Eldy Supardi Soroti Pemkab Garut: Restoran Maumie Beroperasi Tanpa SLF dan PBG  

- Jurnalis

Senin, 29 September 2025 - 14:02 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Nusaharianmedia.com – Aktivis pemerhati kebijakan dari Ruang Rakyat Garut (RRG), Eldy Supardi, melayangkan kritik keras terhadap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut terkait beroperasinya restoran Maumie yang diduga belum mengantongi izin resmi berupa Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

 

Menurut Eldy, langkah restoran tersebut membuka usaha sebelum seluruh perizinan selesai diproses merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap aturan yang berlaku. Ia menilai pemerintah tidak boleh membiarkan hal ini berlangsung, sebab akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan tata kelola perizinan di Garut.

Baca Juga :  Golkar Garut Peringati HUT ke-50 Ketua Umum DPP Golkar Bahlil Lahadalia dengan Doa Bersama dan Santunan Anak Yatim

 

“Seharusnya izin keluar terlebih dahulu, baru kemudian boleh beroperasi. Fakta bahwa restoran ini sudah berjalan sementara izinnya masih diproses adalah kesalahan besar. Pemkab harus tegas menutup sementara hingga semua izin lengkap,” tegas Eldy, Senin (29/9/2025).

 

Eldy juga mendesak Pemkab Garut untuk tidak ragu mengambil tindakan tegas demi menjaga keadilan dan kepastian hukum. Menurutnya, kelalaian dalam menindak akan menimbulkan kecurigaan adanya pembiaran atau bahkan dugaan keberpihakan terhadap pihak tertentu.

Baca Juga :  GMNI Garut Tegaskan Pengawasan Pelaksanaan PTSL Demi Keadilan Masyarakat

 

“Kami minta pemerintah jangan ragu menutup restoran Mawmie sampai semua persyaratan administrasi dan legalitasnya benar-benar terpenuhi. Ini soal aturan, bukan soal siapa yang punya,” ujarnya.

 

Eldy menegaskan bahwa keberadaan izin SLF dan PBG bukan hanya formalitas, tetapi berkaitan langsung dengan aspek keamanan bangunan serta kepatuhan hukum. Eldy menambahkan, jika Pemkab lemah dalam menegakkan aturan, maka hal tersebut akan membuka ruang bagi pelaku usaha lain untuk mengabaikan prosedur perizinan. (Hil)

 

Berita Terkait

Kebersamaan dan Gotong Royong Jadi Semangat Uus Saripudin untuk Membangun Mekarjaya
Dugaan Penipuan Dana Hibah Rp1,69 Miliar Dilaporkan ke Polres Garut, ASN Bapenda Jadi Terlapor
Empat Anak Menanti Tempat Tinggal Aman, Rumah Ibu An-An di Cibodas Butuh Perhatian Serius
Yudha Puja Turnawan Tinjau Kondisi Ibu An-An, Warga dengan Penghasilan 25 Ribu sehari Tinggal di Rumah Tak Layak Huni.
Purna Tugas Bukan Akhir Pengabdian, Terima Kasih Nurdin Yana atas Dedikasi untuk Garut
RDTR Garut: Ketika Kepastian Hukum Tata Ruang Terus Tertunda
Dugaan Kerugian hingga Rp3 Miliar, Kuasa Hukum Pelapor Lakukan Langkah di Polres Garut
Infrastruktur Jalan Jadi Prioritas, GAPENSI dan Pemkab Garut Bersinergi untuk Pembangunan Infrastruktur Daerah
Berita ini 46 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 7 November 2026 - 12:40 WIB

Kebersamaan dan Gotong Royong Jadi Semangat Uus Saripudin untuk Membangun Mekarjaya

Kamis, 5 November 2026 - 23:22 WIB

Dugaan Penipuan Dana Hibah Rp1,69 Miliar Dilaporkan ke Polres Garut, ASN Bapenda Jadi Terlapor

Kamis, 5 November 2026 - 18:05 WIB

Empat Anak Menanti Tempat Tinggal Aman, Rumah Ibu An-An di Cibodas Butuh Perhatian Serius

Kamis, 5 November 2026 - 15:18 WIB

Yudha Puja Turnawan Tinjau Kondisi Ibu An-An, Warga dengan Penghasilan 25 Ribu sehari Tinggal di Rumah Tak Layak Huni.

Minggu, 1 November 2026 - 21:35 WIB

Purna Tugas Bukan Akhir Pengabdian, Terima Kasih Nurdin Yana atas Dedikasi untuk Garut

Berita Terbaru