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.
“Persoalan sampah dan kerusakan lingkungan adalah isu bersama. Oleh karena itu, kami tidak hanya datang untuk mengkritisi, tetapi juga menawarkan kolaborasi konkret, mulai dari edukasi masyarakat hingga gerakan penghijauan. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi juga tidak boleh berjalan tanpa arah yang jelas,” ujarnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, HMI Cabang Garut menyatakan kesiapan untuk:
– Mengawal secara kritis rencana pembangunan TPA baru di lima titik
– Berkolaborasi dalam program penghijauan berbasis partisipasi masyarakat
– Menginisiasi gerakan edukasi publik terkait pengelolaan sampah
Audiensi ini menjadi penegasan bahwa persoalan lingkungan hidup di Kabupaten Garut membutuhkan langkah yang lebih progresif, terukur, dan berorientasi pada hasil nyata.
HMI Cabang Garut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan pemerintah daerah secara konstruktif, demi terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Penulis : Hilman
Editor : Tim nusaharianmedia
