Nusahrianmedia.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Garut menggelar rapat kerja (raker) bersama Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Garut pada Selasa (21/7/2026) untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2027.
Dalam rapat tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan, menyampaikan sejumlah catatan strategis terkait penyusunan anggaran pendidikan. Ia menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan PPPK Paruh Waktu, penguatan kompetensi guru, serta percepatan penugasan kepala sekolah harus menjadi prioritas dalam kebijakan anggaran tahun 2027.
Yudha menyoroti alokasi anggaran bagi gaji 4.282 PPPK Paruh Waktu yang dinilai masih jauh dari memadai. Berdasarkan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp60,26 miliar, yang jika dihitung rata-rata hanya memberikan penghasilan sekitar Rp1 juta per bulan bagi PPPK Paruh Waktu berpendidikan Strata 1.
Menurutnya, nominal tersebut masih jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Garut yang mencapai Rp2.472.227, sehingga perlu menjadi perhatian serius dalam pembahasan anggaran.
Karena itu, Yudha mengusulkan agar alokasi anggaran untuk gaji PPPK Paruh Waktu dinaikkan hingga 100 persen menjadi sekitar Rp120,52 miliar. Ia menilai peningkatan tersebut merupakan bentuk penghargaan yang layak bagi ribuan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang selama ini tetap mengabdi meski menerima penghasilan yang relatif rendah.
Yudha juga memaparkan bahwa total rencana anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Garut Tahun 2027 mencapai sekitar Rp1,509 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,173 triliun dialokasikan untuk gaji dan tunjangan 11.800 ASN, yang terdiri atas 5.215 PNS dan 6.585 PPPK, sementara lebih dari 4.280 PPPK Paruh Waktu hanya memperoleh alokasi sebesar Rp60,26 miliar.
Menurutnya, apabila Dinas Pendidikan tidak mengusulkan anggaran yang lebih berpihak kepada PPPK Paruh Waktu, maka hal itu menunjukkan belum optimalnya keberpihakan terhadap tenaga pendidik yang menjadi ujung tombak pelayanan pendidikan di Kabupaten Garut.
Selain persoalan kesejahteraan tenaga pendidik, Yudha juga meminta agar Dinas Pendidikan mengalokasikan anggaran khusus untuk peningkatan kompetensi guru, terutama dalam penguatan kemampuan mengajar di bidang literasi dan numerasi.
Ia menilai rendahnya capaian literasi dan numerasi peserta didik menjadi salah satu penyebab menurunnya Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di Kabupaten Garut.
«”Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, kemampuan literasi dan numerasi generasi muda justru masih rendah. Ini harus menjadi perhatian serius dan perlu direspons melalui peningkatan kapasitas para guru,” ujar Yudha.»
Tak hanya itu, Yudha juga menyoroti masih adanya 398 Sekolah Dasar di Kabupaten Garut yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Menurutnya, kondisi tersebut tidak boleh terus berlarut karena berpotensi menghambat tata kelola dan peningkatan mutu pendidikan.
Ia menegaskan bahwa kepala sekolah memiliki peran strategis dalam mengelola satuan pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta memastikan tercapainya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan.
«”Kekosongan kepala sekolah di ratusan SD tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan harus segera mempercepat proses penugasan agar tata kelola sekolah berjalan optimal dan kualitas pendidikan di Kabupaten Garut dapat terus meningkat,” tegasnya.»
Melalui pembahasan KUA-PPAS Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2027 tersebut, Komisi IV DPRD Kabupaten Garut berharap berbagai usulan yang disampaikan dapat menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Garut. Kebijakan anggaran pendidikan diharapkan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan melalui peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, penguatan kompetensi guru, serta percepatan pengisian jabatan kepala sekolah demi mewujudkan kualitas pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Garut. (Hil)
