Nusaharianmedia.com — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dede Kusdinar, SE., melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Aula Desa Jayaraga, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, pada Jumat (21/11/2025). Kegiatan ini dihadiri para pengurus Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dari tiga kecamatan, yaitu Karangpawitan, Tarogong Kidul, dan Cilawu.
Dalam kesempatan tersebut, Dede Kusdinar menegaskan bahwa fungsi pengawasan DPRD merupakan instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, transparan, serta sesuai regulasi. Ia menekankan bahwa kepala desa beserta perangkatnya adalah garda terdepan pelayanan publik sehingga perlu dilibatkan dalam proses evaluasi program pemerintahan.
“Kami ingin memastikan bahwa kebijakan, anggaran, dan program yang digulirkan pemerintah provinsi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Karena itu, masukan dari para kepala desa dan APDESI sangat dibutuhkan,” ujar Dede.
Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengawasi jalannya program pemerintahan daerah serta penggunaan anggaran pada tahun berjalan. Kehadiran APDESI dan unsur pemerintahan desa memperkuat dialog pengawasan agar lebih komprehensif dan menyentuh kebutuhan masyarakat di tingkat desa.
Dede Kusdinar menekankan bahwa pengawasan tidak hanya menilai pelaksanaan program, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
“Pengawasan ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat. Melalui dialog dengan pemerintah desa, kader pemberdayaan, dan masyarakat, kami ingin memastikan bahwa program pemerintah terlaksana secara efektif, transparan, dan memberikan manfaat optimal,” tegasnya.
Salah satu isu strategis yang turut dibahas adalah Program Koperasi Merah Putih, sebuah inisiatif pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk memperkuat kemandirian desa melalui pengembangan koperasi produktif. Dede menilai program tersebut sebagai peluang besar dalam memperkuat ekonomi lokal serta meningkatkan pendapatan warga.
“Koperasi Merah Putih harus menjadi gerakan bersama. Pemerintah desa, kader PKK, dan elemen masyarakat dapat memanfaatkannya untuk memperkuat ekonomi keluarga dan membuka peluang usaha yang lebih luas,” ungkapnya.
Harapan APDESI: Sinergi Program dan Penguatan Kapasitas Aparatur Desa
Dalam sesi dialog, perwakilan APDESI dari tiga kecamatan menyampaikan sejumlah harapan kepada Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat. Mereka menekankan pentingnya:
Sinkronisasi program antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa agar tidak tumpang tindih dan lebih mudah diimplementasikan.
Penguatan kapasitas aparatur desa, khususnya dalam hal administrasi keuangan, teknologi informasi, dan pelayanan publik.
Dukungan berkelanjutan untuk program pemberdayaan masyarakat, termasuk fasilitasi pelatihan dan pendampingan terkait Koperasi Merah Putih.
Peningkatan komunikasi kebijakan, agar desa mendapat informasi lebih cepat dan jelas terkait setiap program yang wajib mereka tindak lanjuti.
“Kami berharap pemerintah provinsi bisa lebih membuka ruang koordinasi dan memastikan program-programnya mudah diakses dan dilaksanakan oleh desa,” ujar salah satu perwakilan APDESI dalam forum tersebut.
Tanggapan Langsung Dede Kusdinar: Siap Kawal Aspirasi Desa
Menanggapi harapan tersebut, Dede Kusdinar secara langsung menyatakan komitmennya untuk mengawal aspirasi APDESI dan perangkat desa dalam proses pengawasan serta dalam pembahasan program pemerintah provinsi.
“Semua masukan dari para kepala desa ini sangat penting. Saya pastikan seluruh aspirasi yang disampaikan hari ini akan kami bawa ke DPRD dan dijadikan catatan resmi dalam laporan pengawasan. Kami ingin desa mendapatkan dukungan yang memadai agar bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegas Dede.
Ia juga menambahkan bahwa DPRD akan mendorong pemerintah provinsi agar lebih responsif terhadap kebutuhan desa, termasuk dalam penyediaan pelatihan, pendampingan teknis, hingga alokasi program yang lebih tepat sasaran.
“Saya ingin desa tidak hanya menjadi pelaksana kebijakan, tetapi juga menjadi penentu arah pembangunan melalui masukan-masukannya. Itu sebabnya penguatan kapasitas aparatur desa akan kami dorong terus,” ujarnya.
Kegiatan berlangsung dalam suasana kondusif dan konstruktif. Dede Kusdinar menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah desa, PKK, dan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif serta pembangunan daerah yang berkelanjutan. (Hilman)
