Nusaharianmedia.com — Pemerintah Kabupaten Garut bersama DPRD Kabupaten Garut menyepakati percepatan penanganan Jalan Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy. Kesepakatan tersebut dibahas dalam audiensi bersama Gerakan Masyarakat Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy (Gema BSP), Kamis (20/8/2026).
Audiensi yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Garut, Jalan Patriot, Kecamatan Tarogong Kidul, diterima langsung oleh pimpinan DPRD Kabupaten Garut H. Subhan Fahmi, S.IP., Ketua Komisi II Suprih Rozikin, S.H., M.H., serta sejumlah anggota DPRD dari Dapil 5.
Dalam pertemuan tersebut, masyarakat melalui Gema BSP menyampaikan aspirasi terkait kondisi jalan yang selama ini dinilai membutuhkan penanganan segera. Jalan tersebut menjadi salah satu akses penting bagi masyarakat Banjarwangi, Singajaya hingga Peundeuy.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyampaikan bahwa pemerintah daerah menyerap aspirasi masyarakat yang menginginkan jalan segera diperbaiki agar lebih layak dan aman dilintasi.
“Tadi kita diskusi, dan diskusi sangat hangat, alot dan juga masing-masing bercerita tentang harapannya. Ujungnya kami bersepakat bahwa untuk sementara, untuk jangka pendek kita akan bantu selesaikan supaya jalan lebih layak untuk dilewati,” ujar Syakur.
Untuk penanganan jangka pendek, Pemkab Garut akan melakukan penambalan terhadap sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mendorong realisasi program Inpres Jalan Daerah (IJD) sepanjang sekitar 6,5 kilometer.
Pemkab Garut telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,5 miliar pada 2026 dan berkomitmen mendorong penyelesaian penanganan jalur hingga Peundeuy pada 2027.
“Memang dulu kami beranggapan bahwa kami ingin jalan yang berkualitas nasional. Tapi dari aspirasi masyarakat kelihatannya ingin segera diperbaiki. Kondisinya tidak usah jalan yang sangat bagus, pokoknya layak saja,” lanjutnya.
Syakur menambahkan, penganggaran serta penetapan jalur yang akan ditangani akan difinalisasi dalam penetapan anggaran pada Oktober mendatang.
H. Subhan Fahmi: Kesepakatan Harus Dikawal Sampai Tingkat Pelaksanaan
Pimpinan DPRD Kabupaten Garut H. Subhan Fahmi, S.IP. menegaskan bahwa DPRD tidak hanya menjadi tempat penyampaian aspirasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk mengawal agar kesepakatan bersama pemerintah daerah dapat direalisasikan.
Menurut Subhan, persoalan Jalan Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy merupakan kebutuhan masyarakat yang harus mendapat perhatian serius karena menyangkut mobilitas warga dan konektivitas antarwilayah di Garut bagian selatan.
Ia menilai hasil audiensi bersama Gema BSP harus menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan adanya langkah konkret di lapangan.
Subhan juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dinas teknis dan masyarakat dalam mengawal setiap tahapan perbaikan, mulai dari penganggaran, penentuan titik prioritas, hingga pelaksanaan pekerjaan.
Dengan demikian, hasil kesepakatan tidak berhenti sebagai komitmen politik, tetapi benar-benar diwujudkan dalam bentuk perbaikan infrastruktur yang dirasakan masyarakat.
Ketua Komisi II: Jangan Berhenti di Kesepakatan
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Garut Suprih Rozikin, S.H., M.H., turut menegaskan pentingnya memastikan hasil audiensi tersebut diterjemahkan menjadi program kerja yang jelas.
Komisi II, kata dia, akan ikut mengawal pembahasan dan pelaksanaan penanganan jalan agar rencana yang telah disepakati bersama dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Suprih menilai kondisi jalan di wilayah selatan Garut membutuhkan penanganan yang terukur. Karena itu, antara perbaikan jangka pendek dan program pembangunan jangka menengah harus disusun secara berkesinambungan.
Ia juga menekankan perlunya pengawasan terhadap kualitas pekerjaan. Menurutnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan jalan yang diperbaiki sementara, tetapi juga menginginkan adanya kepastian bahwa infrastruktur tersebut dapat bertahan dan memberikan manfaat dalam jangka panjang.
Anggota DPRD Dapil 5 Siap Mengawal dari Lapangan
Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Dapil 5 yang hadir dalam audiensi juga menyatakan dukungan terhadap percepatan penanganan jalan tersebut.
Bagi wakil rakyat dari wilayah pemilihan tersebut, kondisi jalan Banjarwangi–Singajaya–Peundeuy bukan sekadar persoalan infrastruktur, tetapi berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Jalan tersebut digunakan untuk menunjang mobilitas warga, aktivitas ekonomi, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga distribusi hasil pertanian dan perdagangan masyarakat.
Karena itu, anggota DPRD Dapil 5 mendorong agar hasil audiensi segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui program yang jelas dan memiliki target waktu.
Pengawasan di lapangan juga dinilai penting agar pengerjaan tidak hanya sesuai dengan dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjawab titik-titik kerusakan yang menjadi keluhan masyarakat.
DPRD dan Banggar Kawal Anggaran
Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Dapil 5 Agus Muhammad Sutarman menegaskan bahwa jajaran legislatif bersama Badan Anggaran (Banggar) akan ikut mengawal pengerjaan jalan tersebut.
Menurut Agus, pembahasan telah mengarah pada kesepakatan bahwa prioritas utama saat ini adalah membuat jalan tersebut layak dan aman dilalui masyarakat.
“Jadi tadi kita tidak bicara dan sudah kesepakatan. Sudah dibilang oleh Pak Bupati bahwa yang penting layak. Kita tidak ideal seperti dari pusat, tetapi yang penting mulus dan bagus itu akan tertutupi, insyaallah akan tertutupi,” ujarnya.
Ia menambahkan, DPRD bersama dinas terkait akan melakukan pemantauan terhadap proses pengerjaan agar berjalan sesuai target.
Pengawalan tersebut direncanakan berlangsung sejak Januari hingga November 2027.
Gema BSP: Kesepakatan Harus Dibuktikan
Audiensi tersebut menjadi titik penting bagi Gema BSP dalam memperjuangkan percepatan perbaikan jalan di wilayah selatan Garut.
Setelah pemerintah daerah dan DPRD menyatakan komitmen, perhatian masyarakat kini tertuju pada realisasi pekerjaan di lapangan.
Alokasi anggaran Rp2,5 miliar pada 2026, rencana penanganan jangka pendek, serta komitmen penyelesaian hingga Peundeuy pada 2027 menjadi langkah awal yang harus dikawal bersama.
Masyarakat berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti pada forum audiensi. Pemerintah daerah dan DPRD dituntut memastikan setiap tahapan berjalan transparan, tepat sasaran, serta sesuai target waktu yang telah disepakati.
Bagi masyarakat Banjarwangi, Singajaya dan Peundeuy, ukuran keberhasilan dari pertemuan tersebut pada akhirnya bukan pada banyaknya pernyataan yang disampaikan, melainkan seberapa cepat alat berat turun, jalan diperbaiki, dan akses masyarakat kembali layak serta aman dilalui.
Penulis : Hilman
Editor : Redaksi nusharianmedia
