Nusaharianmedia.com 18 Agustus 2026 Dalam historiografi Jawa, kisah Ki Ageng Pengging (Kebo Kenanga) berdiri sebagai simbol dari paradoks kekuasaan: pengorbanan yang berujung pada penyisihan. Sebagai trah Majapahit dan murid Syekh Siti Jenar, Ki Ageng Pengging tak sekadar pasrah dihukum mati oleh utusan Demak. Keturunannya, Jaka Tingkir, kemudian berhasil mendirikan Kesultanan Pajang. Namun, setelah pondasi kekuasaan stabil, trah Pengging perlahan dipinggirkan dari episentrum politik.
Pola sosiologis ini terus berulang. Dalam lanskap politik modern Indonesia, narasi keberadaan gerakan relawan, khususnya organ relawan yang membesarkan Joko Widodo selama satu dekade dan turut mensukseskan pasangan Prabowo-Gibran menunjukkan gejala serupa: berjuang di masa krusial, lalu terancam teralienasi ketika kekuasaan dikonsolidasikan oleh elite partai.
Lanskap politik menunjukkan konsolidasi yang dominatif. Demi menjamin stabilitas regulasi dan pengesahan anggaran di parlemen, kekuasaan membutuhkan dukungan fraksi politik formal. Dalam kalkulasi realpolitik, satu suara partai politik di DPR jauh lebih berharga daripada simpati seribu organ relawan.
Retaknya Hubungan: Dilema Dualisme Kekuasaan (Prabowo vs. Gibran)
Ketiadaan batas tegas antara legitimasi partai politik dan legitimasi relawan melahirkan potensi retaknya hubungan di puncak eksekutif. Prabowo sebagai Representasi Komando Parpol dan sebagai Ketua Umum Gerindra dan pimpinan koalisi besar, terikat pada kalkulasi rasional parpol. Pemerintahan yang stabil menuntut pengakomodasian mesin parpol yang memiliki kekuatan hukum dan hak legislasi di DPR. Di sisi lain, Gibran sebagai Representasi Warisan Relawan memegang posisi Wakil Presiden bukan berkat kedudukan struktural di partai, melainkan sebagai personifikasi konsolidasi relawan Jokowi dan basis pemilih akar rumput.
Gesekan kepentingan pun menganga ketika posisi-posisi strategis birokrasi dan kebijakan publik mulai didominasi oleh kader-kader partai pendukung, sementara elemen relawan di belakang Gibran merasa akses mereka dikunci ketat. Keretakan tidak hanya muncul dalam bentuk retorika, melainkan pada persaingan riil memperebutkan influence dalam pembuatan kebijakan strategis negara.
Analisis Sosiologis: Mengapa Relawan “Dibuang Pelan-Pelan”?
Fenomena terpinggirkannya relawan pasca-kemenangan politik dapat dibedah melalui empat kacamata sosiologi:
Kacamata pertama, Hukum Besi Oligarki (Robert Michels). Setiap gerakan massa yang telah berhasil meraih tujuan utamanya akan diserap oleh kelompok elite kecil untuk mengamankan stabilitas. Relawan, yang bersifat cair dan bottom-up, dianggap sebagai elemen “bising” yang mengganggu koordinasi tenang antar-elite partai di dalam birokrasi.
Kedua, Teori Deprivasi Relatif (Ted Robert Gurr). Muncullah gap antara ekspektasi kontribusi relawan di lapangan dengan realitas pembagian posisi kekuasaan. Kesenjangan inilah yang memicu narasi bahwa keringat perjuangan mereka “disepelekan” pasca-pemilu.
Kacamata ketiga, Teori Mobilisasi Sumber Daya (Anthony Oberschall). Meski disingkirkan dari panggung formal, relawan politik hari ini memiliki aset yang tidak dimiliki instrumen era lalu: database pemilih akar rumput, keahlian infiltrasi media digital, dan kemandirian jaringan.
Dan yang terakhir, Ketiadaan Institusionalisasi Legal. Berbeda dengan parpol yang memiliki payung hukum undang-undang dan dana bantuan APBN, relawan hanyalah instrumen ad-hoc. Begitu garis finish elektoral terlewati, fungsi kekuasaan mereka dianggap selesai.
Ancaman Sistemis: Dampak Buruk Peminggiran Relawan
Jika elite kekuasaan bertindak gegabah dengan sepenuhnya mementalkan elemen relawan dari sistem politik, sejumlah risiko sistemis yang membahayakan stabilitas nasional siap mengintai. Resiko pertama, keruntuhan bumper politik & defisit legitimasi moral. Relawan adalah benteng pertahanan alami (buffer zone) rezim di akar rumput. Tanpa pembelaan organik relawan, pemerintah harus bergantung sepenuhnya pada mesin partai yang mahal dan berjarak dengan masyarakat. Ketika kebijakan publik mendapat resistensi publik, pemerintah akan kehilangan narator organik dan mengalami krisis kepercayaan massa.
Resiko kedua adalah boomerang informasi dan perlawanan digital. Jaringan relawan yang menguasai arsitektur media sosial serta database akar rumput berpotensi membalikkan arah propaganda. Energi yang dulunya dipakai untuk menggalang suara dapat berubah menjadi gelombang pengawasan kritis yang membongkar berbagai kompromi elite di balik layar.
Resiko ketiga adalah radikalisasi gerakan akar rumput. Massa relawan yang terasing tanpa wadah artikulasi formal sangat rentan terkooptasi oleh populisme kanan atau gerakan ekstra-parlementer yang mengusung narasi kekecewaan sistemik. Fenomena ini menciptakan instabilitas politik baru yang jauh lebih liar daripada oposisi parpol di parlemen.
Dan resiko terakhir adalah yang paling sistemik, implikasi keamanan dalam negeri. Gesekan antarfaksi di tingkat atas yang merebes hingga ke tingkat relawan akar rumput dapat memicu ketegangan di daerah, membelah kesetiaan jaringan lokal, serta merusak integrasi sosial pascapemilu.
Dari Pengging ke Mentaok: Potensi Konsolidasi Gerakan Baru
Jika sejarah Ki Ageng Pengging memperlihatkan kepasrahan seorang figur sufi, sejarah Jawa juga menyimpan preseden lain: Danang Sutawijaya (Panembahan Senopati). Ketika Pemanahan dan Sutawijaya dibuang ke Alas Mentaok oleh Pajang, mereka tidak meratapi nasib. Di tanah pengasingan tersebut, mereka membangun kekuatan ekonomi, militer, dan sosial secara independen hingga akhirnya mengerdilkan Pajang dan mendirikan Kesultanan Mataram.
Paralel dengan hal tersebut, organ relawan yang hari ini dipinggirkan berpotensi mengambil salah satu dari dua jalur berikut:
Jalur pertama, Terfragmentasi dan Redup. Bubar secara alami karena kehilangan figur sentral dan daya dukung logistik. Atau, Jalur kedua, Metamorfosis Kekuatan Penyeimbang. Mengonsolidasi kekecewaan menjadi organ yang disiplin, atau bahkan bertransformasi menjadi embrio partai politik alternatif yang bersih dari trah kekuasaan lama.
Kekuasaan politik pada akhirnya bersifat pragmatis dan dingin. Bagi gerakan relawan, pelajaran terbesar dari Babad Jawa hingga sosiologi modern adalah satu: Kehormatan politik tidak pernah diberikan sebagai hadiah atas kebaikan masa lalu, melainkan direbut melalui kemandirian posisi tawar di masa depan.
Penulis : Penulis: Ahirudin Yunus
Editor : Redaksi nusharianmedia
Sumber Berita : Koordinator Relawan Gawagis Berfikir Kemajuan (GBK) Priangan Timur
