HMI Cabang Garut Desak DPRD Segera Susun Kode Etik dan Tata Beracara BK

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 3 Maret 2025 - 15:17 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut,Nusaharianmedia.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut menyoroti ketiadaan kode etik dan tata beracara Badan Kehormatan (BK) di DPRD Kabupaten Garut. Kritik ini muncul setelah dua kali permohonan data dan audiensi yang diajukan HMI tidak mendapatkan respons memadai dari pihak legislatif.

Ketua Umum HMI Cabang Garut, Yusup Saepul Hayat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan data kode etik dan tata beracara BK DPRD pada 19 Februari 2025. Namun, hingga kini belum ada jawaban resmi dari DPRD terkait hal tersebut.

“Kami melihat ada kurangnya transparansi dalam tubuh DPRD Kabupaten Garut. Kode etik dan tata beracara BK seharusnya menjadi pedoman bagi para anggota dewan dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Namun, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengaturnya,” ujar Yusup. Senin,(03/03/2025).

Tak kunjung mendapat respons, HMI Cabang Garut kembali melayangkan surat audiensi pada 24 Februari 2025 untuk berdialog langsung dengan DPRD. Namun, bukannya memberikan kepastian, pihak legislatif justru meminta audiensi dijadwalkan ulang tanpa alasan yang jelas.

“Kami mempertanyakan keseriusan DPRD dalam menjalankan fungsinya. Bagaimana bisa sebuah lembaga legislatif tidak memiliki aturan baku yang mengatur etika dan kedisiplinan anggotanya?” tambah Yusup.

Hingga berita ini diterbitkan, Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, dan Ketua BK DPRD Garut, Endang, belum memberikan tanggapan resmi terkait persoalan ini.

Sebagai bentuk tekanan, HMI Cabang Garut menegaskan akan terus mengawal permasalahan ini hingga DPRD menyusun dan menetapkan produk hukum terkait kode etik dan tata beracara BK. Bahkan, jika dalam waktu dekat masih belum ada kejelasan, HMI berencana menggelar aksi audiensi langsung ke DPRD, yang kemungkinan besar akan dilaksanakan pada Kamis pekan ini.

Masyarakat pun menunggu langkah konkret DPRD Kabupaten Garut dalam merespons tuntutan ini, mengingat kode etik dan tata beracara BK merupakan elemen penting dalam menjaga kredibilitas lembaga legislatif. (Red)

Baca Juga :  Peringati Hari Pers Nasional, Ayi Suryana Tegaskan Pers Pilar Bangsa dan Penjaga Demokrasi

Berita Terkait

Mak Enok, Lansia 64 Tahun, Masih Tetap Berjuang Mencari Nafkah Meski Kerap Menahan Lapar
USIA 16 TAHUN, PUTRI ANINDITA HARUMKAN GARUT! RAIH MEDALI PERAK PORPROV XV JAWA BARAT 2026
Kebersamaan dan Gotong Royong Jadi Semangat Uus Saripudin untuk Membangun Mekarjaya
Dugaan Penipuan Dana Hibah Rp1,69 Miliar Dilaporkan ke Polres Garut, ASN Bapenda Jadi Terlapor
Empat Anak Menanti Tempat Tinggal Aman, Rumah Ibu An-An di Cibodas Butuh Perhatian Serius
Yudha Puja Turnawan Tinjau Kondisi Ibu An-An, Warga dengan Penghasilan 25 Ribu sehari Tinggal di Rumah Tak Layak Huni.
Purna Tugas Bukan Akhir Pengabdian, Terima Kasih Nurdin Yana atas Dedikasi untuk Garut
RDTR Garut: Ketika Kepastian Hukum Tata Ruang Terus Tertunda
Berita ini 76 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 04:20 WIB

Mak Enok, Lansia 64 Tahun, Masih Tetap Berjuang Mencari Nafkah Meski Kerap Menahan Lapar

Senin, 9 November 2026 - 11:23 WIB

USIA 16 TAHUN, PUTRI ANINDITA HARUMKAN GARUT! RAIH MEDALI PERAK PORPROV XV JAWA BARAT 2026

Sabtu, 7 November 2026 - 12:40 WIB

Kebersamaan dan Gotong Royong Jadi Semangat Uus Saripudin untuk Membangun Mekarjaya

Kamis, 5 November 2026 - 23:22 WIB

Dugaan Penipuan Dana Hibah Rp1,69 Miliar Dilaporkan ke Polres Garut, ASN Bapenda Jadi Terlapor

Kamis, 5 November 2026 - 18:05 WIB

Empat Anak Menanti Tempat Tinggal Aman, Rumah Ibu An-An di Cibodas Butuh Perhatian Serius

Berita Terbaru