Nusaharianmedia.com 01 Juli 2026 – Pernyataan anggota DPRD Kabupaten Garut Fraksi PDI Perjuangan, Yudha Puja Turnawan, dalam siaran langsung TikTok Ruang Rakyat Garut terus menuai perhatian publik. Kritik yang disampaikan terhadap Bupati Garut tidak hanya memantik diskusi mengenai kinerja pemerintahan daerah, tetapi juga memunculkan polemik setelah sejumlah nama tokoh disebut dalam narasi yang disampaikan.
Dalam siaran tersebut, Yudha mengkritik Bupati Garut yang dinilainya lebih fokus pada dinamika politik, termasuk perebutan kursi ketua partai, dibandingkan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Selain menyoroti alokasi anggaran daerah, Yudha juga menyebut nama “Pak Iman” dan “Pak Luqi”, yang kemudian memunculkan beragam tafsir di tengah masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, kader Partai Golkar Kabupaten Garut, Kalammuloh Apandi atau yang dikenal sebagai Bung Kalam Apandi, meminta agar setiap kritik yang disampaikan di ruang publik tetap mengedepankan fakta, kejelasan informasi, dan etika komunikasi politik.
Menurut Bung Kalam, penyebutan nama tanpa penjelasan yang jelas berpotensi menimbulkan spekulasi dan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menilai publik dapat dengan mudah mengaitkan sosok “Pak Iman” yang disebut dalam siaran tersebut dengan H. Iman Alirahman, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Garut.
“Jika yang dimaksud adalah H. Iman Alirahman, maka penyebutan nama tersebut tentu harus dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai menimbulkan berbagai tafsir dan spekulasi di tengah masyarakat. Karena itu saya meminta Saudara Yudha menjelaskan secara terbuka maksud dan konteks sebenarnya dari pernyataan tersebut,” ujar Bung Kalam.
Ia juga menyoroti pembahasan yang menurutnya telah melebar hingga mengaitkan persoalan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar. Menurutnya, urusan internal partai politik memiliki mekanisme tersendiri yang seharusnya tidak dicampuradukkan dengan kritik terhadap jalannya pemerintahan daerah.
“Pembahasan mengenai Musda Golkar menurut saya sudah keluar dari substansi kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah. Urusan internal partai memiliki ruang dan mekanisme sendiri yang harus dihormati oleh semua pihak,” katanya.
Lebih lanjut, Bung Kalam menegaskan bahwa setiap anggota DPRD memiliki hak, fungsi, dan kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah daerah. Karena itu, apabila terdapat kritik terhadap kebijakan atau kinerja kepala daerah, tersedia berbagai forum resmi yang dapat digunakan untuk menyampaikan dan memperjuangkan kritik tersebut.
“Apabila Saudara Yudha memiliki kritik terhadap Bupati Garut, saya mempersilakan menggunakan hak dan kewenangannya sebagai anggota DPRD. Ada rapat komisi, rapat kerja, rapat paripurna, hingga instrumen pengawasan lainnya yang memang disediakan untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintah daerah,” tegasnya.
Menurut Bung Kalam, kritik merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi dan menjadi instrumen untuk memperbaiki kualitas pemerintahan. Namun kritik yang disampaikan oleh pejabat publik harus tetap berbasis data, fakta, dan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai kritik yang seharusnya membangun justru berubah menjadi narasi yang tidak jelas, tidak berbasis fakta, dan berpotensi menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Bung Kalam mengajak seluruh tokoh politik, pejabat publik, dan para pemangku kepentingan untuk menjaga kualitas ruang publik dengan mengedepankan etika komunikasi serta tanggung jawab moral dalam setiap pernyataan yang disampaikan kepada masyarakat.
“Setiap ucapan yang keluar dari tokoh publik memiliki dampak terhadap persepsi masyarakat. Karena itu saya berharap semua pihak lebih bijak dalam menyampaikan pendapat, menjaga etika komunikasi politik, serta mengedepankan fakta dan data agar ruang publik tetap sehat, edukatif, dan tidak menjadi sumber spekulasi maupun kegaduhan,” pungkasnya.
Polemik yang muncul dari siaran tersebut kembali menunjukkan bahwa di era media sosial, setiap pernyataan tokoh publik dapat dengan cepat menjadi konsumsi masyarakat luas. Karena itu, keseimbangan antara kebebasan menyampaikan kritik dan tanggung jawab atas setiap ucapan menjadi hal yang semakin penting untuk dijaga demi terciptanya iklim demokrasi yang sehat dan konstruktif.
