Nusaharianmedia.com 26/08/2025– Direktur Garut Indeks Perubahan Strategis (GIPS), Ade Sudrajat, menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Garut tidak boleh tinggal diam dalam menghadapi dugaan pemotongan bantuan revitalisasi sekolah yang kini tengah diselidiki Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut.
Menurutnya, praktik pemotongan dana pendidikan merupakan kejahatan serius yang merampas hak siswa serta merugikan penyelenggara pendidikan. Karena itu, peran kepemimpinan kepala daerah menjadi kunci dalam membersihkan oknum-oknum yang masih bercokol di Dinas Pendidikan (Disdik) Garut.
“Bupati dan Wakil Bupati Garut harus turun tangan langsung. Jangan hanya menyerahkan pada aparat penegak hukum. Anggaran pendidikan harus dijamin aman, dan oknum di Disdik yang merugikan sekolah harus segera dibersihkan,” tegas Ade Sudrajat, Selasa (26/8/2025).
Reformasi Internal Disdik
Ade menekankan bahwa Kepala Dinas Pendidikan yang baru tidak cukup hanya menjalankan rutinitas birokrasi, melainkan harus berani melakukan reformasi internal. GIPS menilai langkah bersih-bersih oknum merupakan pintu awal mengembalikan kepercayaan publik.
“Kalau Kepala Dinas baru tidak punya nyali menutup ruang permainan anggaran, maka wajah pendidikan Garut akan terus tercoreng. Kami minta Bupati–Wabup mengawal langsung agar Disdik benar-benar bersih,” ujarnya.
Kepastian Hukum dan Transparansi
Selain mendorong Pemkab Garut, Ade juga mengingatkan Kejari Garut agar menuntaskan penyelidikan kasus ini secara transparan dan tidak berhenti pada pemanggilan saksi semata.
“Penegakan hukum harus jelas, siapa pun yang terlibat mesti diproses tanpa pandang bulu. Di sisi lain, Pemkab Garut perlu membuka akses informasi anggaran pendidikan agar sekolah dan masyarakat bisa ikut mengawasi,” jelasnya.
Hak Siswa Tidak Boleh Dirampas
Ade menutup dengan menegaskan bahwa setiap rupiah dari anggaran pendidikan adalah amanat konstitusi untuk generasi muda Garut.
“Hak siswa harus dikembalikan. Tidak boleh ada lagi dana pendidikan yang dipotong untuk kepentingan oknum. Bupati dan Wakil Bupati harus menunjukkan kepemimpinan yang bersih dan berani,” pungkasnya.