Kegiatan ini dihadiri puluhan perangkat desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Garut, dengan semangat untuk merumuskan agenda besar organisasi dalam meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan perangkat desa.
Muskerda ini menjadi forum strategis untuk menyatukan pemikiran, menyusun rencana kerja jangka pendek dan menengah, serta memperkuat posisi perangkat desa dalam sistem pemerintahan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Dibuka oleh Pemkab: Seruan Penguatan Sinergi dan SDM
Kegiatan secara resmi dibuka oleh Asisten Daerah I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Kabupaten Garut, Bambang Hafidz. Dalam sambutannya, Bambang menekankan pentingnya sinergi antara PPDI dan pemerintah daerah sebagai mitra strategis dalam pembangunan desa.
“Keberhasilan program sangat ditentukan oleh semangat dan partisipasi bapak-ibu di desa. Perangkat desa memiliki peran vital dalam mendukung kepala desa menjalankan roda pemerintahan,” tegas Bambang.
Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia perangkat desa, agar mampu menjawab tantangan zaman dan menjalankan pelayanan publik dengan lebih profesional.
Muskerda: Ajang Konsolidasi Gagasan dan Program Kerja
Ketua PPDI Kabupaten Garut, Muslim Syafaat, dalam laporannya menyampaikan bahwa Muskerda ini diikuti oleh 42 peserta yang merupakan perwakilan dari kecamatan-kecamatan di Garut. Namun, karena kondisi cuaca hujan, beberapa kecamatan diperkirakan 3 sampai 4 wilayah tidak dapat mengirimkan delegasi.
Menurut Muslim, Muskerda ini merupakan puncak dari serangkaian planning session atau sidang perencanaan yang telah digelar sebelumnya untuk menjaring aspirasi dan gagasan dari para perangkat desa.
Dalam forum ini, seluruh masukan tersebut dikompilasi dan dibahas secara komprehensif guna menghasilkan rumusan program kerja yang realistis, aplikatif, dan berpihak pada kebutuhan riil di lapangan.
“Program yang kami rumuskan bukan milik saya atau satu-dua orang, melainkan milik bersama. Ini adalah wadah perjuangan dan pengabdian kita semua sebagai perangkat desa,” ujar Muslim.
Isu Sentral: Ketidakjelasan Status dan Minimnya Kesejahteraan
Salah satu topik utama yang menjadi perhatian serius dalam Muskerda adalah permasalahan kesejahteraan perangkat desa. Hingga saat ini, masih banyak perangkat desa di Garut yang mengalami ketidakpastian status kepegawaian. Padahal, sesuai regulasi dalam UU Desa, posisi mereka setara dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) golongan II.
Namun realitas di lapangan berkata lain. Banyak perangkat desa yang hanya menerima honor atau gaji yang jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR), tanpa adanya kejelasan mengenai tunjangan, jaminan kesehatan, atau kepastian karier.
PPDI Garut memandang hal ini sebagai masalah fundamental yang harus segera ditindaklanjuti secara serius. Dalam forum Muskerda, aspirasi ini disampaikan langsung kepada pihak dinas dan pejabat Pemkab Garut yang hadir.
“Kalau kita mau bicara pelayanan publik yang profesional, maka kita juga harus berbicara tentang penghargaan dan kesejahteraan bagi pelaku pelayanan publik itu sendiri, yaitu perangkat desa,” tegas salah satu peserta dari wilayah selatan Garut.
Komitmen Advokasi dan Arah Gerak PPDI ke Depan
Dalam Muskerda tersebut, disepakati bahwa PPDI Kabupaten Garut akan memprioritaskan beberapa langkah strategis sebagai tindak lanjut:
1. Melakukan advokasi kebijakan secara sistematis kepada pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Garut, guna mendorong perbaikan status dan peningkatan penghasilan perangkat desa.
2. Membangun sinergi dengan instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Kepegawaian Daerah (BKD), dan Inspektorat.
3. Mengadakan pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM perangkat desa secara berkala, agar mampu menjalankan administrasi desa yang modern dan transparan.
4. Menguatkan struktur organisasi PPDI di tingkat kecamatan dan desa, sehingga suara perangkat desa bisa lebih terorganisir dan solid.
Ketua PPDI Muslim Syafaat juga mengingatkan pentingnya kesadaran kolektif dalam membangun organisasi. Ia mengajak seluruh perangkat desa untuk menjadikan PPDI sebagai rumah besar perjuangan, bukan sekadar simbol atau organisasi formalitas.
“Tanpa kekompakan, kita hanya akan jadi kumpulan individu yang tidak punya daya tawar. Tapi dengan bersatu, kita bisa memperjuangkan hak dan martabat perangkat desa dengan cara yang elegan dan bermartabat,” tegas Muslim.
Muskerda Sebagai Titik Awal, Bukan Akhir
Muskerda PPDI Kabupaten Garut 2025 ini menandai awal dari babak baru perjuangan kolektif para perangkat desa di Garut. Dengan semangat kebersamaan, konsolidasi, dan perjuangan, PPDI Garut optimis mampu mendorong perubahan nyata di tingkat desa.
Meski banyak tantangan di depan, Muskerda ini menunjukkan bahwa perangkat desa bukan hanya pelengkap dalam struktur pemerintahan desa, melainkan aktor utama dalam menggerakkan roda pembangunan dari bawah. (Red)
