Ahirudin Yunus Soroti Satgas Premanisme: Ketertiban Tak Boleh Mengorbankan Kebebasan

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 29 April 2025 - 17:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut,Nusaharianmedia.com – Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Garut melalui Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.3/Kep.106-BKBP/2025 dan mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memicu perdebatan publik yang tajam. Di balik tujuan menciptakan rasa aman, kebijakan ini dinilai mengandung potensi pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Ahirudin Yunus, Aktivis Muda Garut, muncul sebagai salah satu suara kritis terhadap keberadaan Satgas tersebut. Dalam wawancara khusus pada Selasa (29/04/2025), ia menegaskan bahwa pembentukan Satgas memang sah secara administratif, namun belum tentu adil secara sosial.

“Regulasinya ada, tapi di mana transparansi dan akuntabilitasnya? Kita bicara soal keadilan sosial, bukan hanya legalitas semata,” ujarnya.

Ahirudin menyoroti ketidakadaan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap kinerja Satgas. Ia menyebut ini sebagai celah besar yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang.

“Tanpa saluran kontrol publik, kekuasaan bisa berubah menjadi alat represi. Ini berbahaya, karena bisa mengancam kebebasan sipil,” tegasnya.

Ia juga menyoroti proses pembentukan Satgas yang menurutnya minim partisipasi publik. Ketiadaan ruang dialog antara pemerintah dan warga dalam perumusan kebijakan disebutnya sebagai bentuk eksklusi terhadap masyarakat.

“Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan mereka, maka siapa yang menjamin kepentingan rakyat benar-benar diutamakan?” tanya Ahirudin.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa definisi “premanisme” yang tidak jelas bisa membuka ruang tafsir yang liar dan sewenang-wenang.

“Siapa pun bisa dicap preman hanya karena dianggap mengganggu ketertiban oleh Satgas. Ini ancaman serius terhadap hak berkumpul, berekspresi, bahkan berorganisasi,” ucapnya.

Ahirudin bahkan mempertanyakan motif di balik pembentukan Satgas ini. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak dikontrol justru bisa menjelma menjadi bentuk baru dari premanisme, namun dalam balutan legalitas dan seragam resmi.

“Kita butuh penegakan hukum, tapi bukan dengan menciptakan ketakutan baru. Demokrasi menuntut keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan,” pungkasnya.

Melalui pernyataan-pernyataannya, Ahirudin Yunus menunjukkan bahwa keberanian untuk bersuara kritis adalah bagian penting dari demokrasi. Di tengah gemuruh upaya pemberantasan premanisme, suara seperti inilah yang mengingatkan: keamanan tak boleh lahir dari rasa takut, tapi dari keadilan dan keterbukaan. (Eldy)
Baca Juga :  Sat Polairud Evakuasi Penemuan Mayat Korban Laka Laut di Pantai Sayang Heulang

Berita Terkait

Perempuan Berdaya, Keluarga Sejahtera: Catatan Hari Ibu dari WBI Garut tentang Penguatan Peran Perempuan dalam Mendorong UMKM
Polsek Banjarwangi dan Warga Gotong Royong Bersihkan Longsor di Jalan Banjarwangi–Singajaya
Derita Penyakit Tulang Bertahun-tahun, Pemuda Garut Harapkan Bantuan Pemerintah
Redistribusi Tanah Bermasalah di Garut, FWPLG Tuding BPN Lalai dan Sarat Maladministrasi
Bazar Fair 2025 SDN 1 Karangmulya Perkuat Silaturahmi Lewat Kuliner Tradisional dan Kesenian Sunda
Sambut Libur Nataru 2026, TWA Gunung Papandayan Jadi Pilihan Utama Wisata Keluarga
Konfercab VI PDIP Tetapkan Kepengurusan Baru DPC Garut Periode 2025–2030
Pantai Sayang Heulang Garut Selatan Siap Sambut Libur Nataru 2026, Destinasi Favorit Wisata Alam Keluarga
Berita ini 73 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 22 Desember 2025 - 23:55 WIB

Perempuan Berdaya, Keluarga Sejahtera: Catatan Hari Ibu dari WBI Garut tentang Penguatan Peran Perempuan dalam Mendorong UMKM

Senin, 22 Desember 2025 - 21:42 WIB

Polsek Banjarwangi dan Warga Gotong Royong Bersihkan Longsor di Jalan Banjarwangi–Singajaya

Senin, 22 Desember 2025 - 19:54 WIB

Derita Penyakit Tulang Bertahun-tahun, Pemuda Garut Harapkan Bantuan Pemerintah

Senin, 22 Desember 2025 - 12:48 WIB

Redistribusi Tanah Bermasalah di Garut, FWPLG Tuding BPN Lalai dan Sarat Maladministrasi

Senin, 22 Desember 2025 - 10:53 WIB

Bazar Fair 2025 SDN 1 Karangmulya Perkuat Silaturahmi Lewat Kuliner Tradisional dan Kesenian Sunda

Berita Terbaru