Namanya belakangan ini kerap disebut dalam berbagai isu publik, mulai dari penertiban bangunan hingga klarifikasi terhadap kabar-kabar simpang siur di masyarakat. Namun, Eko tetap tampil dengan ketenangan dan konsistensi. Baginya, menjalankan tugas sebagai aparatur negara adalah amanah, bukan sekadar jabatan.
“Kami bekerja untuk negara dan masyarakat. Prinsip kami sederhana: ketertiban umum harus ditegakkan dengan cara yang tertib pula. Semua langkah yang kami ambil harus sesuai prosedur, tidak bisa sembarangan,” ujar Eko dalam pernyataannya kepada media. Jum’at, (06/06/2025).
Mengutamakan SOP dan Etika Penindakan
Salah satu prinsip yang selalu dijaga oleh Eko dalam memimpin Satpol PP Garut adalah taat pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Baginya, keberadaan SOP bukan hanya sekadar formalitas, melainkan merupakan fondasi hukum dan etika dalam menjalankan tugas di lapangan.
“Setiap tindakan kami, mulai dari pemberian surat teguran, peringatan hingga penertiban fisik, harus melalui proses administrasi yang lengkap. Semua bisa ditelusuri. Transparansi adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai abdi negara,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa Satpol PP Garut tidak pernah melakukan tindakan sepihak, apalagi penindakan represif di luar jam kerja yang menyalahi aturan. Pernyataan ini menjadi penting setelah sempat muncul kabar yang menyebutkan adanya pembongkaran bangunan oleh Satpol PP pada malam hari yang kemudian dibantah secara tegas oleh pihaknya.
“Tidak pernah ada pembongkaran malam hari oleh Satpol PP. Kami bahkan punya dokumentasi dan saksi. Saat itu hanya ada pengambilan foto untuk keperluan laporan. Tidak ada tindakan fisik,” ungkap Eko.
Humanis tapi Tegas: Wibawa Tanpa Kekerasan
Salah satu pendekatan yang membuat gaya kepemimpinan Eko banyak diapresiasi oleh masyarakat maupun jajarannya adalah gaya komunikatif dan humanis, tanpa menghilangkan ketegasan dalam bertugas. Ia mengarahkan personel Satpol PP untuk tetap menjaga wibawa institusi, tanpa harus bersikap arogan atau semena-mena terhadap warga.
“Satpol PP bukan alat kekuasaan yang menindas. Kami adalah pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Itu prinsip yang saya tanamkan ke seluruh anggota,” kata pria berkarakter lugas ini.
Ia juga secara terbuka mengajak masyarakat untuk aktif memberikan masukan, menyampaikan laporan, atau bahkan mengadukan apabila merasa ada tindakan yang tidak sesuai prosedur dari petugas Satpol PP di lapangan.
“Kantor kami terbuka, kami siap berdialog. Kalau ada yang merasa dirugikan, kami terima dan akan evaluasi. Tidak ada yang ditutup-tutupi,” ucapnya.
Mengedepankan Klarifikasi, Bukan Konfrontasi
Ketika terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pihak Satpol PP, Eko memilih untuk meresponsnya dengan klarifikasi yang jelas dan logis, bukan konfrontasi atau pembelaan emosional. Ia meyakini bahwa membangun kepercayaan publik adalah bagian penting dari reformasi birokrasi.
“Kita harus hadir sebagai pihak yang memberikan kejelasan, bukan menambah kebingungan. Maka dari itu, setiap informasi yang berkembang harus ditanggapi dengan hati-hati, data yang akurat, dan komunikasi yang terbuka,” tuturnya.
Dalam berbagai kasus, termasuk laporan-laporan yang menyangkut kegiatan penertiban di wilayah kecamatan, Eko selalu merujuk pada dokumen resmi serta komunikasi lintas instansi, seperti pihak kecamatan dan kelurahan.
“Kami tidak bekerja sendiri. Selalu ada koordinasi. Kalau ada yang mengatasnamakan Satpol PP tapi tidak bisa menunjukkan legalitas tugasnya, patut dipertanyakan,” tambahnya.
Sosok Pemimpin di Tengah Tekanan
Dalam menjalankan tugas sebagai Kasatpol PP, Eko tidak jarang menghadapi tekanan dari berbagai arah, baik dari kepentingan politik, tokoh masyarakat, hingga tekanan sosial yang muncul akibat kabar viral di media sosial. Namun, ia tetap memilih berdiri di tengah, menjaga netralitas dan menjadikan peraturan daerah sebagai kompas utama.
“Yang kami pegang adalah aturan, bukan tekanan. Kami tidak boleh tunduk pada tekanan politik atau opini publik yang belum tentu benar. Itulah sebabnya semua harus berbasis data dan prosedur,” ucap Eko.
Dengan segala tekanan itu, Eko mengaku terus memperkuat tim internal Satpol PP agar tetap solid dan profesional. Ia mendorong peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan, pembinaan, dan pembaruan wawasan tentang hukum dan pelayanan publik.
Pesan Terbuka untuk Masyarakat Garut
Menutup pernyataannya, Eko kembali menyampaikan ajakan kepada masyarakat Garut untuk terus bersinergi dengan aparat penegak ketertiban. Ia menegaskan bahwa keberadaan Satpol PP bukan untuk menciptakan rasa takut, tetapi untuk membangun keteraturan yang memberi manfaat bersama.
“Mari kita jaga Garut ini sama-sama. Kalau ada pelanggaran, mari kita bicarakan. Kalau ada yang perlu dibenahi, ayo kita duduk bersama. Tapi satu yang pasti, kami tidak akan berhenti menegakkan peraturan demi menjaga ketertiban dan keadilan,” tandasnya.
Dengan karakter kepemimpinan seperti U. Basuki Eko,SH.,MH. Satpol PP Garut tampaknya sedang diarahkan untuk menjadi institusi yang lebih profesional, berintegritas, dan benar-benar menjadi bagian dari solusi dalam membangun keteraturan di tengah masyarakat. (DIX
