Nusaharianmedia.com – Aktivis pemerhati kebijakan publik, Ferry Nurdiansyah, melontarkan kritik tajam terhadap sejumlah surat himbauan yang dikeluarkan Kepala Daerah Mandiri (KDM).
Menurutnya, berbagai himbauan tersebut bersifat seremonial, sekadar menjadi konten formalitas, dan tidak memberikan dampak nyata di lapangan.
Ferry menilai banyak instruksi KDM tidak berjalan efektif karena hanya berbentuk seruan tanpa dasar hukum yang kuat. Ia menegaskan bahwa jika pemerintah benar-benar ingin melakukan perubahan, solusinya bukan mengeluarkan himbauan berulang, tetapi membuat regulasi yang mengikat, termasuk Peraturan Daerah (Perda).
“Kalau KDM memang serius, jangan hanya himbauan. Kalau berani, buat Perda. Karena selama ini efeknya nyaris tidak terasa,” tegas Ferry.
Ia mencontohkan himbauan mengenai larangan kegiatan studi tour di sekolah. Meski seruan sudah berulang kali dikeluarkan, faktanya masih banyak sekolah yang tetap melaksanakannya. Hal ini, kata Ferry, membuktikan bahwa himbauan tanpa aturan tegas hanya menjadi dokumen administratif tanpa pelaksanaan.
Selain itu, Ferry menyoroti himbauan terkait Pekan Ibu (Poe Ibu) yang hanya diberlakukan beberapa hari dalam setahun. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak menyentuh akar masalah dan tidak memberikan efek jangka panjang terhadap perlindungan perempuan dan ibu.
Ferry juga menyinggung persoalan kemudahan perpanjangan pajak kendaraan bermotor dengan cukup menggunakan KTP. Dalam kenyataannya, banyak warga masih diminta berkas tambahan yang tidak sesuai dengan imbauan resmi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya konsistensi antara kebijakan dan pelaksanaan teknis di lapangan.
Kritik lainnya ditujukan pada seruan terkait efisiensi anggaran. Ferry menilai seruan tersebut tidak sejalan dengan praktik di lapangan karena masih banyak pejabat yang melakukan kegiatan rapat di hotel-hotel, padahal fasilitas pemerintah sudah tersedia.
Menurut Ferry, pola kebijakan seperti ini hanya memperbesar kesenjangan antara harapan masyarakat dan kinerja birokrasi. Ia menegaskan bahwa himbauan yang tidak didukung aturan hukum dan pengawasan hanya akan menjadi kertas tanpa makna.
“Masyarakat butuh kepastian, bukan sekadar seruan. Kebijakan harus nyata, konsisten, dan tegas agar birokrasi bergerak,” ujarnya.
Dengan kritik ini, Ferry berharap KDM berani mengambil langkah konkret dengan memperkuat regulasi, memperbaiki pengawasan, dan memastikan setiap instruksi pemerintah daerah benar-benar dilaksanakan di lapangan.
