Nusaharianmedia.com 28 Juli 2026 – Anggota DPR RI Komisi V, H. Ade Ginanjar, S.Sos., bersama mitra kerjanya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melalui Stasiun Geofisika Bandung menggelar Sekolah Lapang Gempabumi (SLG) Tahun 2026 di Aula Kelurahan Lebakjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Garut, Dr. Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU, tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi melalui edukasi, sosialisasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Garut, Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Camat Karangpawitan, unsur Forkopimcam, Lurah Lebakjaya, jajaran BMKG, relawan kebencanaan, serta peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Dalam sambutannya, Bupati Garut mengapresiasi sinergi DPR RI Komisi V, BMKG, dan BPBD dalam menyelenggarakan Sekolah Lapang Gempabumi sebagai langkah nyata meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap potensi bencana.
Menurutnya, Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah dengan potensi bencana yang cukup tinggi sehingga masyarakat harus dibekali pemahaman mitigasi yang memadai.
“Terima kasih kepada Kang Ade Ginanjar selaku Anggota DPR RI Komisi V, BMKG, dan BPBD yang telah membantu Pemerintah Kabupaten Garut dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat. Masyarakat harus memahami bahwa Garut merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi bencana. Namun pemahaman itu bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan agar masyarakat semakin siap,” ujarnya.
Abdusy Syakur menjelaskan bahwa setiap bencana memiliki proses dan gejala yang dapat dipelajari. Karena itu, pemerintah terus memperkuat sistem pembelajaran serta sistem peringatan dini agar masyarakat mampu mengenali tanda-tanda sebelum bencana terjadi.
“Saya percaya bahwa bencana tidak serta-merta terjadi begitu saja, tetapi ada prosesnya. Proses inilah yang harus dipahami masyarakat sehingga ketika muncul fenomena yang berbeda, masyarakat dapat meningkatkan kewaspadaan tanpa harus panik,” katanya.
Ia menegaskan bahwa masyarakat juga harus memahami prosedur penyelamatan diri, mulai dari memilih tempat berlindung yang aman, melakukan evakuasi, hingga mengetahui mekanisme penanganan darurat oleh pemerintah.
“Ketika bencana terjadi, masyarakat sudah tahu apa yang harus dilakukan, bagaimana cara berlindung, bagaimana proses evakuasi, dan bagaimana pemerintah akan bergerak dalam penanganan bencana. Intinya, masyarakat harus siap.”
Menurutnya, setiap ikhtiar harus dibarengi dengan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
“Semua tentu tidak lepas dari ketentuan Tuhan Yang Maha Kuasa. Namun sebagai manusia, kita wajib berikhtiar dan mempersiapkan diri. Salah satunya melalui kegiatan seperti Sekolah Lapang Gempabumi ini. Masyarakat harus tahu, harus siap, tetapi jangan panik,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi V, H. Ade Ginanjar, S.Sos., menegaskan bahwa tujuan utama Sekolah Lapang Gempabumi adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat agar mampu merespons bencana secara tepat. Menurutnya, keberadaan Early Warning System (EWS) harus dibarengi dengan pemahaman masyarakat mengenai langkah yang harus dilakukan saat peringatan dini diterima.
“Tujuan kegiatan ini adalah memberikan sosialisasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Ketika nantinya ada pemberitahuan dari alat atau sistem peringatan dini, masyarakat sudah mengetahui bagaimana harus menyikapinya dan apa yang harus dilakukan,” ujarnya.
Sebagai mitra kerja BMKG, Komisi V DPR RI, lanjut Ade Ginanjar, terus mendorong peningkatan jumlah maupun kualitas perangkat Early Warning System di wilayah-wilayah rawan bencana.
“Di Komisi V DPR RI kami terus membahas dukungan terhadap penambahan alat-alat Early Warning System. Peralatan ini harus terus ditingkatkan dan dipasang di wilayah-wilayah prioritas agar masyarakat memperoleh informasi lebih cepat ketika terjadi potensi bencana,” jelasnya.
Ia menilai Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Oleh karena itu, selain memperkuat teknologi, pemerintah juga harus terus meningkatkan kapasitas masyarakat melalui edukasi yang berkelanjutan.
“Bencana tidak ada yang tahu kapan datangnya. Kita memang tidak bisa mencegah bencana, tetapi dengan dukungan teknologi BMKG dan kesiapsiagaan masyarakat, risiko korban dapat diminimalkan. Itulah tujuan utama mitigasi bencana,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Stasiun Geofisika Bandung, Dr. Suadi Ahadi, S.T., M.T., menjelaskan bahwa Sekolah Lapang Gempabumi merupakan program strategis BMKG dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi gempa bumi melalui edukasi yang berkelanjutan.
Ia mengapresiasi dukungan Ade Ginanjar yang terus mendorong terlaksananya berbagai program edukasi kebencanaan BMKG.
“Terima kasih atas dorongan dari Bapak H. Ade Ginanjar dan Komisi V DPR RI sehingga kegiatan Sekolah Lapang Gempabumi ini dapat terlaksana. Selain Sekolah Lapang Gempabumi, BMKG juga memiliki Sekolah Lapang Iklim bagi petani, sekolah lapang untuk peternak, serta Sekolah Lapang Cuaca Nelayan. Harapannya seluruh program ini mampu membangun masyarakat Indonesia yang semakin tangguh menghadapi berbagai potensi bencana,” ujarnya.
Suadi menjelaskan bahwa BMKG bertugas memantau aktivitas kegempaan melalui berbagai instrumen serta menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada masyarakat. Pemerintah daerah bersama BPBD kemudian berperan meneruskan informasi tersebut sekaligus melakukan langkah-langkah penanganan dan penyelamatan.
Dalam kesempatan itu, BMKG juga memperkenalkan aplikasi Info BMKG sebagai sarana memperoleh informasi cuaca, gempa bumi, hingga potensi tsunami secara cepat dan akurat.
Menurutnya, materi yang diberikan dalam Sekolah Lapang Gempabumi bukan untuk menimbulkan rasa takut, melainkan membangun budaya kesiapsiagaan.
“Kami mengajarkan masyarakat memahami potensi ancaman sumber gempa. Ketika masyarakat mengetahui wilayahnya berada dekat dengan sumber gempa, mereka akan lebih mudah melakukan mitigasi. Tujuan kami bukan menimbulkan kepanikan, tetapi membangun kesiapsiagaan,” tegasnya.
Suadi mengungkapkan bahwa Kabupaten Garut memiliki potensi aktivitas kegempaan yang dipengaruhi keberadaan Sesar Garut Selatan (Garsela) yang terdiri atas sejumlah segmen aktif, di antaranya Segmen Kendang, Segmen Kencana, Segmen Kertasari, dan beberapa segmen lainnya.
Ia menambahkan, karakter sesar di Pulau Jawa berbeda dengan Pulau Sumatera. Di Pulau Jawa, pola sesar cenderung lebih tegak mengikuti arah gaya tektonik sehingga edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting.
Para peserta Sekolah Lapang Gempabumi diharapkan menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing dengan menyampaikan kembali pengetahuan yang diperoleh kepada keluarga dan masyarakat.
“Kami ingin membangun keluarga yang cerdas bencana. Ketika setiap keluarga memiliki pengetahuan kebencanaan, maka ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana akan semakin kuat,” pungkasnya.
Khusus bagi masyarakat yang tinggal di wilayah selatan Garut yang memiliki tingkat kerawanan lebih tinggi terhadap gempa bumi dan potensi tsunami, Bupati Garut mengimbau agar selalu meningkatkan kewaspadaan serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah.
Melalui Sekolah Lapang Gempabumi, masyarakat diharapkan tidak hanya memahami teori kebencanaan, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam menghadapi situasi darurat sehingga mampu meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana.
Pelaksanaan SLG Tahun 2026 di Kabupaten Garut menjadi wujud sinergi antara DPR RI Komisi V, BMKG, Pemerintah Kabupaten Garut, BPBD, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun budaya sadar bencana dan memperkuat ketangguhan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi. (Hilman)
Penulis : Hilman
Editor : Redaksi nusharianmedia
