Di balik rotasi,mutasi dan adanya pencopotan Direksi Perumda Tirta Intan Garut serta pengisian jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, termasuk di badan usaha milik daerah (BUMD), kini muncul kekhawatiran: benarkah semua ini demi memperbaiki tata kelola, atau sekadar memenuhi janji politik usai pesta demokrasi Pilkada?
Perumda Tirta Intan bukan lembaga sembarangan. BUMD ini mengurus distribusi air bersih untuk kebutuhan ribuan bahkan jutaan rumah tangga, industri, hingga sektor layanan publik di Garut. Tidak heran, setiap keputusan yang menyangkut pucuk pimpinan lembaga ini otomatis menjadi perhatian publik. Siapa pun yang ditunjuk sebagai PLT, ia akan memegang kendali penuh atas arah kebijakan perusahaan, pengelolaan anggaran, hingga pelayanan masyarakat.
Wartawan Senior Angkat Suara: Jangan Hanya Jadi Ajang Balas Jasa
Wartawan senior Garut, Riki Rustiana, termasuk salah satu pihak yang ikut angkat bicara soal isu ini. Menurutnya, pengisian jabatan strategis seperti PLT Perumda Tirta Intan Garut tidak boleh hanya menjadi “arena balas jasa” atas dukungan politik di masa Pilkada. Ia menegaskan, prinsip good governance harus menjadi panglima utama: akuntabilitas, transparansi, dan berbasis pada rekam jejak yang teruji.
“Kalau pengangkatan seseorang hanya karena hutang politik, itu sangat mencederai prinsip pemerintahan yang baik. Perumda Tirta Intan bukan organisasi politik, tapi perusahaan daerah yang mengelola sumber kehidupan masyarakat: air. Jadi siapa pun yang mau diangkat sebagai PLT harus diuji secara terbuka, apakah dia punya kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan publik,” ujar Riki, saat di mintai keterangan melalui sambungan Whatsapp miliknya oleh sejumlah awak media pada. Sabtu, (10/05/2025).
Riki juga mengingatkan, jangan sampai posisi strategis seperti ini diberikan hanya kepada orang yang dekat dengan lingkar kekuasaan, tetapi minim pengalaman teknis. Menurutnya, saat ini masyarakat semakin cerdas dan kritis. Mereka tidak akan tinggal diam jika melihat proses-proses penting dilakukan tanpa keterbukaan.
Perumda Tirta Intan: Bukan Jabatan Kosong Makna
Sebagai salah satu BUMD vital, Perumda Tirta Intan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Dari pengelolaan sumber air, penyaluran, hingga layanan pelanggan, semua berada di bawah koordinasi perusahaan ini.
“Jangan anggap jabatan PLT itu hanya sementara, lalu bisa diisi siapa saja. PLT itu tetap punya kewenangan penuh untuk mengatur jalannya perusahaan. Salah pilih orang, dampaknya bukan cuma ke internal, tapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pelanggan,” ujar Riki.
Ia menambahkan, bahwa penunjukan PLT juga akan mencerminkan komitmen pemerintah daerah: apakah benar-benar berorientasi pada pelayanan publik atau hanya sekadar bagi-bagi kekuasaan.
Janji Politik: Bahaya Laten Bagi Birokrasi
Menurut Riki, janji politik yang lahir di masa kampanye sering kali menjadi “hutang” yang kemudian harus dibayar oleh kepala daerah terpilih. Namun, seorang pemimpin sejati harus mampu memutus mata rantai hutang politik yang berpotensi merusak profesionalisme birokrasi.
“Kalau bupati atau wakil bupati terjebak pada janji politik, akhirnya semua keputusan strategis jadi politis, bukan teknokratis. Dan ini bahaya laten yang bisa merusak kualitas layanan publik. Kita bicara soal hak dasar masyarakat, jangan dipermainkan demi kepentingan kelompok tertentu,” tegasnya.
Publik Berhak Tahu: Siapa Calonnya, Apa Rekam Jejaknya
Lebih jauh, Riki mendesak agar seluruh proses pengangkatan pejabat, termasuk PLT Perumda Tirta Intan, dilakukan secara terbuka. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui siapa saja kandidat yang masuk bursa, bagaimana latar belakang pendidikan mereka, pengalaman kerja, hingga capaian kinerja sebelumnya.
“Buka saja semua prosesnya ke publik. Kalau memang calonnya layak, profesional, dan punya komitmen untuk memperbaiki layanan, saya yakin publik akan mendukung. Tapi kalau semua dilakukan sembunyi-sembunyi, orang pasti curiga ada kepentingan politik di belakangnya,” ujarnya.
Riki juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menganggap keterbukaan sebagai ancaman. Justru dengan membuka akses informasi kepada publik, pemerintah akan mendapatkan legitimasi moral yang kuat untuk setiap keputusan yang diambil.
Peringatan Keras untuk Pemimpin Daerah
Di akhir pernyataannya, Riki Rustiana memberi pesan khusus kepada Bupati dan Wakil Bupati Garut agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait jabatan-jabatan strategis, terutama di BUMD. Ia menekankan bahwa akuntabilitas bukan sekadar slogan, melainkan kewajiban yang harus diwujudkan dalam praktik nyata.
“Kalau mau meninggalkan warisan kepemimpinan yang baik, tunjukkan kepada rakyat bahwa setiap kebijakan dibuat untuk kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan kelompok. Publik menunggu bukti, bukan janji,” tandasnya. (Redaksi)
