Ahirudin Yunus Soroti Satgas Premanisme: Ketertiban Tak Boleh Mengorbankan Kebebasan

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 29 April 2025 - 17:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut,Nusaharianmedia.com – Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Premanisme di Kabupaten Garut melalui Surat Keputusan Bupati Garut Nomor 100.3.3.3/Kep.106-BKBP/2025 dan mengacu pada kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, memicu perdebatan publik yang tajam. Di balik tujuan menciptakan rasa aman, kebijakan ini dinilai mengandung potensi pelanggaran terhadap prinsip hak asasi manusia dan kebebasan sipil.

Ahirudin Yunus, Aktivis Muda Garut, muncul sebagai salah satu suara kritis terhadap keberadaan Satgas tersebut. Dalam wawancara khusus pada Selasa (29/04/2025), ia menegaskan bahwa pembentukan Satgas memang sah secara administratif, namun belum tentu adil secara sosial.

“Regulasinya ada, tapi di mana transparansi dan akuntabilitasnya? Kita bicara soal keadilan sosial, bukan hanya legalitas semata,” ujarnya.

Ahirudin menyoroti ketidakadaan mekanisme pengawasan masyarakat terhadap kinerja Satgas. Ia menyebut ini sebagai celah besar yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang.

“Tanpa saluran kontrol publik, kekuasaan bisa berubah menjadi alat represi. Ini berbahaya, karena bisa mengancam kebebasan sipil,” tegasnya.

Ia juga menyoroti proses pembentukan Satgas yang menurutnya minim partisipasi publik. Ketiadaan ruang dialog antara pemerintah dan warga dalam perumusan kebijakan disebutnya sebagai bentuk eksklusi terhadap masyarakat.

“Jika masyarakat tidak dilibatkan dalam kebijakan yang langsung menyentuh kehidupan mereka, maka siapa yang menjamin kepentingan rakyat benar-benar diutamakan?” tanya Ahirudin.

Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa definisi “premanisme” yang tidak jelas bisa membuka ruang tafsir yang liar dan sewenang-wenang.

“Siapa pun bisa dicap preman hanya karena dianggap mengganggu ketertiban oleh Satgas. Ini ancaman serius terhadap hak berkumpul, berekspresi, bahkan berorganisasi,” ucapnya.

Ahirudin bahkan mempertanyakan motif di balik pembentukan Satgas ini. Ia mengingatkan bahwa kekuasaan yang tidak dikontrol justru bisa menjelma menjadi bentuk baru dari premanisme, namun dalam balutan legalitas dan seragam resmi.

“Kita butuh penegakan hukum, tapi bukan dengan menciptakan ketakutan baru. Demokrasi menuntut keseimbangan antara ketertiban dan kebebasan,” pungkasnya.

Melalui pernyataan-pernyataannya, Ahirudin Yunus menunjukkan bahwa keberanian untuk bersuara kritis adalah bagian penting dari demokrasi. Di tengah gemuruh upaya pemberantasan premanisme, suara seperti inilah yang mengingatkan: keamanan tak boleh lahir dari rasa takut, tapi dari keadilan dan keterbukaan. (Eldy)
Baca Juga :  Wawan Gunawan Tegaskan Komitmen Integritas dan Profesionalisme dalam Pemerintahan Desa Sukabakti

Berita Terkait

Anggota DPRD Garut H. Erwin Hamdani Soroti Retribusi Parkir Turun, Dorong Digitalisasi hingga Kerja Sama dengan Pemprov Jabar
DPPKBPPPA Garut Terima Konsolidasi KNPI, Bahas Kesehatan Mental dan Rumah Ramah Bercerita
ABAG Desak Tramadol Ditangani Serius, Ayi Suryana Tegaskan DPRD Kawal Lewat Fungsi Pengawasan dan Telusuri Pemasok
Ketua PA GMNI Bung Kalam Ucapkan Selamat kepada Abdusy Syakur Amin, Dorong Golkar Garut Jadi Partai Modern dan Transformatif
Strategi Baru Dongkrak PAD, Bapenda Garut Hadirkan Split Payment dan Libatkan Konsumen Lewat Inovasi UAS
Dorong Pertumbuhan CASA, BRI BO Cibadak Beri Penghargaan kepada Dua Agen BRILink
Gerilya Para Pemburu Kursi Sekda Garut: Manuver Senyap Kandidat Pengganti Nurdin Yana Mulai Terendus
Inovasi Garut Mulai Dilirik Daerah Lain, Split Payment Bapenda Jadi Perhatian Komisi III DPRD Kota Tangerang
Berita ini 86 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 22:39 WIB

Anggota DPRD Garut H. Erwin Hamdani Soroti Retribusi Parkir Turun, Dorong Digitalisasi hingga Kerja Sama dengan Pemprov Jabar

Senin, 21 September 2026 - 22:34 WIB

DPPKBPPPA Garut Terima Konsolidasi KNPI, Bahas Kesehatan Mental dan Rumah Ramah Bercerita

Senin, 21 September 2026 - 22:04 WIB

ABAG Desak Tramadol Ditangani Serius, Ayi Suryana Tegaskan DPRD Kawal Lewat Fungsi Pengawasan dan Telusuri Pemasok

Senin, 21 September 2026 - 18:33 WIB

Ketua PA GMNI Bung Kalam Ucapkan Selamat kepada Abdusy Syakur Amin, Dorong Golkar Garut Jadi Partai Modern dan Transformatif

Jumat, 18 September 2026 - 20:49 WIB

Strategi Baru Dongkrak PAD, Bapenda Garut Hadirkan Split Payment dan Libatkan Konsumen Lewat Inovasi UAS

Berita Terbaru