Nusaharianmedia.com — Akhirudin Yunus Menegaskan Menjelang Musyawarah Daerah Partai Golkar Kabupaten Garut yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2026, Nama Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mencuat sebagai salah satu kandidat yang dibidik untuk memimpin DPD Partai Golkar Garut. Namun, langkah politik sang bupati ini memicu perdebatan yang cukup pelik: Apakah ambisi merangkap jabatan ini murni demi penguatan partai, atau justru berisiko mengorbankan kepentingan masyarakat Garut?
Ujian Syarat Formal dan Penolakan Akar Rumput
Langkah Syakur Amin dipastikan tidak akan berjalan mulus. Sebagai figur yang berangkat dari latar belakang akademisi (mantan Rektor Uniga) dan bukan kader murni dari rahim Golkar, ia harus berhadapan dengan benteng tebal AD/ART partai. Syakur membutuhkan diskresi khusus dari DPP jika ingin memimpin partai ini, sebuah celah regulasi yang konon ditentang keras oleh internal partai.
Sentimen penolakan ini bukan isapan jempol. Mayoritas Pengurus Kecamatan (PK) Golkar di Garut secara terbuka telah menggalang kekuatan untuk mendukung kader tulen seperti Aris Munandar. Penolakan massal dari para pemegang hak suara ini menjadi sinyal merah bahwa akar rumput Golkar menginginkan marwah kaderisasi berjenjang tetap ditegakkan, bukan dipotong kompas oleh kekuatan figur eksekutif.
Sorotan Kinerja SKPD dan Risiko Pecah Fokus
Kritik paling krusial bagi Syakur justru datang dari ruang lingkup kerjanya saat ini sebagai kepala daerah. Mengelola Kabupaten Garut dengan puluhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bukanlah perkara mudah. Sejumlah lembaga pengamat lokal mencatat kinerja birokrasi di bawah kepemimpinannya masih kerap menuai kritik publik akibat lambatnya ritme kerja SKPD dalam mengeksekusi visi pembangunan daerah.
Jika mengelola birokrasi pemerintahan saja masih terseok-seok, membebankan urusan internal partai besar sekelas Golkar ke pundak Syakur dinilai sebagai langkah yang tidak bijaksana. Kepemimpinan ganda berisiko tinggi memecah fokus bupati. Taruhannya sangat mahal: stagnasi pelayanan publik bagi warga Garut dan potensi konflik kepentingan dalam politisasi birokrasi.
Skenario Estafet: Mundur Demi Fokus, Beri Ruang untuk Putri Karlina
Jika Syakur Amin tetap bersikukuh dan memiliki ambisi besar untuk mengurus serta membesarkan Partai Golkar Garut secara total, maka etika politik yang ksatria harus ditunjukkan. Secara moral dan demi tata kelola pemerintahan yang bersih, pilihan paling ideal bagi Syakur adalah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bupati Garut.
Langkah mundur ini akan memberikan ruang bagi Wakil Bupati, Luthfianisa Putri Karlina, untuk naik menjadi Bupati definitif.
Skenario estafet ini akan membawa tiga dampak positif sekaligus. Dampak pertama adalah Syakur Amin dapat mencurahkan seluruh energinya untuk melakukan konsolidasi internal Golkar Garut tanpa terbebani tugas negara. Dampak berikutnya adalah sosok Putri Karlina dapat membuktikan visinya secara mandiri tanpa bayang-bayang tumpang tindih kepentingan politik kepartaian Syakur.
Naiknya Luthfianisa Putri Karlina sebagai Bupati definitif bukan sekadar pergantian figur otomatis, melainkan sebuah peluang akselerasi tata kelola pemerintahan Garut. Sebagai representasi pemimpin muda dan gender perempuan, Putri Karlina membawa pendekatan yang lebih dinamis dan berbasis hasil. Tanpa bayang-bayang Syakur, ia memiliki kebebasan penuh untuk mengevaluasi dan merombak jajaran kepala dinas (SKPD) yang selama ini dinilai lamban dan tidak seirama. Putri Karlina dapat langsung menguji dan membuktikan kapabilitas kepemimpinan puncaknya tanpa harus selalu berada di bawah bayang-bayang birokrasi konvensional. Ini memberikan penyegaran psikologis bagi masyarakat Garut yang merindukan ritme kerja pemkab yang taktis.
Dampak ketiga, Pemerintahan Kabupaten Garut akan terbebas dari tuduhan miring terkait penggunaan fasilitas negara dan politisasi ASN demi kepentingan Musda.
Musda Golkar Garut 2026 bukan sekadar ajang perebutan kursi ketua partai, melainkan ujian kedewasaan politik bagi Abdusy Syakur Amin. Memaksakan diri memegang dua kendali besar sekaligus (birokrasi Garut dan mesin politik Golkar), hanya akan melahirkan kepemimpinan yang setengah hati di kedua lini. Sudah saatnya elite politik belajar membatasi diri demi kemaslahatan publik yang lebih luas.
