Nusaharianmedia.com – Ratusan relawan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tergabung dalam Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Garut, Senin (6/7/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus mendesak adanya perbaikan tata kelola, kepastian hukum, perlindungan bagi relawan dan mitra, serta pencabutan moratorium pembangunan dapur MBG.
Perwakilan Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut, Rian Muntamar, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap program unggulan Presiden, melainkan upaya menyampaikan aspirasi agar pelaksanaan program semakin baik dan memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat.
“Ini adalah aksi yang dilakukan oleh para relawan MBG se-Kabupaten Garut. Berdasarkan data yang kami himpun, ada sekitar 200 dapur yang terlibat, meskipun jumlah perwakilan yang hadir bervariasi,” ujar Rian.
Menurutnya, berbagai kebijakan terkait Program MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya berharap Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD dapat meneruskan seluruh aspirasi relawan kepada pemerintah pusat sebagai pengambil kebijakan.
Rian menjelaskan, Program MBG telah memberikan dampak ekonomi yang besar di Kabupaten Garut. Saat ini terdapat sekitar 460 dapur MBG yang melibatkan kurang lebih 6.000 tenaga kerja, mulai dari tenaga dapur, pemasok bahan pangan, hingga pelaku UMKM.
“Yang ingin kami tunjukkan kepada pemerintah daerah adalah betapa besarnya lapangan pekerjaan yang dihasilkan dari program ini. Kalau program ini berhenti, bisa dibayangkan berapa banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan,” katanya.
Selain menyerap ribuan tenaga kerja, program tersebut juga dinilai mampu meningkatkan permintaan hasil pertanian, peternakan, dan produk UMKM lokal sehingga mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
Meski demikian, Rian mengungkapkan masih terdapat sejumlah persoalan yang menimbulkan ketidakpastian bagi para relawan, di antaranya isu penutupan dan penggabungan dapur MBG serta moratorium pembangunan dapur yang sebelumnya telah berjalan berdasarkan arahan Badan Gizi Nasional (BGN).
“Kami ingin mendapatkan kejelasan dari Badan Gizi Nasional mengenai isu penutupan beberapa dapur, penggabungan dapur, serta moratorium pembangunan dapur yang dihentikan akibat kebijakan dari pusat. Padahal pembangunan tersebut sebelumnya merupakan instruksi dari BGN sendiri,” ujarnya.
Ia menilai penghentian pembangunan secara sepihak telah merugikan berbagai pihak yang telah mengeluarkan investasi untuk membangun fasilitas pendukung program.
Meski demikian, Rian menegaskan pihaknya mendukung langkah pemerintah apabila melakukan evaluasi dan pembenahan di tubuh Badan Gizi Nasional.
“Kami mendukung proses bersih-bersih di tubuh BGN. Namun kami berharap relawan dan masyarakat tidak menjadi korban dari kebijakan ataupun tindakan yang bukan kami lakukan. Yang kami inginkan adalah program ini diperbaiki dan dapat terus berjalan,” tegasnya.
Dalam aksi tersebut, Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut juga membacakan pernyataan sikap yang berisi delapan tuntutan kepada pemerintah, mulai dari penyusunan Undang-Undang MBG, evaluasi menyeluruh terhadap Badan Gizi Nasional, kepastian hak dan perlindungan relawan, pemenuhan hak mitra sesuai PKS, pencabutan moratorium pembukaan dapur, keberlanjutan program MBG, dukungan terhadap program strategis Presiden lainnya, hingga pelibatan seluruh ekosistem MBG dalam penyusunan kebijakan.
Menutup pernyataan sikapnya, Aliansi Relawan MBG Kabupaten Garut menegaskan bahwa perjuangan mereka bukan untuk menolak Program Makan Bergizi Gratis, melainkan memastikan program tersebut memiliki tata kelola yang baik, kepastian hukum, perlindungan bagi para pelaksana, serta mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia.
Mereka berharap Pemerintah Kabupaten Garut dan DPRD Kabupaten Garut dapat meneruskan seluruh aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat agar Program Makan Bergizi Gratis tetap berlanjut, menjaga ribuan lapangan pekerjaan, dan terus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. (Hil)
Penulis : Hilman
Editor : Redaksi nusharianmedia
