Dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Prima Kabupaten Garut, Zamzam Zainulhaq, aksi ini menjadi penanda bahwa kekuatan rakyat, lewat partai politik berbasis gerakan moral dan sosial, masih memiliki ruang untuk menyuarakan harapan dan kegelisahan masyarakat.
Zamzam, dalam orasinya yang disambut tepuk tangan para peserta aksi, menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar wacana, melainkan kebutuhan mendesak demi mewujudkan pelayanan publik yang benar-benar melayani. Ia menyampaikan bahwa masyarakat Garut telah terlalu lama dibebani dengan sistem birokrasi yang lamban, tertutup, dan dalam banyak hal, tidak berpihak pada kepentingan rakyat kecil.
“Kami datang membawa suara rakyat. Kami tidak sedang mencari panggung politik. Yang kami tuntut adalah perubahan menyeluruh, terutama dalam sektor pelayanan dasar seperti pendidikan. Dunia pendidikan sedang dalam kondisi memprihatinkan, dan birokrasi harus dibenahi dari akarnya,” tegas Zamzam dengan suara lantang di hadapan awak media.
Surat Terbuka untuk Bupati: Aspirasi yang Ditulis dengan Harapan
Sebagai bentuk konkret dari aksi tersebut, Partai Prima menyerahkan surat terbuka kepada Bupati Garut, H. Syakur Amin. Surat ini berisi desakan masyarakat atas perlunya reformasi birokrasi yang serius dan terarah, bukan sekadar pergantian pejabat atau rotasi struktural tanpa evaluasi menyeluruh terhadap integritas dan kinerja mereka.
Surat tersebut diterima secara langsung oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Garut, dengan harapan dapat menjadi bahan evaluasi dan diskusi internal di tubuh birokrasi, khususnya dalam Dinas Pendidikan yang menjadi sorotan utama dalam aksi damai ini.
Dunia Pendidikan dalam Krisis: Sorotan Kritis dari Partai Prima
Dalam penyampaiannya, Zamzam secara khusus menyoroti berbagai permasalahan yang saat ini menggerogoti dunia pendidikan di Garut. Ia menyebut bahwa pendidikan, sebagai pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia, justru menjadi ladang subur bagi berbagai bentuk penyimpangan.
Beberapa masalah yang disoroti antara lain:
Maraknya kasus asusila yang melibatkan oknum pendidik, yang mencoreng citra sekolah sebagai tempat aman bagi anak-anak.
Lemahnya pengawasan terhadap peredaran narkoba di lingkungan sekolah, yang berpotensi merusak masa depan generasi muda.
Dugaan praktik pungutan liar dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), yang kerap kali menyulitkan masyarakat ekonomi lemah.
“Ketika guru kehilangan moral, ketika kepala sekolah menyalahgunakan wewenang, dan ketika birokrasi pendidikan digunakan untuk kepentingan pribadi, maka yang dikorbankan adalah masa depan anak-anak kita. Ini tidak bisa dibiarkan,” kata Zamzam penuh keprihatinan.
Zamzam juga menolak keras jika jabatan-jabatan strategis di Dinas Pendidikan kembali diisi oleh sosok-sosok lama yang selama ini dinilai gagal menjaga marwah institusi pendidikan. Menurutnya, momentum reformasi harus dimanfaatkan untuk menghadirkan figur-figur baru yang bersih, profesional, dan memiliki keberanian moral untuk memberantas praktik-praktik menyimpang.
Kritik Konstruktif, Bukan Provokatif
Meski menyampaikan kritik tegas, Partai Prima menegaskan bahwa mereka tidak serta merta memposisikan diri sebagai oposisi keras. Sebaliknya, mereka siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah dalam mendorong perubahan positif yang nyata.
“Kami akan selalu mendukung program pemerintah yang berpihak pada rakyat. Tapi kami juga tidak akan diam jika kebijakan yang dibuat justru menyengsarakan rakyat. Kritik adalah bentuk cinta, bukan kebencian,” tegas Zamzam, menutup pernyataan sikapnya.
Aksi damai ini pun berlangsung kondusif, tanpa insiden yang mengganggu ketertiban umum. Setelah penyampaian orasi dan penyerahan surat terbuka, para peserta aksi membubarkan diri secara tertib, meninggalkan halaman Kantor Bupati dengan penuh harapan bahwa suara mereka tidak akan diabaikan.
Refleksi dan Harapan: Saatnya Garut Bergerak Menuju Perubahan Nyata
Aksi yang digelar oleh Partai Prima ini menjadi refleksi penting bagi Pemerintah Kabupaten Garut untuk lebih terbuka terhadap kritik dan aspirasi warga. Bukan hanya karena datang dari partai politik, tetapi karena substansi tuntutannya mewakili keresahan masyarakat luas.
Reformasi birokrasi, terutama di sektor pendidikan, bukan hanya soal mengganti pejabat atau merotasi jabatan. Lebih dari itu, ini soal membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Kepercayaan yang hanya bisa ditegakkan dengan integritas, transparansi, dan keberpihakan pada rakyat.
Garut memang butuh perubahan. Dan suara-suara seperti yang disampaikan Partai Prima hari ini adalah pengingat bahwa perubahan tidak akan datang jika masyarakat hanya diam. Perubahan adalah perjuangan bersama. (Red)
