Nusaharianmedia.com 16 Januari 2026 – Di tengah gencarnya seruan efisiensi anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Garut, publik justru disuguhi potret yang bertolak belakang dengan semangat penghematan dan keberpihakan kepada masyarakat. Alokasi APBD yang seharusnya diarahkan untuk menjawab kesulitan warga dan krisis pendidikan, malah tergelincir ke pembiayaan perjalanan dinas yang menyerupai wisata ke luar daerah.
Kondisi ini terlihat jelas saat Dinas Pendidikan Kabupaten Garut melakukan perjalanan dinas ke Yogyakarta, di saat bupati dan wakil bupati tengah menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan sektor wisata lokal Garut. Alih-alih memperkuat promosi dan ekosistem wisata daerah sendiri, Disdik justru memilih menghabiskan anggaran di luar wilayah—sebuah langkah yang sulit dibenarkan secara kebijakan maupun etika publik.
Situasi tersebut mencerminkan ketidakpatuhan terhadap arahan pimpinan daerah. Ketika kepala daerah mendorong efisiensi, fokus pada pemulihan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan penguatan potensi lokal, jajaran teknis justru mempertontonkan agenda yang tidak sejalan.
Foto dan video yang beredar luas—memperlihatkan aktivitas karaoke dalam perjalanan dinas—semakin memperkuat persepsi publik bahwa krisis pendidikan tidak diperlakukan sebagai kondisi darurat.
Eldy Supriadi dari Ruang Rakyat Garut menilai langkah Dinas Pendidikan ini sebagai bentuk ketidakpekaan birokrasi di tengah menurunnya IPM Kabupaten Garut. Saat angka putus sekolah meningkat, mutu pendidikan menurun, dan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi, perjalanan dinas semacam ini bukan sekadar soal salah prioritas, melainkan pengabaian terhadap penderitaan warga dan dunia pendidikan yang kian memprihatinkan.
Efisiensi anggaran seharusnya dimulai dari tubuh birokrasi, bukan dibebankan kepada masyarakat. Ketika rakyat diminta memahami keterbatasan fiskal daerah, aparatur pemerintah justru berkewajiban menunjukkan keteladanan dalam penggunaan anggaran.
Tanpa keteladanan tersebut, jargon penghematan dan keberpihakan akan kehilangan makna dan legitimasi publik.
Peristiwa ini menegaskan perlunya evaluasi serius terhadap penggunaan APBD, khususnya di sektor pendidikan. Anggaran publik bukan fasilitas kenyamanan pejabat, melainkan amanah untuk menyelamatkan masa depan generasi Garut.
Ketika kebijakan dan pelaksanaannya terus berseberangan, yang dikorbankan bukan hanya keuangan daerah, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Jika krisis pendidikan terus dijawab dengan kebijakan simbolik dan perjalanan dinas yang tidak relevan, maka tujuan pemulihan IPM hanya akan menjadi slogan.
Garut membutuhkan keberanian untuk mengoreksi, bukan pembenaran administratif. Karena pada akhirnya, rakyat menilai bukan dari niat, tetapi dari keberpihakan nyata dalam kebijakan.
