Ketua Relawan Baraya Putri, Aden Aang, menegaskan dukungannya terhadap komitmen Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin menjauhkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari intervensi politik praktis.
“Kami sepakat dengan gagasan Pak Gubernur. Jangan ada lagi jabatan di BUMD yang dijadikan hadiah politik untuk tim sukses,” ujar Aden menanggapi seleksi direksi baru PDAM pasca pencopotan tiga pejabat sebelumnya. Sabtu, (24/05/2025).
Aden mengingatkan, tim seleksi yang dibentuk Pemkab Garut harus menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab secara moral terhadap publik, khususnya kepada Syakur-Putri sebagai kepala daerah terpilih.
“Ini bagian dari upaya menjaga integritas pemerintahan Syakur-Putri. Kita semua punya tanggung jawab moral agar roda pemerintahan berjalan baik, termasuk dalam pengisian direksi PDAM,” katanya.
Ia menyoroti kerawanan jabatan direksi BUMD terhadap pengaruh politik dan meminta agar Syakur-Putri belajar dari pengalaman masa lalu yang dinilainya sarat praktik politik balas budi.
“Jangan sampai pengelolaan PDAM yang memegang hajat hidup masyarakat justru dikendalikan oleh orang-orang yang tak punya kapasitas tapi hanya karena jasa politik,” tegasnya.
Sebagai warga Bayongbong dan pengasuh Ponpes Najaahan, Aden turut menyinggung minimnya dampak keberadaan PDAM di wilayahnya meski sumber mata air terbesar berada di sana.
“Mata air utama PDAM ada di Bayongbong, tapi masyarakat kami tak merasakan manfaat maksimal. Ini jadi catatan penting untuk direksi yang baru nanti,” ujarnya. (DIX)
