Nusaharianmedia.com (25 /09/2025) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) meneguhkan komitmen memperkuat akses permodalan bagi pelaku UMKM melalui kegiatan Roadshow Lokomotif Akses Permodalan (Lokamodal) di Kabupaten Garut.
Wakil Menteri ATR/BPN yang diwakili H. Ossy Dermawan, B.S., M.Sc., hadir mewakili Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Acara turut dihadiri Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, S.T., Bupati Garut Dr. Ir. H. Abdusy Syakur Amin, M.Eng., IPU., jajaran Baznas, perwakilan DPRD, Kapolres Garut AKBP Yugi Bayu Hendarto, S.I.K., M.A.P., Danramil, serta pimpinan lembaga keuangan daerah, termasuk BJB dan Pegadaian. Dari ATR/BPN hadir Kakanwil BPN Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar, S.H., M.H., Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat, Freddy Polintama, S.T., M.Si., serta jajaran kepala kantor pertanahan se-Jawa Barat.
Reforma Agraria dan Akses Modal
Dalam sambutannya, Ossy Dermawan menyampaikan salam hormat dari Menteri AHY sekaligus menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian.
“UMKM menyumbang lebih dari 50% PDB Indonesia. Bahkan saat pandemi, UMKM terbukti tangguh. Karena itu, kolaborasi ATR/BPN dan Kementerian UMKM akan semakin kita perkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) pada kesempatan hari ini,” ujarnya.
Ossy menjelaskan dua pilar utama Reforma Agraria, yakni penataan aset melalui sertifikasi tanah serta penataan akses melalui pemanfaatan tanah sebagai jaminan pembiayaan. Dengan sertifikat tanah, masyarakat akan lebih mudah mengakses modal dari bank maupun lembaga keuangan.
Sebagai wujud nyata, ATR/BPN menyerahkan 10 sertifikat tanah lintas sektoral kepada petani, nelayan, dan pelaku UMKM. “Bila reforma agraria dikawinkan dengan program UMKM, dampaknya akan dahsyat bagi bangsa,” tegasnya.
Loka Modal: Membuka Akses Non-KUR
Deputi Usaha Mikro KemenKopUKM, Riza A. Damanik, Ph.D., IPU., mengungkapkan bahwa meski penyaluran KUR di Garut telah mencapai Rp1,2 triliun untuk 30 ribu UMKM sepanjang Januari–September 2025, masih ada 69% UMKM yang belum tersentuh pembiayaan.
“Melalui Lokamodal, kita ingin membuka pintu lebih lebar. Ini bukan hanya soal dana, tapi soal keberlanjutan UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional,” jelas Riza.
Program Lokamodal didesain sebagai alternatif pembiayaan non-KUR yang menyasar pelaku usaha mikro di sektor produktif, terutama pertanian dan industri kecil.
Dari Garut untuk Indonesia
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut inisiatif ini sebagai inovasi yang lahir dari kolaborasi.
“Alhamdulillah, inisiatif Deputi Usaha Mikro ini bisa menyasar pelaku usaha kecil yang sebelumnya terpinggirkan. Lokamodal menjadi simbol kolaborasi dua kementerian untuk membuka akses pembiayaan di seluruh Indonesia,” ucapnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan penuh Bupati Garut yang menghadirkan lebih dari 550 pelaku UMKM di pendopo Kabupaten Garut.
Pesan dari Garut
Bupati Garut menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan NJOP dan Zona Nilai Tanah (ZNT) agar bisa mendukung peningkatan nilai aset masyarakat.
Pendopo Garut yang menjadi lokasi kegiatan pun menjadi saksi lahirnya gerakan ekonomi baru: tanah rakyat sebagai modal, UMKM naik kelas, dan ekonomi kerakyatan bergerak bersama.
Dengan ditandatanganinya MoU ATR/BPN dan Kementerian UMKM, pemerintah menegaskan tidak ada kuota bagi peserta program Lokamodal. Rentang pembiayaan pun variatif, mulai dari Rp100 ribu hingga Rp700 juta, disesuaikan dengan kapasitas usaha.
Dari Garut, yang dikenal sebagai Swiss van Java, lahirlah pesan kuat: jika tanah diberi nilai tambah dan UMKM diberi akses modal, maka ekonomi Indonesia akan melaju tanpa henti. (Red.)
