Garut, Nusaharianmedia.com – Menindak lanjuti adanya bau aroma tidak sedap kembali datang dari ruang lingkup pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Seperti halnya,dugaan praktik kartel dalam proyek pengadaan mebeler sekolah yang dilaksanakan oleh oknum di Dinas Pendidikan (Disdik) Garut, menjadi perhatian serius dari Ruang Rakyat Garut (RRG), sebuah organisasi sipil yang getol menyuarakan keadilan sosial dan transparansi birokrasi.
Presiden RRG, Eldy Supriadi, menyatakan bahwa pihaknya telah lama mengamati pola tak sehat dalam pengadaan mebeler untuk sekolah-sekolah di Garut.
Dalam keterangannya kepada media, Minggu (21/04/2025), Eldy menyebut bahwa indikasi kuat praktik kartel dalam proyek tersebut tidak bisa lagi dianggap angin lalu.
“Kami akan terus suarakan, bongkar, dan ungkap praktik kotor ini. Dunia pendidikan tidak boleh dijadikan ladang bisnis bagi oknum pejabat atau kelompok tertentu. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita,” ujar Eldy dengan tegas. Senin, (21/04/2025).
Indikasi ‘Bandar Proyek’ dan Pengaturan Paket
Eldy menjelaskan, pihaknya menerima banyak informasi dari para pelaku usaha lokal dan sumber internal, bahwa dalam pengadaan mebeler sekolah, terdapat keterlibatan pihak ketiga yang berperan sebagai pengendali. Pihak ini tidak hanya menjadi perantara, tapi juga diduga mengatur sejak awal siapa yang harus mendapat proyek.
“Mereka disebut sebagai ‘bandar proyek’. Sudah ada nama-nama yang muncul, peran mereka bukan kecil. Bahkan, proses perencanaan diduga sudah dikondisikan agar menguntungkan pihak-pihak tertentu saja,” jelasnya.
Menurut Eldy, praktik ini menciptakan ketidakadilan yang sangat merugikan banyak pengusaha lokal. Mereka yang tidak bersedia ‘bermain’ dengan sistem kotor, cenderung tersingkir, meskipun memiliki kapasitas dan legalitas usaha yang lengkap.
“Ini bukan soal kalah bersaing. Tapi soal permainan yang tidak adil. Banyak pengusaha kecil yang ingin berkontribusi, namun akhirnya jadi penonton karena tidak ikut arus yang menyimpang,” tambahnya.
Lemahnya Pengawasan dan Tumpulnya Sanksi
Eldy juga menyoroti lemahnya pengawasan internal di Disdik Garut, termasuk peran Inspektorat Daerah yang dinilainya pasif. Ia menyebut, selama ini praktik yang berulang tak pernah benar-benar dibongkar atau disanksi secara tegas, sehingga seolah menjadi budaya.
“Jika ini terus dibiarkan, kita sedang menciptakan sistem yang rusak secara struktural. ASN itu digaji negara untuk melayani rakyat, bukan menjadi makelar proyek. Ini penghinaan terhadap etika birokrasi,” tegasnya.
Ia pun mendesak Bupati Garut, Syakur Amin, agar mengambil sikap berani dan tidak ragu memerintahkan audit menyeluruh terhadap seluruh pengadaan mebeler sekolah dari tahun ke tahun. Menurut Eldy, evaluasi sistemik dan tindakan konkret harus dilakukan jika ingin mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Pendidikan Adalah Fondasi, Bukan Ladang Korupsi
Dalam pandangan RRG, sektor pendidikan tidak boleh menjadi tempat bermain para pemburu rente. Justru sebaliknya, pendidikan adalah fondasi pembangunan yang harus dilandasi semangat integritas dan dedikasi.
“Bayangkan, jika meja dan kursi untuk anak-anak sekolah pun sudah dikorup, bagaimana kita bisa bicara tentang kualitas pendidikan? Ini menyedihkan. Apalagi bila barang yang disediakan akhirnya tidak layak pakai,” tutur Eldy dengan nada prihatin.
Ia menambahkan, bahwa proyek pengadaan yang buruk bukan hanya merugikan secara fisik dan anggaran, tetapi juga merusak nilai moral dan kepercayaan generasi muda terhadap institusi pemerintahan.
Ajakan Melawan dan Laporkan
Di akhir pernyataannya, Eldy mengajak masyarakat Garut, khususnya para pelaku usaha yang selama ini dirugikan oleh sistem yang manipulatif, untuk mulai bersuara dan tidak takut melapor.
“Kita tidak boleh diam. Kalau kita terus diam, maka ini akan jadi budaya yang permanen. Laporkan jika ada ketidakadilan. Ruang Rakyat Garut siap mendampingi, mengadvokasi, dan memfasilitasi agar praktik semacam ini benar-benar dihentikan,” terangnya.
RRG, kata Eldy, berkomitmen untuk terus mengawal isu ini dan akan mengumpulkan bukti serta testimoni dari para pihak yang dirugikan. Semua informasi yang masuk akan dirumuskan dalam laporan publik serta dilayangkan kepada lembaga pengawasan seperti Inspektorat, Bupati, hingga Komisi Informasi dan Ombudsman.
Desakan Publik Semakin Menguat
Seiring menguatnya perhatian masyarakat terhadap dugaan mafia proyek ini, sejumlah elemen sipil mulai menunjukkan solidaritas dan dorongan agar dilakukan audit terbuka terhadap proyek mebeler yang dijalankan Disdik Garut.
Di sisi lain, banyak pihak menilai bahwa dunia pendidikan harus steril dari praktik kolusi dan intervensi bisnis yang merugikan negara.
Kini, semua mata tertuju pada sikap dan langkah pemerintah daerah, terutama Bupati Garut dan jajaran pengawas internal.
Apakah akan bergerak cepat untuk mengusut dan menindak, atau justru kembali membiarkan praktik ini mengakar lebih dalam?
Satu hal yang pasti, tekanan dari publik tidak akan berhenti, dan suara-suara perlawanan mulai tumbuh dari berbagai penjuru Garut. (Red)
