Garut,Nusaharianmedia.com – Audiensi terkait sengketa tanah Yayasan YBHM digelar di ruang Banggar DPRD Garut, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Ayi Suryana, SE. Pertemuan tersebut mempertemukan kedua belah pihak, termasuk pimpinan Yayasan YBHM serta kuasa hukum masing-masing.
Dalam audiensi tersebut, terjadi diskusi panjang mengenai kronologi pembelian tanah yang menjadi pokok permasalahan. H. Ega Gunawan, SH,. M.Si.,MH. selaku kuasa hukum dari Sdr. Toni, mengaku terkejut dengan adanya laporan yang masuk ke Polda Jabar terkait tanah tersebut.
“Saya sangat kaget ketika mengetahui adanya laporan tersebut. Klien kami telah membeli tanah ini pada 2015, 2016, hingga transaksi terakhir pada 2022. Selama periode tersebut, klien kami tidak pernah mengetahui adanya surat ikrar wakaf,” ujar H. Ega dalam audiensi. Jum’at, (21/03/2025).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa transaksi jual beli dilakukan secara sah antara kliennya dengan pihak penjual, yakni Herli, hingga akhirnya pada 2022 tanah tersebut kembali diperjualbelikan oleh ahli waris.
Kasus ini masih dalam proses pembahasan lebih lanjut, dengan DPRD Garut berupaya mencari solusi yang adil bagi kedua belah pihak.
Status Hukum Tanah Toni Kusmanto dan Potensi Dampaknya
Kesimpulan
Tanah yang dibeli oleh Toni Kusmanto memiliki dasar hukum yang sah untuk dipertahankan. Namun, jika transaksi ini menimbulkan kerugian bagi pihak lain—terutama karena status tanah sebelumnya merupakan tanah wakaf—maka pihak penjual, Herky Hilman Rasjid beserta ahli warisnya, dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
Apabila dalam proses peralihan hak ditemukan cacat hukum dan pembeli tetap melanjutkan transaksi, maka ia tidak dapat dianggap beritikad baik. Hal ini berpotensi membuat jual beli tersebut batal demi hukum serta peralihan hak atas tanah tidak sah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016.
Rekomendasi Langkah Hukum
Bagi pihak yang merasa dirugikan dalam transaksi ini, beberapa langkah hukum yang dapat ditempuh antara lain:
1. Mengajukan Gugatan
Jika ada indikasi pelanggaran hukum dalam transaksi ini, gugatan dapat didaftarkan di Pengadilan Negeri Garut Kelas 1B untuk mendapatkan kejelasan hukum.
2. Membatalkan Sertifikat Hak Milik
Jika ditemukan adanya cacat hukum dalam peralihan hak, maka permohonan pembatalan sertifikat dapat diajukan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
3. Membuktikan Unsur Hukum
Pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mendukung klaimnya.
Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah ini harus melalui jalur hukum yang tepat guna memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terkait. (Eldy)
