Nusaharianmedia.com 22 April 2026 – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Garut, suhu politik internal partai kian memanas dan menunjukkan eskalasi serius. Konflik yang sebelumnya hanya beredar di lingkup terbatas kini mencuat ke permukaan, ditandai dengan penolakan terbuka dari sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) terhadap penetapan lokasi Muscab yang dinilai tidak netral dan sarat kepentingan.
Sejumlah kader menilai, penunjukan lokasi tidak lagi sekadar keputusan teknis, melainkan diduga menjadi bagian dari skenario politik untuk mengarahkan hasil Muscab. Kecurigaan ini mencuat karena lokasi yang beredar disebut memiliki kedekatan dengan salah satu kandidat calon ketua, sehingga memunculkan persepsi keberpihakan sejak awal proses.
Ketua PAC dari daerah pemilihan (dapil) 2 menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan penolakan. Ia menegaskan, kondisi tersebut merupakan ancaman serius terhadap nilai-nilai demokrasi yang seharusnya dijunjung tinggi oleh partai.
“Ini bukan lagi soal lokasi, tapi soal kejujuran dan integritas. Kalau sejak awal sudah di-setting, lalu di mana ruang demokrasi di PPP?” ujarnya.
Ia menambahkan, Muscab semestinya menjadi forum terbuka bagi seluruh kader untuk berkompetisi secara sehat dan adil. Jika sejak awal sudah ada indikasi pengondisian, maka proses tersebut berpotensi kehilangan legitimasi di mata kader.
“Jangan jadikan Muscab ini panggung sandiwara. Kalau semua sudah dikunci dari awal, kader pasti akan melawan,” tegasnya.
Gelombang penolakan disebut tidak hanya datang dari satu wilayah. Informasi di internal partai menyebutkan sejumlah PAC lain tengah mengkonsolidasikan sikap dan siap menyuarakan penolakan serupa. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan muncul aksi kolektif jika panitia tetap mempertahankan lokasi yang dipersoalkan.
Situasi ini memperlihatkan adanya retakan serius dalam soliditas internal PPP Garut. Ketegangan antar kader mulai mengemuka, dengan sebagian pihak mendesak transparansi penuh dalam setiap tahapan Muscab, mulai dari penentuan lokasi, mekanisme pemilihan, hingga netralitas panitia.
Hingga saat ini, panitia Muscab belum memberikan klarifikasi resmi terkait polemik tersebut. Kondisi ini justru memicu spekulasi dan memperkuat dugaan adanya kepentingan tertentu yang belum diungkap ke publik maupun kader.
Sejumlah kader menilai, keterbukaan informasi menjadi kunci untuk meredam konflik yang terus membesar. Tanpa penjelasan yang jelas dan langkah korektif, ketegangan dikhawatirkan akan semakin meluas dan berujung pada delegitimasi hasil Muscab.
Desakan pun menguat. Panitia diminta segera mengevaluasi dan memindahkan lokasi Muscab ke tempat yang benar-benar netral, representatif, serta bebas dari konflik kepentingan. Selain itu, mereka juga menuntut pengawasan lebih ketat agar seluruh proses berjalan secara demokratis dan akuntabel.
Jika tidak segera direspons, konflik ini berpotensi tidak hanya mengganggu jalannya Muscab, tetapi juga merusak kepercayaan kader terhadap sistem demokrasi di internal partai. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berdampak pada soliditas organisasi serta kesiapan partai menghadapi agenda politik ke depan.
Muscab yang seharusnya menjadi momentum konsolidasi dan penguatan kini justru terancam berubah menjadi titik krisis, jika prinsip keadilan dan netralitas tidak benar-benar dijaga.
Penulis : Hilman
Editor : Tim nusaharianmedia
