HMI Cabang Garut Desak DPRD Segera Susun Kode Etik dan Tata Beracara BK

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 3 Maret 2025 - 15:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut,Nusaharianmedia.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut menyoroti ketiadaan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan (BK) di DPRD Kabupaten Garut. Kritik ini muncul setelah dua kali permohonan data dan audiensi yang diajukan HMI tidak mendapatkan respons memadai dari pihak legislatif.

Ketua Umum HMI Cabang Garut, Yusup Saepul Hayat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan data kode etik dan tata beracara BK DPRD pada 19 Februari 2025. Namun, hingga kini belum ada jawaban resmi dari DPRD terkait hal tersebut.

“Kami melihat ada kurangnya transparansi dalam tubuh DPRD Kabupaten Garut. Kode etik dan tata beracara BK seharusnya menjadi pedoman bagi para anggota dewan dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya,” ujar Yusup. Senin,(03/03/2025).

Tak kunjung mendapat respons, HMI Cabang Garut kembali melayangkan surat audiensi pada 24 Februari 2025 untuk berdialog langsung dengan DPRD. Namun, bukannya memberikan kepastian, pihak legislatif justru meminta audiensi dijadwalkan ulang tanpa alasan yang jelas.

“Kami mempertanyakan keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsinya. Bagaimana bisa sebuah lembaga legislatif tidak memiliki aturan baku yang mengatur etika dan kedisiplinan anggotanya?” tambah Yusup.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, dan Ketua BK DPRD Garut, Endang, belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan ini.

Sebagai bentuk tekanan, HMI Cabang Garut menegaskan akan terus mengawal permasalahan ini hingga DPRD menyusun dan menetapkan produk hukum terkait kode etik dan tata beracara BK. Bahkan, jika dalam waktu dekat masih belum ada kejelasan, HMI berencana menggelar aksi audiensi langsung ke DPRD, yang kemungkinan besar akan dilaksanakan pada Kamis pekan ini.

Masyarakat pun menunggu langkah konkret DPRD Kabupaten Garut dalam merespons tuntutan ini, mengingat kode etik dan tata beracara BK merupakan elemen penting dalam menjaga kredibilitas lembaga legislatif. (Red)

Baca Juga :  Banjir Berulang di Kabupaten Garut : Dampak Mitigasi yang Tidak Begitu Optimal

Berita Terkait

DPD PAKSI Garut Resmi Dilantik, Dorong Penyuluhan Hukum ke Masyarakat Desa
Pemkab dan Kadin Garut Kolaborasi Percepat Legalitas UMKM
Bansos Garut Jadi Sorotan: Rumah Nyaris Roboh Tak Dapat Bantuan, Pemilik Mobil Justru Terdaftar Penerima
DKKG Garut Gelar Festival Pembudayaan Olah Raga Tradisional, Perkuat Pelestarian Budaya Lokal
Bidang ESDM PB HMI Gaungkan Pentingnya Geothermal untuk Masa Depan Energi Indonesia
Parkir Liar Jadi Sorotan, Dishub Garut Optimalkan Penataan dan Penegakan Aturan Tahun 2026
Paripurna DPRD Jabar, Yusuf Erwinsyah Pertanyakan Sejarah Milangkala Tatar Sunda dan Program Pendidikan Elitis
DPPKBPPPA Garut Perkuat Edukasi Perlindungan Anak demi Wujudkan Generasi Sehat dan Berkarakter
Berita ini 74 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 15 Mei 2026 - 22:32 WIB

DPD PAKSI Garut Resmi Dilantik, Dorong Penyuluhan Hukum ke Masyarakat Desa

Jumat, 15 Mei 2026 - 19:36 WIB

Pemkab dan Kadin Garut Kolaborasi Percepat Legalitas UMKM

Jumat, 15 Mei 2026 - 09:43 WIB

Bansos Garut Jadi Sorotan: Rumah Nyaris Roboh Tak Dapat Bantuan, Pemilik Mobil Justru Terdaftar Penerima

Kamis, 14 Mei 2026 - 02:06 WIB

DKKG Garut Gelar Festival Pembudayaan Olah Raga Tradisional, Perkuat Pelestarian Budaya Lokal

Kamis, 14 Mei 2026 - 01:41 WIB

Bidang ESDM PB HMI Gaungkan Pentingnya Geothermal untuk Masa Depan Energi Indonesia

Berita Terbaru

Uncategorized

Pemkab dan Kadin Garut Kolaborasi Percepat Legalitas UMKM

Jumat, 15 Mei 2026 - 19:36 WIB