Nusaharianmedia.com 15 Mei 2026 — Di tengah pesatnya perkembangan era digital dan berbagai program bantuan sosial yang terus digulirkan pemerintah, ketimpangan sosial masih menjadi persoalan nyata di tengah masyarakat. Ironisnya, masih banyak warga miskin yang hidup serba kekurangan dan tinggal di rumah tidak layak huni, namun justru tidak tersentuh bantuan sosial pemerintah.
Fenomena tersebut menjadi sorotan masyarakat di Kecamatan Garut Kota. Warga menilai penyaluran bantuan sosial seperti BPNT dan PKH diduga masih belum tepat sasaran. Sejumlah warga yang dinilai telah berkecukupan, bahkan memiliki kendaraan roda empat, disebut masih tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Sementara itu, masyarakat yang hidup dalam kondisi memprihatinkan justru tidak masuk dalam daftar penerima bantuan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait proses pendataan, verifikasi, dan validasi penerima bantuan di lapangan. Persoalan tersebut dinilai bukan sekadar soal layak atau tidak layak menerima bantuan, melainkan menyangkut rasa keadilan sosial di tengah masyarakat.
“Bagaimana mungkin warga yang sudah punya mobil masih terdaftar sebagai penerima BPNT, sementara warga yang rumahnya nyaris roboh dan hidup serba kekurangan malah tidak pernah tersentuh bantuan apa pun,” ungkap salah seorang warga dengan nada kecewa.
Sorotan publik kini mengarah kepada peran pendamping PKH maupun pihak yang terlibat dalam penyaluran BPNT di bawah koordinasi Dinas Sosial Kabupaten Garut. Pendamping sosial dinilai memiliki peran penting dalam proses pendataan dan penentuan penerima bantuan sosial.
Masyarakat mempertanyakan sejauh mana proses survei dan verifikasi dilakukan secara objektif di lapangan. Pasalnya, di era digital saat ini, kesalahan pendataan dinilai seharusnya dapat diminimalisasi melalui sistem yang lebih transparan dan akurat.
Fenomena tersebut memicu kritik dari masyarakat. Mereka meminta Dinas Sosial Kabupaten Garut segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima bantuan sosial, termasuk meninjau kembali kinerja para pendamping bansos di lapangan.
“Jangan sampai bantuan sosial hanya menjadi formalitas administrasi, sementara rakyat kecil terus hidup dalam penderitaan. Pemerintah harus hadir secara nyata, bukan hanya melalui laporan di atas kertas,” ujar warga lainnya.
Masyarakat juga berharap pemerintah daerah melakukan pendataan ulang secara terbuka dan transparan agar bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang berhak. Jika kondisi ini terus dibiarkan, dikhawatirkan akan memicu kecemburuan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan pemerintah.
“Jangan sampai bantuan sosial hanya menjadi keberuntungan bagi orang-orang tertentu, sementara masyarakat miskin yang benar-benar membutuhkan malah terus dibiarkan hidup dalam penderitaan,” tegas warga. Red
Penulis : Hilman
Editor : Redaksi Nusaharianmedia
