Nusaharianmedia.com – Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Garut menggelar rapat kerja bersama Dinas Pertanian Kabupaten Garut dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Garut akhir Tahun Anggaran 2025, Senin (13/4/2026).
Rapat kerja ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah, khususnya pada sektor pertanian yang merupakan salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat Kabupaten Garut.
Dalam forum tersebut, Pansus DPRD Garut menyoroti berbagai program serta realisasi anggaran sepanjang tahun 2025. Evaluasi dilakukan secara komprehensif, meliputi capaian program, efektivitas pelaksanaan, hingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
Anggota Pansus DPRD Garut, Yudha Puja Turnawan, menekankan pentingnya penguatan sinergi lintas sektor, terutama antara Dinas Pertanian dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut.
“Melalui rapat ini, kami berharap terbangun sinergi yang kuat dengan Dinas PUPR, khususnya dalam rehabilitasi saluran irigasi mulai dari primer, sekunder, tersier hingga kuarter,” ujarnya.
Ia juga menyoroti perlunya kebijakan yang berpihak kepada petani, terutama dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian di tengah maraknya alih fungsi lahan.
“Kami mendorong adanya insentif bagi petani yang berada di kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), agar mereka tetap bertahan menjadi petani. Saat ini, luas LP2B di Garut mencapai sekitar 33 ribu hektare, dengan cadangan lahan pertanian sekitar 11 ribu hektare,” tambahnya.
Selain itu, Yudha mengingatkan agar program Dinas Pertanian tidak hanya terfokus pada pembangunan jalan usaha tani, tetapi juga memperhatikan pembangunan dan perbaikan infrastruktur irigasi secara menyeluruh.
“Perlu ada keseimbangan program. Jangan hanya fokus pada jalan usaha tani, tetapi juga memperhatikan irigasi tersier dan kuarter,” tegasnya.
Sementara itu, Dinas Pertanian Kabupaten Garut memaparkan berbagai capaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025, termasuk program unggulan serta sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Paparan tersebut menjadi bahan penting bagi DPRD dalam menyusun rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Garut.
Melalui rapat kerja ini, diharapkan terjalin sinergi yang semakin kuat antara legislatif dan eksekutif dalam mendorong pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani di Kabupaten Garut. (Hil)
Penulis : Hilman
Editor : Tim Nusaharianmedia
