Nusaharianmedia.com – Ketua DPRD Kabupaten Garut, Aris Munandar, S.Pd., menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Jawa Barat, Selasa (10/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Lantai 5 Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat tersebut menjadi momentum penting dalam proses evaluasi dan penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Acara dihadiri oleh para kepala daerah, pimpinan DPRD, sekretaris daerah, serta jajaran pejabat dari kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang menerima hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.
Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Garut dalam agenda tersebut menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.
Pada kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Garut kembali menorehkan prestasi dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025. Opini tersebut menjadi indikator bahwa laporan keuangan yang disusun telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan disajikan secara wajar dalam semua aspek material.
Raihan WTP ini sekaligus menegaskan konsistensi Pemerintah Kabupaten Garut dalam menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah. Keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah yang terus menerapkan sistem pengelolaan keuangan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab.
Menanggapi capaian tersebut, Aris Munandar menyampaikan apresiasi kepada Bupati Garut beserta seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Garut yang telah bekerja maksimal sehingga kembali memperoleh opini WTP dari BPK.
Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi yang terjalin baik antara unsur eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
“Prestasi ini merupakan hasil kerja bersama antara eksekutif, legislatif, dan seluruh pemangku kepentingan. Opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bukti nyata komitmen kita dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Aris.
Ia menegaskan bahwa raihan opini WTP tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir, melainkan harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Opini WTP harus menjadi dorongan bagi seluruh aparatur pemerintah untuk terus memperbaiki kinerja, meningkatkan akuntabilitas, dan memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Aris juga mengingatkan agar capaian tersebut tidak membuat seluruh pihak berpuas diri. Sebaliknya, keberhasilan itu harus menjadi pemacu untuk terus melakukan perbaikan, inovasi, dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Menurutnya, pengelolaan keuangan yang baik harus mampu diterjemahkan menjadi program pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik ini dapat diterjemahkan menjadi program-program pembangunan yang efektif, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Garut,” tambahnya.
Dengan kembali diraihnya opini WTP pada tahun 2025, DPRD Kabupaten Garut berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD semakin kuat, khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, serta pembentukan kebijakan daerah.
Keberhasilan mempertahankan opini WTP juga menjadi indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Garut mampu menjaga standar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah, capaian tersebut diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan daerah yang berkelanjutan, maju, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Garut. (Hil)
