Konsolidasi dan Komitmen Masyarakat Garut Selatan Menuju Pemekaran Kabupaten

Avatar photo

- Jurnalis

Minggu, 19 Januari 2025 - 12:03 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Garut, Nusaharianmedia.com – Ketua Presidium Pemekaran Kabupaten Garut Selatan, Dr. HR. Gunawan Undang, M.Si., bersama sejumlah tokoh masyarakat yang tergabung dalam Dewan Presidium Konstitusi Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Selatan, menggelar rapat konsolidasi teknis di Gedung Da’wah Kecamatan Pameungpeuk, Sabtu (18/01/2025) kemarin.

Dalam sambutannya, Dr. Gunawan menekankan pentingnya pemekaran Garut Selatan, khususnya dari sisi geopolitik dan geostrategis, terutama terkait pertahanan dan keamanan (Hankam). “Kendati isu Hankam kerap menjadi penghambat, berbagai kajian menunjukkan bahwa Garut Selatan telah sangat layak menjadi daerah otonomi baru,” ujarnya.

Perjuangan pemekaran yang telah berlangsung sejak 27 April 2005 ini terhambat oleh moratorium dari pemerintah pusat. Namun, di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, harapan masyarakat untuk berdiri sebagai kabupaten mandiri semakin menguat. Langkah ini diyakini dapat mempercepat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan, dan mendorong pemerataan pembangunan.

Luas dan Rencana Wilayah CDOB Garut Selatan

Kabupaten Garut Selatan direncanakan mencakup 15 kecamatan dari total 42 kecamatan di Kabupaten Garut, dengan luas wilayah mencapai 1.804,67 km² atau sekitar 58,88% dari luas Kabupaten Garut. Wilayah tersebut meliputi kecamatan Banjarwangi, Singajaya, Mekarmukti, Cihurip, Cibalong, Pameungpeuk, Cikelet, Caringin, Cisewu, Bungbulang, Pakenjeng, Pendeuy, Pamulihan, Talegong, dan Cisompet.

Hasil Rapat Konsolidasi
Rapat yang dihadiri sekitar 300 orang, termasuk camat, kepala desa, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan organisasi masyarakat Garut Selatan, menghasilkan beberapa kesepakatan:

1. Agenda audiensi dengan pihak terkait.

2. Agenda aksi untuk mendukung percepatan pemekaran, melibatkan DPRD Garut, Forum Camat Garut Selatan, dan berbagai elemen masyarakat.

3. Dukungan logistik untuk aksi demonstrasi ke Jakarta, termasuk penggalangan dana dan transportasi dari fraksi-fraksi DPRD serta partai politik.

4. Koordinasi teknis lanjutan dengan Pemerintah Kabupaten Garut untuk memperkuat langkah perjuangan.

Ketua Panitia Silaturahmi, Muslim Sidik Kodratulah, S.H., menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang hadir, termasuk para camat, kepala desa, MUI, dan tokoh masyarakat. Ia berharap langkah ini menjadi momentum memperkuat komitmen bersama mewujudkan Kabupaten Garut Selatan sebagai daerah otonomi baru di Jawa Barat. (T.Wirama)

Baca Juga :  Merawat Keamanan dan Akhlak: Kapolsek Pameungpeuk Hadiri Pengajian Bulanan di Jatimulya

Berita Terkait

Ketua DPRD Garut Rayakan Hattrick Juara Persib Bandung, Nobar di Pujasega Resto Berlangsung Semarak
Bung Fey Angkat Bicara Dugaan “Setoran” Korwil Pendidikan: Harus Dilaporkan dan Diusut
Polemik Korwil Pendidikan dan Isu Rp25 Juta, Eldy Supriadi: Alarm Keras, Bupati Jangan Diam
Mohamad Bagas Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Samarang, Boboko
*Polemik Penundaan Penyerahan SK Korwil: HMI Pertanyakan Konsistensi Kebijakan dan Kepastian Hukum di Lingkungan Dinas Pendidikan*
* Reses DPRD Jangan Cuma Formalitas, Rakyat Menanti Bukti Kerja” Datang Saat Reses, Hilang Saat Aspirasi Ditagih.
Panen Jagung Kuartal II Digelar, Ayi Suryana Apresiasi Kapolres Garut
Pemkab dan Kadin Garut Kolaborasi Percepat Legalitas UMKM
Berita ini 89 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 24 Mei 2026 - 08:42 WIB

Ketua DPRD Garut Rayakan Hattrick Juara Persib Bandung, Nobar di Pujasega Resto Berlangsung Semarak

Sabtu, 23 Mei 2026 - 23:59 WIB

Bung Fey Angkat Bicara Dugaan “Setoran” Korwil Pendidikan: Harus Dilaporkan dan Diusut

Sabtu, 23 Mei 2026 - 22:23 WIB

Mohamad Bagas Tegaskan Komitmen Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Samarang, Boboko

Kamis, 21 Mei 2026 - 23:41 WIB

*Polemik Penundaan Penyerahan SK Korwil: HMI Pertanyakan Konsistensi Kebijakan dan Kepastian Hukum di Lingkungan Dinas Pendidikan*

Selasa, 19 Mei 2026 - 17:25 WIB

* Reses DPRD Jangan Cuma Formalitas, Rakyat Menanti Bukti Kerja” Datang Saat Reses, Hilang Saat Aspirasi Ditagih.

Berita Terbaru