Forum Pemerhati Lingkungan Garut Kritik Absennya Bupati di Forum Audiensi Lingkungan

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 2 Februari 2026 - 15:05 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com – Komisi II DPRD Kabupaten Garut menggelar audiensi bersama Forum Pemerhati Lingkungan Garut yang diterima langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Garut, Suprih Rozikin, SH, MH, didampingi anggota Komisi II Dadan Wadiansyah, S.Ip,. dan H. Imat Rohimat, S.Ip., M.M. Audiensi tersebut membahas tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSL/CSR) serta lemahnya implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Garut.

 

Dalam audiensi tersebut, Tedi Sutardi selaku perwakilan Forum Pemerhati Lingkungan Garut menyampaikan bahwa audiensi ini merupakan hasil kajian mendalam berbasis teori hukum dan regulasi yang berlaku, khususnya terkait tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Audiensi ini adalah bagian dari kajian pemerhati lingkungan mengenai tanggung jawab perusahaan atau TJSL. Di sini jelas ada regulasi pemerintahan daerah yang seharusnya menjawab capaian pendapatan daerah Kabupaten Garut. Secara global, CSR itu bisa dihitung,” ujar Tedi.

 

Tedi menyayangkan ketidakhadiran sejumlah pihak penting dalam audiensi tersebut, baik dari unsur SKPD terkait maupun Kepala Daerah. Ia menyoroti absennya Bupati Garut dalam setiap pembahasan audiensi lingkungan.

 

“Sangat kami herankan, Bupati Garut hampir tidak pernah hadir dalam audiensi yang membahas isu lingkungan. Padahal dalam Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sudah ditegaskan bahwa Kabupaten Garut merupakan kawasan konservasi yang memiliki fungsi perlindungan,” tegasnya.

Baca Juga :  Hardiknas 2026: Ketua DPRD Garut Aris Munandar Pastikan Pengisian Kepala Sekolah Segera Tuntas

 

Ia menjelaskan bahwa dalam regulasi tersebut juga terdapat pasal yang menyebutkan adanya tanggung jawab setiap pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, forum pemerhati lingkungan merasa memiliki hak dan kewajiban untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan tata ruang dan lingkungan.

 

Lebih lanjut, Tedi memaparkan potensi pendapatan daerah dari sektor pariwisata yang dinilai belum diimbangi dengan tanggung jawab lingkungan. Berdasarkan data yang disampaikannya, PAD dari sektor wisata Kabupaten Garut tercatat sekitar Rp54 miliar per tahun. Jika dihitung secara global, pendapatan perusahaan wisata di Garut diperkirakan mencapai Rp408 miliar per tahun.

 

“Jika mengacu pada ketentuan CSR, seharusnya ada sekitar Rp9,8 miliar dana CSR yang bisa dikelola. Namun faktanya, tanggung jawab terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih sangat minim. Menurut Dinas Lingkungan Hidup, RTH baru mencapai 19 persen, padahal kewajiban pemerintah daerah adalah 30 persen dari luas kota,” jelasnya.

 

Selain itu, Tedi menegaskan bahwa perusahaan juga memiliki kewajiban menyediakan RTH privat sebesar 20 persen dan RTH publik 10 persen. Namun realisasi di lapangan dinilai masih jauh dari ketentuan.

Baca Juga :  Syam Yousef Djojo, SH., MH Apresiasi Mediasi Bupati, Tegaskan Redistribusi Lahan Eks PT Condong Wajib Patuhi Prinsip Hukum Agraria

 

Menurutnya, kondisi ini seharusnya menjadi momentum evaluasi kebijakan Bupati Garut dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan pembangunan daerah. Ia menilai ketidakhadiran kepala daerah dalam forum strategis seperti audiensi lingkungan justru memperlemah upaya perlindungan lingkungan dan optimalisasi PAD.

 

Dalam audiensi tersebut, Forum Pemerhati Lingkungan Garut menyampaikan dua poin permintaan kepada DPRD. Pertama, agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (PJSL/TJSL) dicatat secara resmi dalam notulen rapat. Kedua, mendorong dilaksanakannya rapat lanjutan FGD untuk merencanakan program ke depan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

 

“Kami berharap ke depan ada sinergi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan lembaga. Jangan sampai tindak lanjut hanya melibatkan DPRD, perusahaan, dan instansi tertentu tanpa melibatkan masyarakat,” katanya.

 

Tedi menegaskan bahwa masyarakat dalam konteks ini mencakup berbagai unsur, mulai dari LSM, wartawan, petani, hingga masyarakat umum. Menurutnya, keterlibatan publik sangat penting agar tata ruang sesuai dengan daya dukung, daya tampung, dan fungsi kawasan, sehingga pembangunan berkelanjutan dapat terwujud.

 

“Tujuan akhirnya adalah lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera, sehat, dan pembangunan berjalan berkelanjutan. Untuk itu, kami menegaskan kembali, Bupati Garut seharusnya hadir dalam forum-forum penting seperti ini,” pungkasnya. (Hil)

Berita Terkait

Anggota DPRD Garut H. Erwin Hamdani Soroti Retribusi Parkir Turun, Dorong Digitalisasi hingga Kerja Sama dengan Pemprov Jabar
DPPKBPPPA Garut Terima Konsolidasi KNPI, Bahas Kesehatan Mental dan Rumah Ramah Bercerita
ABAG Desak Tramadol Ditangani Serius, Ayi Suryana Tegaskan DPRD Kawal Lewat Fungsi Pengawasan dan Telusuri Pemasok
Ketua PA GMNI Bung Kalam Ucapkan Selamat kepada Abdusy Syakur Amin, Dorong Golkar Garut Jadi Partai Modern dan Transformatif
Strategi Baru Dongkrak PAD, Bapenda Garut Hadirkan Split Payment dan Libatkan Konsumen Lewat Inovasi UAS
Dorong Pertumbuhan CASA, BRI BO Cibadak Beri Penghargaan kepada Dua Agen BRILink
Gerilya Para Pemburu Kursi Sekda Garut: Manuver Senyap Kandidat Pengganti Nurdin Yana Mulai Terendus
Inovasi Garut Mulai Dilirik Daerah Lain, Split Payment Bapenda Jadi Perhatian Komisi III DPRD Kota Tangerang
Berita ini 106 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 21 September 2026 - 22:39 WIB

Anggota DPRD Garut H. Erwin Hamdani Soroti Retribusi Parkir Turun, Dorong Digitalisasi hingga Kerja Sama dengan Pemprov Jabar

Senin, 21 September 2026 - 22:34 WIB

DPPKBPPPA Garut Terima Konsolidasi KNPI, Bahas Kesehatan Mental dan Rumah Ramah Bercerita

Senin, 21 September 2026 - 22:04 WIB

ABAG Desak Tramadol Ditangani Serius, Ayi Suryana Tegaskan DPRD Kawal Lewat Fungsi Pengawasan dan Telusuri Pemasok

Senin, 21 September 2026 - 18:33 WIB

Ketua PA GMNI Bung Kalam Ucapkan Selamat kepada Abdusy Syakur Amin, Dorong Golkar Garut Jadi Partai Modern dan Transformatif

Jumat, 18 September 2026 - 20:49 WIB

Strategi Baru Dongkrak PAD, Bapenda Garut Hadirkan Split Payment dan Libatkan Konsumen Lewat Inovasi UAS

Berita Terbaru