Kasus Kekerasan Seksual Disabilitas, Anggota DPRD Garut Yudha Puja Turnawan Tegaskan Negara Harus Hadir Lindungi Hak-Hak Korban

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 26 Agustus 2025 - 14:55 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com Kasus memilukan menimpa Ibu Neni (40), perempuan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara asal Kampung Cangkuang, Desa Cipicung, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut. Ia kini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit setelah mengalami kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab.

 

Ibu Neni yang belum pernah menikah tinggal bersama ayahnya, Abah Erlangga, yang sudah renta dan pikun, serta adiknya, Ibu Irna, yang juga seorang penyandang disabilitas intelektual. Mereka hidup dalam kondisi serba terbatas di sebuah rumah yang tidak layak huni, bersama anak Irna bernama Risman yang baru berusia tiga tahun.

 

Pada Senin (25/8/2025), sejumlah pihak menengok langsung keluarga tersebut, di antaranya Anggota DPRD Garut Yudha Puja Turnawan, Kabid Perlindungan Anak Linlin, Kabid Pemberdayaan Perempuan Iriyani, Kepala UPTD PPA Santi, Camat Banyuresmi Heri Hermawan, serta Kepala Desa Cipicung Uban Setiawan. Mereka juga bersilaturahmi dengan warga sekitar, termasuk Ibu Eka, tetangga yang selama ini setia membantu keluarga penyandang disabilitas itu.

Baca Juga :  PC Pemuda Muslimin Indonesia Kabupaten Garut: Jangan Biarkan Tramadol Merusak Generasi Muda, Aparat Harus Bertindak Tanpa Kompromi

 

Yudha Puja Turnawan menegaskan bahwa kasus ini harus ditangani secara serius oleh Pemkab Garut bersama aparat penegak hukum. Ia menyoroti pentingnya assessment komprehensif, baik terhadap korban maupun keluarga yang tergolong miskin ekstrem.

 

“Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), penyandang disabilitas mendapat perlindungan khusus. Keterangan mereka tetap memiliki kekuatan hukum yang sama, sebagaimana termuat dalam Pasal 24 ayat 4 UU TPKS. Jadi semua pihak wajib mendengarkan keterangan saksi penghuni rumah korban,” ujar Yudha.

 

 

Ia juga mendorong agar Abah Erlangga dirawat di griya lansia, sementara Risman mendapatkan pendampingan tumbuh kembang, mengingat sejak lahir ia besar dalam lingkungan yang penuh keterbatasan.

Baca Juga :  Ketua KONI Subhan Rohmansyah Resmi Membuka Kejuaraan, Atlet Muda Siap Bertanding Di POPDA–Porprov

 

Selain itu, Pemkab Garut diminta menyediakan SDM pendamping dan fasilitas pemulihan trauma bagi korban. Bila aparat penegak hukum berhasil mengungkap pelaku, pendampingan hukum untuk korban juga harus dijamin.

 

Yudha menekankan bahwa masyarakat tidak boleh diam terhadap kasus kekerasan seksual, terlebih jika korbannya adalah penyandang disabilitas.

 

“Kita harus speak up membela hak-hak mereka. Jangan sampai kita permisif, karena jika kita menutup mata, predator seksual akan semakin berani. Ibu Neni tak bisa bersuara memperjuangkan keadilan, maka kita yang harus bersuara,” tegasnya.

 

Ia juga berharap Kementerian Sosial RI dapat memberikan bantuan Rumah Sejahtera Terpadu untuk keluarga Ibu Neni, agar mereka memiliki tempat tinggal yang layak dan mendapat perlindungan yang lebih baik. (Hil)

 

 

Berita Terkait

Menakar Efektivitas Kapolres Baru: Mengapa Razia Miras dan Obat Keras di Garut Selalu Kandas di Permukaan?
Bukan Sekadar Surat Edaran, Ketua DPRD Garut Aris Munandar Dorong Perbup Jam Malam Anak demi Perlindungan Anak
Golkar Garut Peringati HUT ke-50 Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia dengan Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim
Bangun Budaya Berkendara Aman Sejak Dini, inDrive Tuntaskan “Drive Your Future” di SMKN 2 Garut
Perkuat Perlindungan Generasi Muda, Kapolres Garut Bersinergi dengan DPRD Dorong Penguatan Regulasi Jam Malam Anak
Jalan Pembangunan hingga Ahmad Yani Diusulkan Jadi Jalan Provinsi, PUPR Garut Masih Kaji Status dan Konektivitas
Dugaan Pengondisian Lelang Garut Market City, Oknum Dinas Indag Disorot, Pengusaha Lokal Desak Transparansi
DPD KNPI Garut Kawal Hasil Musrenbang Pemuda 2027, Dorong BAPPEDA Wujudkan Kebijakan Pro Muda
Berita ini 33 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 13:43 WIB

Menakar Efektivitas Kapolres Baru: Mengapa Razia Miras dan Obat Keras di Garut Selalu Kandas di Permukaan?

Sabtu, 8 Agustus 2026 - 11:16 WIB

Bukan Sekadar Surat Edaran, Ketua DPRD Garut Aris Munandar Dorong Perbup Jam Malam Anak demi Perlindungan Anak

Jumat, 7 Agustus 2026 - 23:57 WIB

Golkar Garut Peringati HUT ke-50 Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia dengan Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim

Jumat, 7 Agustus 2026 - 19:42 WIB

Bangun Budaya Berkendara Aman Sejak Dini, inDrive Tuntaskan “Drive Your Future” di SMKN 2 Garut

Jumat, 7 Agustus 2026 - 11:50 WIB

Perkuat Perlindungan Generasi Muda, Kapolres Garut Bersinergi dengan DPRD Dorong Penguatan Regulasi Jam Malam Anak

Berita Terbaru