Polemik Korwil Pendidikan Garut: Antara Kepentingan Rakyat atau Kepentingan Sempit?

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 17 September 2025 - 23:16 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusahatianmedia.com 17/09/2025 – Polemik keberadaan Koordinator Wilayah (Korwil) Pendidikan di Kabupaten Garut semakin menjadi sorotan publik. Aktivis pemerhati pendidikan menilai kebijakan Dinas Pendidikan (Disdik) yang tetap mempertahankan Korwil, meski Bupati Garut telah menginstruksikan pembubaran, menimbulkan tanda tanya besar: apakah ini demi kepentingan rakyat atau sekadar kepentingan sempit?

 

Salah seorang Aktivis pendidikan Yakni Ridwan menilai, Korwil selama ini lebih banyak menyedot anggaran ketimbang memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pendidikan. “Kalau bupati sudah tegas meminta dibubarkan tapi Disdik tetap ngotot menjalankan, jelas ada sesuatu yang dipertaruhkan. Ini bukan lagi soal pendidikan, tapi soal kepentingan dan keuntungan,” ujarnya.

Baca Juga :  Koalisi Mahasiswa Garut Gelar Aksi, Tegaskan Evaluasi Kinerja dan Transparansi Hukum

 

Kini Masyarakat mulai mempertanyakan urgensi keberadaan Korwil. Apakah benar dibutuhkan untuk memperkuat pelayanan pendidikan, atau hanya dijadikan tameng untuk menjaga anggaran serta jabatan tertentu?

 

Situasi ini dinilai lebih dari sekadar persoalan teknis birokrasi. Publik menilai wibawa bupati sebagai kepala daerah sedang dipertaruhkan. Ada kesan, Disdik justru berdiri lebih tinggi dari bupati yang dipilih langsung oleh rakyat.

Baca Juga :  “Pemkab Garut dan PCNU Gelar Garut Bersholawat Menuju Garut Hebat, Gus Muwafiq Meriahkan Maulid Nabi & Hari Santri Nasional 2025”

 

Ridwan mendesak agar Bupati Garut bersikap tegas semakin menguat. Tanpa tindakan nyata, kekhawatiran publik kian besar bahwa Korwil akan terus menjadi “lahan basah” yang menggerus anggaran daerah. Sementara itu, kualitas pendidikan di Garut justru terjebak dalam konflik struktural yang tidak memberi manfaat bagi guru maupun siswa.

 

Kini, pertanyaan mendasar pun muncul: siapa sebenarnya pengendali pendidikan di Garut – bupati sebagai pemimpin daerah, atau segelintir oknum Disdik yang tetap ngotot mempertahankan Korwil? (Iwan)

Berita Terkait

GMBI Distrik Garut Peringati Harlah ke-24 dengan Sholawat Kebangsaan dan Aksi Sosial
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Ahab Sihabudin Gelar “Sapa Warga Berbasis Budaya”, Ajak Seniman Perkuat Identitas Lokal
Sekolah Sungai Cimanuk Tanamkan Kesadaran Lingkungan Sejak Dini di Hari Air Sedunia 2026
Libur Idul Fitri 1447 H, Kebun Binatang Cikembulan Jadi Destinasi Favorit Wisata Keluarga di Garut
Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut Soroti Kesiapan LKPJ 2025, Kinerja Pemkab dan DPRD Dipertanyakan Jelang 31 Maret
DPRD Garut Hadiri Halal Bihalal Tingkat Kabupaten, Perkuat Silaturahmi dan Sinergi Pembangunan
Lonjakan Harga LPG 3 Kg di Garut, Bupati Soroti Masalah Distribusi dan Oknum di Lapangan
Praktisi Hukum Cacan Cahyadi, SH., Warning Dugaan Intervensi Muscab Partai Persatuan Pembangunan Garut, ASN Diminta Tetap Netral
Berita ini 25 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 28 Maret 2026 - 20:47 WIB

GMBI Distrik Garut Peringati Harlah ke-24 dengan Sholawat Kebangsaan dan Aksi Sosial

Sabtu, 28 Maret 2026 - 19:53 WIB

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Ahab Sihabudin Gelar “Sapa Warga Berbasis Budaya”, Ajak Seniman Perkuat Identitas Lokal

Jumat, 27 Maret 2026 - 22:36 WIB

Sekolah Sungai Cimanuk Tanamkan Kesadaran Lingkungan Sejak Dini di Hari Air Sedunia 2026

Jumat, 27 Maret 2026 - 14:28 WIB

Libur Idul Fitri 1447 H, Kebun Binatang Cikembulan Jadi Destinasi Favorit Wisata Keluarga di Garut

Jumat, 27 Maret 2026 - 09:16 WIB

Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut Soroti Kesiapan LKPJ 2025, Kinerja Pemkab dan DPRD Dipertanyakan Jelang 31 Maret

Berita Terbaru