Nusaharianmedia.com 14 Agustus 2026 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas mengenai penegakan hukum dan pemberantasan aktivitas ilegal dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI.
Salah satu sorotan Presiden adalah masih maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah Indonesia yang dinilai berpotensi merugikan negara.
Dalam pidatonya, Prabowo secara khusus meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengusutan secara serius dan menyeluruh terhadap keberadaan tambang ilegal.
Menurut Presiden, penindakan tidak boleh berhenti pada penutupan lokasi atau tindakan terhadap pelaku di lapangan. Aparat juga harus menelusuri pihak-pihak yang diduga mengetahui, membiarkan, melindungi, membekingi, maupun terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut.
Prabowo mempertanyakan bagaimana aktivitas pertambangan ilegal dalam jumlah besar dapat berlangsung tanpa diketahui aparat maupun pejabat yang memiliki kewenangan melakukan pengawasan.
«“Tidak mungkin seribu tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,” tegas Prabowo dalam pidatonya.»
Prabowo Minta Pengusutan Tak Berhenti di Lapangan
Prabowo mengungkapkan pemerintah sebelumnya telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Namun, menurutnya, penutupan lokasi tambang bukan merupakan akhir dari proses penegakan hukum.
Presiden meminta aparat melakukan pengusutan lebih jauh untuk mengetahui bagaimana aktivitas tersebut dapat berlangsung serta siapa saja yang berada di baliknya.
Jika dalam proses pemeriksaan ditemukan anggota TNI, Polri, pejabat, atau pihak lain yang terbukti melakukan pelanggaran, Prabowo meminta agar tindakan tegas dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Panglima TNI dan Kapolri juga diminta tidak ragu menertibkan anggota maupun pejabat di lingkungan masing-masing apabila terbukti melakukan pelanggaran.
Menurut Prabowo, jabatan dan pangkat merupakan amanah yang membawa konsekuensi tanggung jawab. Seorang pemimpin harus berani mengambil tindakan terhadap bawahannya apabila terbukti melakukan kesalahan.
«“Demi rakyat, demi negara, demi bangsa, harus kita lakukan,” tegasnya.»
Bongkar Kemungkinan Jaringan di Balik Tambang Ilegal
Arahan Presiden menunjukkan bahwa pemberantasan pertambangan ilegal harus dilakukan secara menyeluruh. Penegakan hukum tidak cukup hanya menyasar pekerja atau pelaku yang berada di lokasi tambang.
Aparat juga perlu mengungkap mekanisme yang memungkinkan aktivitas ilegal tersebut terus berjalan, termasuk apabila ditemukan adanya pihak yang memberikan perlindungan atau melakukan pembiaran.
Prabowo menegaskan tidak boleh ada praktik pembiaran dalam penegakan hukum. Jika terdapat anggota atau pejabat yang terbukti melanggar hukum, proses penindakan harus dilakukan secara tegas dan sesuai peraturan perundang-undangan.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kepentingan institusi maupun hubungan antara pimpinan dan bawahan tidak boleh mengalahkan kepentingan negara dan rakyat.
Soroti Potensi Kerugian Negara
Selain meminta Panglima TNI dan Kapolri melakukan pengusutan, Presiden juga meminta Menteri Keuangan bersama jajaran Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan serta penelusuran terhadap potensi pelanggaran yang berkaitan dengan aktivitas ilegal dan dampaknya terhadap penerimaan negara.
Langkah tersebut diperlukan agar pemberantasan aktivitas ilegal tidak hanya dilakukan dari sisi penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek penerimaan negara dan potensi kerugian yang ditimbulkan.
Prabowo menegaskan bahwa setiap kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
«“Saya harus menentukan kebijakan saya atas dasar kepentingan rakyat Indonesia,” ujarnya.»
Penegakan Hukum untuk Kepentingan Rakyat
Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penindakan menyeluruh terhadap berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan negara.
Pengawasan, pengusutan jaringan, pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat, hingga penegakan hukum terhadap pelaku yang terbukti bersalah menjadi bagian penting untuk memastikan sumber daya alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Arahan Presiden juga menjadi pesan kepada seluruh aparat dan pejabat yang memiliki kewenangan agar menjalankan tugas secara profesional serta tidak melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum.
Dengan demikian, pemberantasan tambang ilegal tidak hanya diarahkan untuk menghentikan kegiatan di lapangan, tetapi juga memastikan setiap pihak yang terbukti terlibat atau melakukan pembiaran dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum.
Semangat yang ditekankan Presiden pun jelas: penegakan hukum harus dilakukan demi kepentingan rakyat, negara, dan bangsa. (Hil)
Penulis : Hilman
Editor : Redaksi Nusaharianmedia
Sumber Berita : ntv
