Rumah Reyot Milik Warga Karangsari, Tamparan Keras bagi Pemkab Garut dan Para Pejabat yang Hidup di Atas Tunjangan

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 15 September 2025 - 09:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com 15/09/2025— Potret memilukan kembali tersingkap di Kabupaten Garut. Sebuah rumah reyot milik Bapak Hadi, warga Kampung Ciboleraang RT 01 RW 07, Desa Karangsari, Kecamatan Karangpawitan, berdiri memprihatinkan. Atap bocor, dinding lapuk, lantai tanah, dan kondisi serba terbatas menjadi gambaran nyata bagaimana rakyat kecil masih dibiarkan hidup di bawah garis kemanusiaan.

 

Ironisnya, meski sudah ada pendataan dari pihak desa, bantuan tak kunjung datang. Janji manis program pemerintah seperti Rutilahu hanya terdengar sebagai jargon politik tanpa aksi nyata. Sementara itu, pejabat daerah dan para anggota dewan asyik menikmati tunjangan rumah, kendaraan dinas, dan fasilitas mewah yang dibiayai dari keringat rakyat.

Baca Juga :  Kasdim 0611 Gandeng Pemkab Garut untuk Penanganan Cepat Pasca Banjir di Desa Haurpanggung

 

Di tengah rakyat kecil berjuang bertahan hidup di rumah hampir roboh, para wakil rakyat justru berlomba menambah anggaran tunjangan dan sibuk bersandiwara di ruang rapat. Inilah wajah ketimpangan yang begitu telanjang: rakyat sengsara, pejabat foya-foya.

 

“Pernah ada pendataan, tapi sampai sekarang tidak ada tindak lanjut. Kami hanya bisa pasrah,” ucap salah satu anggota keluarga, dengan nada getir yang seakan mewakili suara ribuan warga miskin Garut lainnya.

Baca Juga :  Aktivis Muda Garut Soroti Dugaan Monopoli Proyek “G.1”, Desak Transparansi dan Klarifikasi Terbuka

 

Kondisi ini bukan hanya tamparan keras bagi Pemkab Garut, tetapi juga tamparan bagi seluruh pejabat dan anggota dewan yang selama ini hanya pandai berbicara soal kesejahteraan rakyat, tapi gagal menghadirkan solusi nyata. Rumah layak huni bukanlah kemewahan, melainkan hak dasar warga negara.

 

Sudah saatnya pemerintah berhenti membanggakan data fiktif dan seremoni penuh pencitraan. Selama rumah reyot seperti milik Bapak Hadi masih berdiri di Garut, maka selama itu pula Pemkab Garut dan para pejabatnya patut dicap gagal total dalam mengemban amanah rakyat. (Red)

 

Berita Terkait

Kasus Potong Rambut Siswi SMKN 2 Garut, DPPKBPPPA Berikan Pendampingan Psikologis dan Trauma Healing
FKDT Garut Buka Suara soal Dugaan Pungli, Biaya di Atas Rp25 Ribu Disebut Hasil Musyawarah Wali Murid
PJU Jalan Guntur Padam, Aktivis prodem Dadang Celi kritisi Kinerja Dishub Garut
Kajian Hukum Pencalonan Ketua DPD Golkar Garut: Diskresi Dinilai Konstitusional, Namun Picu Perdebatan Internal
Perumda Tirta Intan Optimalkan Layanan, Siap Perluas Akses Air Bersih di Garut
“4 Bulan Tanpa Tindakan, Wildan Doggar Bongkar Buruknya Respons PLN”
Hardiknas 2026: Ketua DPRD Garut Aris Munandar Pastikan Pengisian Kepala Sekolah Segera Tuntas
Cegah Cyberbullying, DPPKBPPPA Garut Gaungkan Bela Negara Digital dan Peran Orang Tua
Berita ini 73 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 Mei 2026 - 22:01 WIB

Kasus Potong Rambut Siswi SMKN 2 Garut, DPPKBPPPA Berikan Pendampingan Psikologis dan Trauma Healing

Kamis, 7 Mei 2026 - 12:59 WIB

FKDT Garut Buka Suara soal Dugaan Pungli, Biaya di Atas Rp25 Ribu Disebut Hasil Musyawarah Wali Murid

Rabu, 6 Mei 2026 - 18:59 WIB

PJU Jalan Guntur Padam, Aktivis prodem Dadang Celi kritisi Kinerja Dishub Garut

Selasa, 5 Mei 2026 - 15:12 WIB

Kajian Hukum Pencalonan Ketua DPD Golkar Garut: Diskresi Dinilai Konstitusional, Namun Picu Perdebatan Internal

Minggu, 3 Mei 2026 - 20:29 WIB

“4 Bulan Tanpa Tindakan, Wildan Doggar Bongkar Buruknya Respons PLN”

Berita Terbaru