Ahirudin Yunus Soroti Satgas Premanisme: Ketertiban Tak Boleh Mengorbankan Kebebasan

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 29 April 2025 - 17:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut,Nusaharianmedia.com – Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Garut melalui Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.3/Kep.106-BKBP/2025 dan mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memicu perdebatan publik yang tajam. Di balik tujuan menciptakan rasa aman, kebijakan ini dinilai mengandung potensi pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Ahirudin Yunus, Aktivis Muda Garut, muncul sebagai salah satu suara kritis terhadap keberadaan Satgas tersebut. Dalam wawancara khusus pada Selasa (29/04/2025), ia menegaskan bahwa pembentukan Satgas memang sah secara administratif, namun belum tentu adil secara sosial.

“Regulasinya ada, tapi di mana transparansi dan akuntabilitasnya? Kita bicara soal keadilan sosial, bukan hanya legalitas semata,” ujarnya.

Ahirudin menyoroti ketidakadaan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap kinerja Satgas. Ia menyebut ini sebagai celah besar yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang.

“Tanpa saluran kontrol publik, kekuasaan bisa berubah menjadi alat represi. Ini berbahaya, karena bisa mengancam kebebasan sipil,” tegasnya.

Ia juga menyoroti proses pembentukan Satgas yang menurutnya minim partisipasi publik. Ketiadaan ruang dialog antara pemerintah dan warga dalam perumusan kebijakan disebutnya sebagai bentuk eksklusi terhadap masyarakat.

“Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan mereka, maka siapa yang menjamin kepentingan rakyat benar-benar diutamakan?” tanya Ahirudin.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa definisi “premanisme” yang tidak jelas bisa membuka ruang tafsir yang liar dan sewenang-wenang.

“Siapa pun bisa dicap preman hanya karena dianggap mengganggu ketertiban oleh Satgas. Ini ancaman serius terhadap hak berkumpul, berekspresi, bahkan berorganisasi,” ucapnya.

Ahirudin bahkan mempertanyakan motif di balik pembentukan Satgas ini. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak dikontrol justru bisa menjelma menjadi bentuk baru dari premanisme, namun dalam balutan legalitas dan seragam resmi.

“Kita butuh penegakan hukum, tapi bukan dengan menciptakan ketakutan baru. Demokrasi menuntut keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan,” pungkasnya.

Melalui pernyataan-pernyataannya, Ahirudin Yunus menunjukkan bahwa keberanian untuk bersuara kritis adalah bagian penting dari demokrasi. Di tengah gemuruh upaya pemberantasan premanisme, suara seperti inilah yang mengingatkan: keamanan tak boleh lahir dari rasa takut, tapi dari keadilan dan keterbukaan. (Eldy)
Baca Juga :  Polsek Pasirwangi Cek Bencana Tanah Longsor

Berita Terkait

Dari Garut Menuju Jambore Nasional, Ayi Suryana Dorong Pramuka Jadi Generasi Tangguh dan Berkarakter
PC Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Garut: Jangan Biarkan Tramadol Merusak Generasi Muda, Aparat Harus Bertindak Tanpa Kompromi
Tak Ada Kompromi! DPD BARKIN Desak Pemkab Garut Tindak Tegas Peredaran Tramadol dan Usut Tuntas Dugaan Pelindung di Baliknya
Anniversary ke-33 XTC Indonesia Garut Jadi Titik Awal Penguatan Organisasi dan Kepedulian Sosial
“Anniversary ke-33 XTC Indonesia Garut Jadi Momentum Perkuat Silaturahmi, dan Kontribusi Sosial”
KNPI Garut Dorong Revitalisasi Hutan Kota Kerkop, Siapkan Program Lingkungan di 42 Kecamatan
Silaturahmi MW KAHMI Jawa Barat, MD KAHMI Garut Nyatakan Dukungan ke Suprih Rozikin, SH., MH
Aksi Sosial Warnai Harlah KNPI ke-53, Agil Syahrizal: Kolaborasi Wujud Nyata Pemuda Peduli dan Berdampak
Berita ini 85 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 27 Juli 2026 - 11:21 WIB

Dari Garut Menuju Jambore Nasional, Ayi Suryana Dorong Pramuka Jadi Generasi Tangguh dan Berkarakter

Minggu, 26 Juli 2026 - 20:52 WIB

PC Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Garut: Jangan Biarkan Tramadol Merusak Generasi Muda, Aparat Harus Bertindak Tanpa Kompromi

Minggu, 26 Juli 2026 - 19:41 WIB

Tak Ada Kompromi! DPD BARKIN Desak Pemkab Garut Tindak Tegas Peredaran Tramadol dan Usut Tuntas Dugaan Pelindung di Baliknya

Minggu, 26 Juli 2026 - 10:38 WIB

Anniversary ke-33 XTC Indonesia Garut Jadi Titik Awal Penguatan Organisasi dan Kepedulian Sosial

Sabtu, 25 Juli 2026 - 16:23 WIB

“Anniversary ke-33 XTC Indonesia Garut Jadi Momentum Perkuat Silaturahmi, dan Kontribusi Sosial”

Berita Terbaru