Dalam pernyataan Zam Zam secara tegas yang dilontarkannya saat ditemui di Sekretariat ALMAGARI, Kecamatan Garut Kota, Sabtu (05/07/2025), ia menekankan bahwa perjuangan politik yang mereka lakukan bukan untuk mengejar kursi kekuasaan, melainkan demi memperjuangkan arah pembangunan yang berkeadilan dan berorientasi pada rakyat.
Birokrasi Mandek, Pelayanan Publik Terancam
Zam Zam menyoroti lambannya perombakan birokrasi di tubuh Pemerintah Kabupaten Garut yang menurutnya telah berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, masyarakat akan menjadi korban utama dari ketidakpastian dan kelambanan sistem pemerintahan.
“Jabatan kosong di berbagai dinas, program-program jalan di tempat, keputusan strategis yang lambat ini bukan sekadar masalah teknis. Ini krisis manajemen yang serius,” ujarnya.
Kepala Dinas Mundur: Simbol Krisis Kepemimpinan
Zam Zam juga menyoroti mundurnya seorang kepala dinas aktif yang masih memiliki dua tahun masa jabatan. Menurutnya, langkah tersebut bukan sekadar keputusan personal, melainkan sinyal kuat bahwa ada yang tidak beres dalam sistem pemerintahan saat ini.
“Kalau seorang pejabat memilih mundur di tengah jalan, itu adalah refleksi dari sistem yang membuat mereka frustrasi. Ini lampu merah yang tak boleh diabaikan oleh Bupati,” tegasnya.
Seruan Reformasi Total: Bukan Sekadar Ganti Orang
Lebih jauh, Zam Zam menyerukan perlunya reformasi birokrasi yang bukan hanya kosmetik berupa mutasi jabatan, melainkan perubahan menyeluruh dari cara kerja, pola pikir, hingga semangat pengabdian ASN.
“Mutasi tanpa perubahan pola kerja hanya akan mengganti nama, bukan menyelesaikan masalah. Kita butuh revolusi mental di birokrasi Garut,” ujarnya lantang.
Relawan Tidak Haus Kekuasaan, Tapi Tuntut Janji
Menanggapi tudingan miring bahwa para relawan dan pendukung Syakur–Putri di Pilkada 2024 hanya mengejar jabatan, Zam Zam menepis keras persepsi tersebut.
“Kami tidak datang untuk minta jatah jabatan. Kami datang menagih janji-janji politik yang dulu disampaikan kepada rakyat. Kami ini pejuang, bukan peminta-minta,” ujarnya dengan nada tegas.
Zam Zam menegaskan bahwa kekuatan politik yang mengantarkan pasangan Syakur–Putri ke kursi kepemimpinan punya hak moral untuk mengawal arah kebijakan pemerintahan agar tetap berada pada rel keadilan sosial dan keberpihakan kepada rakyat kecil.
Garut Tak Boleh Terus Jadi Daerah Tertinggal
Zam Zam juga menyoroti kondisi pembangunan di Kabupaten Garut yang dinilainya masih jauh tertinggal dibandingkan daerah lain di Jawa Barat. Ia menyebut ketertinggalan dalam sektor pendidikan, ekonomi, dan infrastruktur sebagai bukti nyata dari lemahnya perencanaan dan eksekusi program pembangunan.
“Kalau kabupaten lain sudah sprint, kita di sini masih sibuk mencari sepatu. Ini bukan waktunya santai. Garut harus bangkit dari keterpurukan dan birokrasi yang malas,” katanya geram.
Seruan Kepada Masyarakat: Satukan Kekuatan, Kawal Perubahan
Di akhir pernyataannya, Zam Zam mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak pasif menyikapi kondisi ini. Ia mengajak tokoh masyarakat, aktivis, media, hingga partai politik lainnya untuk bersatu dalam mengawal reformasi birokrasi dan menuntut pemerintahan yang lebih transparan, responsif, dan bekerja untuk rakyat.
“Kalau pemerintah tidak segera berubah, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan. Kita butuh pemimpin yang berani, bukan hanya sibuk menjaga citra,” tandasnya.
Catatan Redaksi:
Pernyataan Zam Zam Zaenulhak mencerminkan kekecewaan sekaligus harapan publik terhadap arah kepemimpinan di Kabupaten Garut. Ketika suara-suara kritis dari pejuang politik mulai bersuara lantang, itu pertanda bahwa masyarakat menginginkan perubahan yang nyata, bukan sekadar retorika.
Saatnya bagi Pemkab Garut untuk mendengar, bergerak cepat, dan membuktikan bahwa pemerintahan ini memang hadir untuk rakyat, bukan sekadar untuk mempertahankan kekuasaan. (DIX)
