Nusaharianmedia.com – Pemerintah Kabupaten Garut melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) resmi meluncurkan aplikasi digital “Polisi KB” (Pelayanan Online dan Konsultasi KB). Jum’at 03 Oktober 2025 Acara peresmian berlangsung di Aula DPPKBPPPA Garut dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Drs. H. Nurdin Yana., M.H.
Aplikasi ini merupakan bagian dari implementasi Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang digagas oleh Kepala Bidang KB DPPKBPPPA, Irna Susanti. Inovasi tersebut menjadi langkah strategis dalam transformasi layanan publik bidang keluarga berencana.
Pesan Sekda Garut
Dalam sambutannya, Sekda Nurdin Yana menegaskan bahwa peluncuran aplikasi tidak boleh hanya berhenti pada seremoni.
“Inovasi digital harus diiringi dengan implementasi nyata agar betul-betul memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran penyuluh KB sebagai garda terdepan pendampingan masyarakat, sekaligus berharap aplikasi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pasangan usia subur.
“Dengan aplikasi ini, masyarakat tidak hanya mendapat layanan KB langsung, tetapi juga bisa berkonsultasi tanpa terkendala jarak dan waktu,” tambahnya.
Fitur dan Fungsi Aplikasi
Kepala DPPKBPPPA Garut, Yayan Waryana, menjelaskan bahwa aplikasi Polisi KB dirancang sebagai layanan digital satu pintu yang menyediakan:
Konsultasi online mengenai metode kontrasepsi sesuai kondisi kesehatan.
Informasi lengkap tentang alat kontrasepsi, syarat, dan panduan penggunaannya.
Akses layanan KB yang lebih cepat, transparan, dan efisien tanpa harus datang ke kantor.
“Dengan aplikasi ini, masyarakat cukup menggunakan gawai (smartphone) untuk mengakses informasi maupun konsultasi layanan KB,” terang Yayan.
Harapan dan Dampak
Melalui aplikasi Polisi KB, Pemkab Garut menargetkan:
Meningkatkan akses layanan KB, khususnya di wilayah terpencil.
Memperkuat upaya penanggulangan stunting dengan pengaturan jarak kelahiran.
Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) melalui edukasi kontrasepsi.
Sekitar 200 kader KB dari seluruh kecamatan hadir dalam peluncuran ini. Irna Susanti berharap mereka dapat menjadi agen perubahan yang menyosialisasikan aplikasi hingga ke tingkat desa.
Tantangan dan Keberlanjutan
Meski manfaatnya besar, tantangan tetap ada, mulai dari keterbatasan infrastruktur internet di pelosok hingga kesiapan kader dalam menggunakan teknologi. Untuk itu, DPPKBPPPA merencanakan perluasan akses aplikasi melalui berbagai platform digital agar lebih mudah diunduh dan digunakan masyarakat luas.
Sekda Nurdin menutup dengan pesan penting: “Harapan kami, aplikasi ini tidak hanya menjadi sekadar simbol inovasi, tetapi benar-benar dimanfaatkan masyarakat. Dengan begitu, layanan KB bisa lebih merata, cepat, dan tepat sasaran.”
