Banyak pihak menilai kehadiran MPP Garut merupakan langkah maju. Gedung yang menaungi berbagai instansi pelayanan dalam satu atap ini memudahkan warga dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan, dokumen kependudukan, pajak, hingga layanan ketenagakerjaan.Beberapa pelaku usaha bahkan menyebut MPP sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Namun di balik semua pujian terhadap kemegahan gedung dan canggihnya sistem pelayanan yang ditawarkan, muncul persoalan mendasar yang seolah terabaikan: aspek keselamatan publik.
Selokan Terbuka di Depan Gedung Jadi Sorotan
Di depan gedung MPP yang tampak elegan dari luar, terdapat sebuah selokan kecil yang dibiarkan terbuka tanpa pagar pengaman. Kondisi ini menjadi perhatian sejumlah warga yang rutin melintasi kawasan tersebut.
Minimnya antisipasi keselamatan dianggap mencederai semangat pelayanan publik yang idealnya tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga aman dan ramah bagi semua kalangan.
“Gedungnya bagus, sistemnya digital, pelayanannya cepat. Tapi kenapa hal sekrusial pagar pengaman di selokan saja dilupakan? Apalagi di tempat umum seperti ini,” ungkap Dendi (45), warga Kecamatan Tarogong Kidul yang setiap hari melintasi lokasi tersebut.
Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Lokasi MPP yang cukup ramai dikunjungi warga dari berbagai usia, termasuk anak-anak dan lansia, membuat keberadaan selokan terbuka itu menjadi potensi bahaya nyata, terutama saat hujan deras atau malam hari dengan pencahayaan terbatas. Potensi kecelakaan seperti terpeleset atau jatuh ke dalam selokan bisa terjadi kapan saja.
Aktivis: “Ini Cermin Perencanaan yang Cacat”
Sejumlah aktivis dan pengamat kebijakan publik ikut angkat suara. Salah satunya, Asep Mulyana (Asmul) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Gapermas, dirinya menyebutkan bahwa pembangunan fasilitas publik seharusnya berangkat dari pendekatan yang holistik dan menyeluruh.
“Pemerintah harus sadar bahwa membangun gedung pelayanan bukan hanya soal teknologi atau kemewahan tampilan fisik. Keamanan dan kenyamanan pengunjung adalah bagian dari pelayanan itu sendiri. Kalau pagar pengaman saja tidak ada, ini cermin dari perencanaan yang cacat,” tegas Asep.
Ia juga mempertanyakan proses pengawasan proyek serta kelengkapan audit keselamatan dari pihak Dinas Pekerjaan Umum maupun instansi teknis lainnya sebelum gedung tersebut mulai difungsikan.
Desakan Agar Pemkab Bertindak Cepat
Desakan agar Pemerintah Kabupaten Garut segera menindaklanjuti masalah ini pun semakin menguat. Sejumlah warganet bahkan mulai membagikan foto-foto selokan terbuka tersebut di media sosial, menyertai kritik terhadap kualitas pembangunan yang dinilai tidak tuntas.
“Jangan sampai kita menunggu ada korban dulu baru sibuk memasang pagar,” ujar Nani, seorang ibu rumah tangga yang khawatir dengan keselamatan anak-anaknya saat berkunjung ke MPP.
Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Dinas PUPR, Dinas Perumahan dan Permukiman, maupun pengelola MPP Garut terkait langkah perbaikan atau penambahan pengaman di area tersebut.
MPP Sebagai Simbol, Tapi Juga Ujian
Kisah ini menjadi semacam ironi dalam perjalanan reformasi pelayanan publik di Garut. MPP yang semestinya menjadi simbol kemajuan, justru menyisakan persoalan elementer yang bisa berdampak besar pada keselamatan masyarakat.
Pemerintah daerah (Pemda) Garut didorong untuk tidak hanya fokus pada pencitraan atau sekadar memenuhi indikator kinerja formal, tetapi juga memastikan bahwa semua aspek, sekecil apa pun, telah direncanakan dan dieksekusi dengan matang demi keselamatan dan kenyamanan warga.
Publik kini menanti: apakah Pemkab Garut akan segera merespons secara konkret, atau membiarkan masalah ini menjadi catatan buruk dalam sejarah layanan publik yang baru dimulai? (Red)
