Garut,Nusaharianmedia.com – Sejumlah masyarakat di Kabupaten Garut semakin terhimpit dalam realitas pahit. Harapan terhadap efisiensi birokrasi yang dijanjikan pemerintah justru berubah menjadi kekecewaan, terutama bagi mereka yang tinggal di rumah tidak layak huni. Alih-alih mendapatkan solusi, kondisi hunian warga justru semakin memprihatinkan.
Rumah Retak, Harapan Pun Runtuh
Di berbagai pelosok Garut bahkan tak ayal yang notabene lokasinya berada di perkotaan, warga mengeluhkan rumah mereka yang semakin lapuk dimakan waktu. Musim hujan yang terus mengguyur menambah penderitaan, dengan atap bocor dan dinding yang mulai retak.
“Kami sudah berkali-kali mengajukan bantuan, tapi sampai sekarang belum ada jawaban pasti,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya, Rabu (26/03/2025).
Janji pemerintah untuk menyediakan hunian yang layak ternyata masih sebatas wacana. Alih-alih menikmati hasil dari kebijakan efisiensi, masyarakat justru terjebak dalam ketidakpastian.
Birokrasi yang Kian Ruwet
Pemerintah daerah mengklaim bahwa efisiensi birokrasi diterapkan untuk mempercepat pelayanan dan menekan biaya. Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya. Proses pengajuan bantuan rumah justru semakin sulit karena prosedur yang tumpang tindih dan sistem yang tidak transparan.
“Seharusnya efisiensi itu mempermudah, bukan malah menyulitkan warga yang membutuhkan,” ujar seorang akademisi kebijakan publik. Ia menyoroti bahwa penyederhanaan birokrasi tanpa perencanaan matang hanya akan menciptakan hambatan baru bagi masyarakat kecil.
Solusi yang Masih di Angan-Angan
Meski pemerintah berulang kali menggaungkan efisiensi, hasilnya masih jauh dari harapan. Banyak warga mulai merasa bahwa janji perbaikan hunian hanyalah retorika tanpa tindakan nyata. Di tengah upaya pemangkasan birokrasi, jumlah rumah tidak layak huni justru meningkat, menambah ironi kebijakan yang seharusnya memperbaiki kesejahteraan rakyat.
“Jika kebijakan ini tidak segera dievaluasi, dampaknya akan semakin luas dan memperburuk kondisi masyarakat yang sudah rentan,” ujar seorang pengamat sosial.
Menunggu Tindakan Nyata
Masyarakat dan berbagai pihak mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan efisiensi yang diterapkan. Langkah konkret diperlukan agar efisiensi yang digaungkan benar-benar memberi manfaat, bukan sekadar menjadi slogan.
Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak terkait mengenai meningkatnya rumah tidak layak huni di Garut. Sementara itu, warga hanya bisa berharap agar janji pemerintah tidak lagi menjadi sekadar angin lalu. (DIX)
