Kebijakan Tanpa Matang Kajian, Jalan Pasar Baru Ditutup Permanen, Penataan PKL Dinilai Ancam Ekonomi Perdagangan Rakyat akibat Akses Terbatas

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 18 Agustus 2026 - 17:14 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com 18 Agustus 2026 — Kebijakan penutupan permanen Jalan Pasar Baru Garut untuk aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) menuai sorotan. Kebijakan yang dimaksudkan untuk menata keberadaan PKL di kawasan pusat perdagangan tersebut dinilai belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak terhadap ekosistem perekonomian masyarakat yang selama ini tumbuh di kawasan Pasar Baru.

 

Penutupan akses jalan tersebut dikhawatirkan justru menimbulkan persoalan baru. Tidak hanya berkaitan dengan kelancaran lalu lintas, tetapi juga menyangkut akses konsumen menuju toko-toko yang berada di sepanjang kawasan Pasar Baru hingga Garut Plaza.

 

Pasar Baru selama ini dikenal sebagai salah satu pusat perdagangan rakyat di Kabupaten Garut. Aktivitas ekonomi di kawasan tersebut melibatkan berbagai pelaku usaha, mulai dari pemilik toko, pedagang kecil, PKL, jasa transportasi, hingga masyarakat yang datang sebagai konsumen.

 

Karena itu, kebijakan penataan kawasan dinilai semestinya tidak hanya melihat persoalan dari satu sisi, yakni menyediakan ruang bagi PKL. Pemerintah juga perlu menghitung dampaknya terhadap keberlangsungan toko, akses pembeli, ketersediaan parkir, arus kendaraan, serta perputaran ekonomi secara keseluruhan.

 

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kajian yang menjadi dasar penutupan permanen Jalan Pasar Baru. Sebab, apabila akses utama menuju kawasan perdagangan semakin terbatas, terdapat kekhawatiran konsumen akan memilih lokasi lain yang lebih mudah dijangkau.

 

Dampaknya pun berpotensi dirasakan secara berantai. Ketika jumlah pengunjung berkurang, omzet toko dapat mengalami tekanan. Pada saat yang sama, berkurangnya aktivitas perdagangan juga dapat memengaruhi PKL yang menggantungkan pendapatan dari arus konsumen di kawasan tersebut.

 

Dengan demikian, persoalan Pasar Baru tidak seharusnya ditempatkan sebagai pertentangan antara PKL dengan pemilik toko. Keduanya merupakan bagian dari ekosistem perdagangan rakyat yang semestinya dapat berjalan berdampingan apabila pemerintah memiliki konsep penataan kawasan yang terintegrasi.

Baca Juga :  Aktivis Garut Undang Herman : Seruan Aksi Buruh Tani Tembakau dan Buruh Pabrik Rokok Siap Gugat Hak Mereka

 

Dalam pandangan sejumlah pihak, kebijakan pada masa Bupati Garut Agus Supriadi yang menghidupkan kembali Jalan Pasar Baru sekaligus membangun Garut Plaza dinilai memiliki konsep pengembangan kawasan perdagangan yang lebih terintegrasi.

 

Saat itu, keberadaan toko dan aktivitas pedagang dapat saling mendukung. Arus konsumen tidak hanya bergerak di satu titik, tetapi berpotensi menyebar dari kawasan Pengkolan menuju Pasar Baru dan Garut Plaza, kemudian berlanjut ke Ciwalen hingga kawasan Asia.

 

“Kalau Jalan Pasar Baru difungsikan seperti semula, perekonomian bisa bergerak dari Pengkolan menuju Garut Plaza, kemudian berputar ke Ciwalen sampai kawasan Asia. Ada pergerakan ekonomi yang saling menghidupkan,” demikian pandangan yang disampaikan terkait kondisi kawasan tersebut.

 

Persoalan utama, menurut pandangan tersebut, bukan keberadaan PKL. Penataan tetap diperlukan agar aktivitas perdagangan berlangsung tertib. Namun, penataan tidak semestinya dilakukan dengan mengorbankan akses terhadap pusat perdagangan yang sudah lama menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat Garut.

 

Pemerintah daerah dinilai perlu melakukan kajian ulang secara menyeluruh dengan melibatkan para pemilik toko, PKL, masyarakat, pengelola kawasan, serta pihak-pihak terkait lainnya.

 

Kajian tersebut penting untuk mengukur dampak kebijakan secara objektif, termasuk perubahan jumlah pengunjung, omzet pedagang dan toko, kebutuhan parkir, akses kendaraan, tingkat kemacetan, kebersihan, keamanan, serta potensi pertumbuhan ekonomi kawasan.

 

“Jangan sampai niatnya menata PKL, tetapi kebijakan yang diterapkan justru membuat toko-toko kehilangan pembeli. Kalau toko tidak berkembang, pada akhirnya PKL juga akan kehilangan konsumen karena sama-sama bergantung pada perputaran ekonomi kawasan,” ujarnya.

 

Kekhawatiran tersebut semakin mengemuka karena sejumlah toko di kawasan Pasar Baru hingga menuju Garut Plaza disebut menghadapi tekanan dalam menjalankan usaha. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah sebelum kebijakan penutupan jalan diberlakukan secara permanen.

Baca Juga :  Tembakan Kehormatan Iringi Kepergian Bripka Cecep Saepul Bahri: Polres Garut Gelar Upacara Pemakaman

 

Penataan kawasan perdagangan, lanjutnya, seharusnya dilakukan dengan pendekatan ekosistem. Jalan, parkir, PKL, toko, kebersihan, keamanan, transportasi, dan promosi kawasan harus dirancang dalam satu kebijakan yang saling mendukung.

 

Jika Jalan Pasar Baru ditutup permanen tanpa mempertimbangkan dampak terhadap akses konsumen, kebijakan tersebut dikhawatirkan justru melemahkan salah satu pusat perdagangan rakyat yang telah dikenal masyarakat Garut sejak lama.

 

“Garut ini jangan sampai salah dalam mengambil kebijakan. Jalan yang sudah hotmix dan menjadi akses perdagangan justru ditutup untuk menampung PKL. Penataan PKL penting, tetapi jangan sampai mengorbankan roda perekonomian Pasar Baru,” tegasnya.

 

Pemerintah Kabupaten Garut pun didorong untuk membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Jika diperlukan, pemerintah dapat mencari skema alternatif, seperti pengaturan waktu aktivitas PKL, penataan zonasi, penyediaan kantong parkir, pengaturan lalu lintas, hingga pengembalian sebagian fungsi jalan pada jam-jam tertentu.

 

Langkah tersebut dinilai lebih memungkinkan terciptanya keseimbangan antara kepentingan PKL dan pemilik toko. Dengan begitu, kawasan Pasar Baru tidak hanya menjadi tempat aktivitas pedagang, tetapi tetap berfungsi sebagai pusat perdagangan yang mampu menarik konsumen dari berbagai wilayah.

 

Pasar Baru, Garut Plaza, Ciwalen hingga kawasan Asia memiliki potensi menjadi satu kawasan ekonomi rakyat yang kuat apabila dikembangkan dengan perencanaan yang matang.

 

Karena itu, kebijakan penataan kawasan diharapkan tidak berhenti pada pemindahan atau penempatan PKL, tetapi benar-benar didasarkan pada kajian yang komprehensif dan berorientasi pada keberlangsungan ekonomi masyarakat.

 

Sebab, tujuan akhir penataan seharusnya bukan sekadar membuat kawasan terlihat tertib, melainkan memastikan seluruh pelaku ekonomi—baik PKL, pemilik toko, pekerja, maupun konsumen—dapat tumbuh dan memperoleh manfaat dari hidupnya kembali pusat perdagangan rakyat di jantung Kota Garut.

Penulis : Hilman

Editor : Redaksi nusharianmedia

Berita Terkait

SOKSI Garut Resmi Dukung Aris Munandar di Musda Golkar, Peta Persaingan Kian Dinamis
Keterasingan Relawan dan Logika Kekuasaan: Dari Tragedi Pengging hingga Peta Politik Indonesia
Jelang Musda Golkar Garut, Bendum Kosgoro 1957 Doakan yang Terbaik, Ingatkan Soliditas dan Jangan Terbawa Arus Dinamika Internal
Kobarkan Semangat Kemerdekaan HUT ke-81 RI Ketua DPRD Garut Bacakan teks Proklamasi, Teguhkan Semangat Persatuan dan Nasionalisme
Semangat Kemerdekaan Indonesia, Perumda Tirta Intan Garut Teguhkan Komitmen Profesionalisme dan Pengabdian dalam Pelayanan kepada Masyarakat
HUT Republik Indonesia ke-81: Muhamad Angling Kusumah Soroti Kondisi Jalan Banjarwangi Garut
ORADO Lapas Garut Meriahkan HUT RI ke-81, Adu Strategi Domino Jadi Jembatan Silaturahmi dengan Masyarakat
DPRD Garut Ikuti Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo, Aris Munandar Serukan Kerja Nyata dan Pengabdian kepada Rakyat
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 18 Agustus 2026 - 17:52 WIB

SOKSI Garut Resmi Dukung Aris Munandar di Musda Golkar, Peta Persaingan Kian Dinamis

Selasa, 18 Agustus 2026 - 17:14 WIB

Kebijakan Tanpa Matang Kajian, Jalan Pasar Baru Ditutup Permanen, Penataan PKL Dinilai Ancam Ekonomi Perdagangan Rakyat akibat Akses Terbatas

Selasa, 18 Agustus 2026 - 16:58 WIB

Keterasingan Relawan dan Logika Kekuasaan: Dari Tragedi Pengging hingga Peta Politik Indonesia

Senin, 17 Agustus 2026 - 23:09 WIB

Jelang Musda Golkar Garut, Bendum Kosgoro 1957 Doakan yang Terbaik, Ingatkan Soliditas dan Jangan Terbawa Arus Dinamika Internal

Senin, 17 Agustus 2026 - 18:32 WIB

Kobarkan Semangat Kemerdekaan HUT ke-81 RI Ketua DPRD Garut Bacakan teks Proklamasi, Teguhkan Semangat Persatuan dan Nasionalisme

Berita Terbaru