Kontroversi Perubahan Status Tanah Wakaf SMA Baitul Hikmah : Upaya Hukum dan Perjuangan Siswa

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 20 Maret 2025 - 16:52 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut,Nusaharianmedia.com – Polemik terkait perubahan status tanah wakaf SMA Baitul Hikmah (YBHM) menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) terus memanas. Sejumlah siswa melakukan aksi di depan sekolah mereka di Jalan Otista, Tarogong, Kabupaten Garut, Jawa Barat menuntut kejelasan dan perlindungan terhadap lembaga pendidikan mereka.

Dengan membawa poster bertuliskan “Sekolah Bukan Bisnis”, “Selamatkan Tanah Wakaf”, dan “Tolong Kami Pak Bupati”, mereka berharap pemerintah turun tangan agar sekolah mereka tidak dibongkar.

Kuasa hukum SMA YBHM, Barokah, S.H., M.H., mengungkapkan keprihatinannya atas permasalahan ini. Ia menegaskan bahwa tanah yang sejak 1976 telah diwakafkan oleh Nazir untuk kepentingan pendidikan kini diduga telah berubah menjadi SHM atas nama individu pada tahun 2021 atau 2022. Menurutnya, hal ini bertentangan dengan ketentuan agama dan Undang-Undang Wakaf, khususnya Pasal 67, yang secara tegas melarang pengalihan, jaminan, atau jual beli tanah wakaf.

“Kami mempertanyakan bagaimana mungkin tanah yang sudah berstatus wakaf bisa beralih menjadi hak milik seseorang. Kami telah menghubungi Tony Yoma, yang disebut-sebut sebagai pemilik SHM atas tanah tersebut, dan meminta klarifikasi mengenai dasar hukumnya,” ujar Barokah. Kamis,(20/03/2025).

Polemik ini pun menarik perhatian publik, terutama setelah adanya pembongkaran dan pembangunan di lokasi sekolah, yang berdampak pada proses ujian siswa. Selain itu, akses menuju sekolah juga terhambat akibat aktivitas tersebut.

Sebagai langkah hukum, tim kuasa hukum SMA YBHM dari BPPH BPH NPW Jawa Barat berencana mengajukan somasi kepada pihak terkait. Jika tidak ada respons atau itikad baik, kasus ini akan dilanjutkan ke Polda Jawa Barat serta dilakukan upaya hukum perdata guna menggugat keabsahan sertifikat yang diterbitkan.

Selain itu, mereka juga akan menyampaikan surat keberatan kepada ATR/BPN sebagai upaya administratif untuk membatalkan perubahan status tanah. “Kami akan menempuh jalur hukum yang tersedia agar hak atas tanah wakaf ini tetap terjaga dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi,” tegas Barokah.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya perlindungan terhadap tanah wakaf, agar tetap sesuai dengan tujuan awalnya dan tidak disalahgunakan demi keuntungan segelintir pihak. (Eldy)

Baca Juga :  Momentum Hari Desa Nasional 2025 : Gema Tandan Desa Sumedang Jadi Sorotan

Berita Terkait

Massa Aksi Geruduk DPRD Garut, Tuntut Keadilan atas Kasus Driver Ojol dan Desak Reformasi Polri
Kang Agil Syahrizal Resmi Maju Sebagai Calon Tunggal Ketua KNPI Garut Periode 2025–2028
Pernyataan Resmi DPP LSM GMBI
Dua Proyek Jembatan di Garut Diduga Mangkrak, Minim Perencanaan dan Rugikan Masyarakat
Launching dan Pelantikan Pejabat Struktural STAINUS Garut, Dorong SDM Religius dan Futuristik
Aliansi Driver Online Garut Bersatu Desak Kapolri Pecat dan Proses Hukum Anggota Brimob yang Lindas Ojol hingga Tewas
BPS Garut Raih 8 Penghargaan dari KPPN, Diharapkan Terus Tingkatkan Kinerja Pengelolaan Anggaran
KNPI Garut Putuskan Aklamasi, Agil Sahrizal Jadi Satu-satunya Kandidat
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 29 Agustus 2025 - 23:22 WIB

Massa Aksi Geruduk DPRD Garut, Tuntut Keadilan atas Kasus Driver Ojol dan Desak Reformasi Polri

Jumat, 29 Agustus 2025 - 18:55 WIB

Kang Agil Syahrizal Resmi Maju Sebagai Calon Tunggal Ketua KNPI Garut Periode 2025–2028

Jumat, 29 Agustus 2025 - 18:44 WIB

Pernyataan Resmi DPP LSM GMBI

Jumat, 29 Agustus 2025 - 13:25 WIB

Dua Proyek Jembatan di Garut Diduga Mangkrak, Minim Perencanaan dan Rugikan Masyarakat

Jumat, 29 Agustus 2025 - 13:14 WIB

Launching dan Pelantikan Pejabat Struktural STAINUS Garut, Dorong SDM Religius dan Futuristik

Berita Terbaru

Umum

Pernyataan Resmi DPP LSM GMBI

Jumat, 29 Agu 2025 - 18:44 WIB