Agus Supriyadi Klarifikasi Isu Murka: Ini Soal Hak Lahan, Bukan Penolakan Investasi

- Jurnalis

Selasa, 24 Maret 2026 - 17:30 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com  – Polemik terkait dugaan kemarahan mantan Bupati Garut, Agus Supriyadi, atas pembangunan pabrik Ciomy di kawasan Cireungit akhirnya menemui titik terang. Klarifikasi yang disampaikan langsung oleh Agus menegaskan bahwa isu yang berkembang tidak sepenuhnya mencerminkan substansi persoalan.

 

Dalam konferensi pers di Tarogong Kaler, Selasa (24/03/2026), Agus meluruskan narasi yang menyebut dirinya “murka”. Ia menilai istilah tersebut berlebihan dan tidak menggambarkan sikap yang sebenarnya.

 

“Bukan marah seperti yang diberitakan. Ini lebih kepada miskomunikasi. Saya hanya mempertanyakan kejelasan terkait lahan pribadi saya yang terdampak,” ujarnya.

 

Antara Kepentingan Pribadi dan Persepsi Publik

Agus menegaskan, pernyataannya sebelumnya disampaikan dalam kapasitas sebagai warga, bukan sebagai mantan kepala daerah. Ia ingin persoalan ini ditempatkan secara proporsional sebagai isu kepemilikan lahan yang wajar dipertanyakan siapa pun.

 

Sebagian lahannya berada di sekitar proyek pembangunan pabrik di Kampung Cireungit, Desa Mekargalih, Kecamatan Tarogong Kidul. Kedekatan lokasi tersebut memunculkan kekhawatiran akan potensi dampak terhadap hak kepemilikannya.

 

“Sebagai warga, tentu saya punya hak untuk memastikan. Apalagi ini menyangkut aset pribadi,” tegasnya.

Baca Juga :  RSUD dr. Slamet Gelar Bakti Sosial Operasi Bibir Sumbing Peringati Hari Kesehatan Nasional ke-61

 

Ia juga menepis anggapan bahwa dirinya melakukan intervensi atau menolak investasi yang masuk ke daerah.

 

Kepastian Hukum di Tengah Arus Investasi

Lebih jauh, Agus menekankan bahwa inti persoalan bukan pada penolakan pembangunan, melainkan pentingnya kepastian hukum dan kejelasan batas lahan.

 

Menurutnya, di tengah meningkatnya arus investasi, aspek legalitas dan transparansi harus menjadi prioritas utama. Setiap proyek, khususnya berskala industri, harus menjamin tidak ada hak masyarakat yang terabaikan.

 

“Kalau semua jelas sejak awal, baik batas lahan maupun prosesnya, maka tidak akan ada ruang bagi konflik,” ujarnya.

 

Ia juga mendorong komunikasi terbuka antara investor, pemerintah daerah, dan masyarakat guna mencegah informasi parsial yang berpotensi menimbulkan spekulasi.

 

Kritik terhadap Framing Media

Dalam kesempatan tersebut, Agus turut menyoroti pemberitaan yang dinilainya kurang proporsional. Ia menyayangkan penggunaan diksi yang cenderung provokatif sehingga membentuk persepsi seolah-olah terjadi konflik besar.

 

“Framing yang kurang tepat bisa membentuk opini yang keliru. Padahal substansinya berbeda,” katanya.

Baca Juga :  Polres Garut Gelar Sholat Gaib, Doakan Dua Personel Polres Cimahi yang Gugur Saat Tugas Kemanusiaan

 

Ia menekankan pentingnya akurasi dan verifikasi dalam kerja jurnalistik, terutama ketika menyangkut tokoh publik dan isu pembangunan yang sensitif.

 

Cerminan Tantangan Nasional

Kasus ini tidak hanya menjadi dinamika lokal di Garut, tetapi juga mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam pembangunan nasional. Percepatan investasi di berbagai daerah kerap bersinggungan dengan persoalan lahan, transparansi, dan komunikasi publik.

 

Tanpa pengelolaan yang baik, ketiga aspek tersebut berpotensi memicu kesalahpahaman hingga konflik sosial. Karena itu, pendekatan dialogis dan keterbukaan informasi menjadi kunci menjaga stabilitas di tengah pembangunan.

 

Harapan Redam Polemik

Dengan klarifikasi ini, Agus berharap polemik yang sempat berkembang dapat segera mereda dan tidak lagi memicu interpretasi keliru di masyarakat.

 

Ia menegaskan bahwa seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan iklim yang kondusif serta memastikan pembangunan berjalan tanpa mengorbankan hak warga.

 

“Yang penting semuanya jelas dan transparan. Kita ingin pembangunan tetap berjalan, tapi hak masyarakat juga harus terlindungi,” pungkasnya.

Penulis : Hilman

Editor : Tim Nusaharianmedia

Berita Terkait

Uang Rakyat Rp2,438 Miliar Dipertaruhkan, GEMA BSP Ingatkan PUPR dan ULP Jangan Main Mata dalam Pengadaan Proyek
Dari Ruang Kelas ke Ruang Banggar: Runtuhnya Adab Bernegara dan Desakan PAW bagi Legislator Jabar
Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.
Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim
Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas
DTK Persada 212 Garut Duga SK HET LPG 3 Kg Lahir dari Tekanan Pengusaha: Kepentingan Rakyat Dikorbankan, Bupati Membisu
Mak Enok, Lansia 64 Tahun, Masih Tetap Berjuang Mencari Nafkah Meski Kerap Menahan Lapar
USIA 16 TAHUN, PUTRI ANINDITA HARUMKAN GARUT! RAIH MEDALI PERAK PORPROV XV JAWA BARAT 2026
Berita ini 29 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 19:35 WIB

Uang Rakyat Rp2,438 Miliar Dipertaruhkan, GEMA BSP Ingatkan PUPR dan ULP Jangan Main Mata dalam Pengadaan Proyek

Senin, 16 November 2026 - 13:34 WIB

Dari Ruang Kelas ke Ruang Banggar: Runtuhnya Adab Bernegara dan Desakan PAW bagi Legislator Jabar

Minggu, 15 November 2026 - 19:44 WIB

Keluarga Besar PT Pratama Digital Sampaikan Duka Cita atas Wafatnya Drs. H. Imid Hamid, M.Pd.

Kamis, 12 November 2026 - 21:39 WIB

Tak Sekadar Peresmian, TM & Partners Law Firm dan TMNews Ada Kepedulian Santunan untuk Ratusan Anak Yatim

Kamis, 12 November 2026 - 19:17 WIB

Bukan Sekadar Berbagi Sembako, Yudha Fuja Turnawan Dorong Masa Depan Dua Anak Disabilitas

Berita Terbaru